Atasi Gizi Buruk di NTT, Kemenkes Kirim Bantuan Makanan

Atasi Gizi Buruk di NTT, Kemenkes Kirim Bantuan Makanan

Menyikapi persoalan gizi buruk di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengirimkan bantuan makanan tambahan. (Foto: Penderita Gizi Buruk di NTT - Ist).

KUPANG, dawainusa.com Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Arie Wijana melalui Kepala Seksi Gizi Mariana mengatakan, angka gizi buruk di NTT masih tinggi. Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengirimkan bantuan makanan tambahan bagi korban gizi buruk.

Sebelumnya, Mariana menjelaskan, berdasarkan temuan petugas kesehatan dan kader posyandu selama 2017, ada 240 anak berusia 1-5 tahun di NTT mengalami gizi buruk dengan indikator berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan.

“Berat badan anak tidak sesuai dengan tinggi badan anak. Kita temukan data ini pada saat pemeriksaan medis di Puskesmas dan posyandu yang rutin memberikan pelayanan kesehatan terhadap anak balita setiap bulan,” ungkapnya.

Baca juga: Selain Asmat, Angka Gizi Buruk di NTT Juga Memprihatinkan

Adapun bantuan makanan tambahan yang dikirimkan Kemenkes berupa biskuit bagi korban gizi buruk dan gizi kurang yang dialami oleh anak usia sekolah di Kota Kupang.

“Kita mendapat bantuan makanan tambahan sebanyak 450 koli berupa biskuit untuk penanganan gizi kurang dan gizi buruk yang dialami anak usia sekolah di Kota Kupang. Makanan tambahan itu merupakan bantuan pemerintah pusat tahun 2017 yang akan didistribusikan tahun 2018,” kata Mariana, Selasa (6/2).

Bantuan makanan tambahan itu, tuturnya, diperuntukkan bagi anak-anak balita, anak-anak sekolah dan ibu hamil yang dianggap perlu diberikan asupan makanan tambahan.

Rencananya makanan tambahan tersebut akan didistribusikan ke 11 pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Dari puskesmas akan dikirimkan kepada 11 sekolah khususnya sekolah di wilayah Oesapa, Kampung Solor, Kuanino, Bonipoi, Pasir Panjang, Naioni, serta Tuak Daun Merah.

“Jumlah bantuanya sangat terbatas sehingga sekolah yang menjadi sasaran penerima bantuan makanan tambahan tahap pertama ini sangat terbatas. Tidak semua sekolah di Kota Kupang sebagai sasaran penerimaan bantuan makanan tambahan itu,” ujar Mariana.

Bantuan Makanan Bukan Solusi Tunggal Gizi Buruk di NTT

Selama Januari-Mei 2015, Kemenkes mencatat, sebanyak 1.918 anak di NTT menderita gizi buruk. Dari jumlah itu, ada 11 anak berusia di bawah lima tahun meninggal akibat gizi buruk dan ada 21.134 anak balita yang mengalami kekurangan gizi.

Lebih lanjut, selama Januari-Agustus 2016, Dinas Kesehatan Provinsi NTT mencatat kurang lebih 2.360 anak di provinsi berbasis kepulauan ini menderita gizi buruk tanpa kelainan klinis.

Kepala Dinas Kesehatan NTT Kornelius Kodi Mete menjelaskan, dari jumlah tersebut terdapat satu balita di bawah umur lima tahun yang meninggal dunia dan masih ada kurang lebih 10.662 balita yang mengalami kekurangan gizi.

Menurut dia, penderita gizi buruk paling banyak dialami keluarga miskin yang tinggal di wilayah terpencil dan pedalaman. Mereka sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur dan pemahaman ibu terhadap gizi juga sangat rendah.

Ia menilai, kekurangan gizi tersebut dapat mengakibatkan anak atau balita lebih mudah terserah penyakit, seperti diare yang menimbulkan kematian.

Baca juga: Persoalan Gizi Buruk Bukan Semata-Mata Masalah Kesehatan

Hal tersebut, kata Kornelius, terbukti dengan kejadian gizi buruk (marasmus) yang dialami oleh balita umur tiga tahun lima bulan bernama Ludisana F. Bunga di Ende.

Balita itu meninggal setelah menderita gizi buruk kemudian terserang diare disertai batuk dan kesulitan bernapas atau ‘pneumonia’ berat.

Kornelius mengakui, penanganan kasus gizi buruk ini selama ini sudah ditangani oleh dinas kesehatan baik di Provinsi maupun Kabupaten Kota. Ia berharap, ke depan, perlu ada komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

“Koordinasi dengan instansi kesehatan seperti dengan instansi yang menangani kemiskinan, pertanian dan lainnya. Agar masalah ini dapat diselesaikan,” ujarnya, Selasa (24/1/2017) lalu.

Adapun Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena mengatakan, persoalan gizi buruk yang terjadi di Indonesia belakangan ini tidak semata-mata merupakan masalah kesehatan. Ia menegaskan, masalah gizi buruk itu lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pendidikan.

“Masalah ekonomi dan pendidikan juga termasuk, misalnya pemahaman tentang memilih dan memberikan makanan pada anak dan khususnya pada balita,” kata Ermalena di Jakarta, Kamis (25/1).

Oleh karena itu, menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, penanganan terhadap masalah gizi buruk mesti dilakukan secara terpadu dengan tidak hanya menyelesaikan kasus per kasus, melainkan harus melalui perencanaan jangka panjang. Sebab kalau tidak demikian, katanya, persoalan gizi buruk ini akan terus terjadi.

“Bila hanya rehabilitasi medik, itu hanya salah satu hal yang memang harus dilakukan saat ini, saat ada kejadian,” pungkasnya.

Indonesia Darurat Gizi Buruk

Gizi buruk memang telah menjadi salah satu masalah serius di Indonesia. Sebelumnya, persoalan gizi buruk juga melanda masyarakat Asmat Papua.

Kejadian tersebut telah membuat hampir semua warga Asmat Papua harus dirawat secara intensif di rumah sakit bahkan tidak sedikit di antaranya yang meninggal dunia.

Adanya persoalan gizi buruk di NTT dan di Asmat-Papua tentu menjadi kekhawatiran bersama. Sebab, siapapun memiliki kemungkinan untuk terkena gizi buruk.

Baca juga: Cerita Uskup Aloysius Soal Campak dan Gizi Buruk di Asmat-Papua

Adapun Uskup Aloysius Murwito, OFM dari keuskupan Agats-Asmat, menceritakan pengalamannya berhadapan dengan anak-anak dengan kondisi campak dan minim gizi. Ia mengatakan, kondisi anak-anak campak dan gizi buruk di wilayah Asmat-Papua sangat memprihatinkan.

“Di kampung As (dan) Atat saya menyaksikan anak-anak yang kurang gizi banyak, kurus-kurus. Kemudian pada suatu waktu ada orang yang mati. Dan kemudian saya pergi ke situ, layat, doa, dan kemudian dapat info dari kepala kampung, bahwa bulan Desember ada 13 orang yang meninggal dan sebagian besar anak-anak,” ujar Aloysius, Minggu (14/01).

Dari berbagai persoalan gizi buruk yang terjadi itu, Pemerintah diminta untuk memantau dan memberikan pendampingan terhadap upaya penanganan masalah tersebut.*