Gerakan #2019GantiPresiden Dilarang di Daerah NTT

Gerakan #2019GantiPresiden Dilarang di Daerah NTT

KUPANG, dawainusa.com – Gerakan #2019GantiPresiden dilarang untuk dideklarasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu ditegaskan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) NTT Sisilia Sona.

Sona mengatakan, daerah NTT tidak akan membiarkan aksi tersebut berlangsung. Apabila tetap akan ada aksi itu, demikian Sona, para pembuat aksi akan langsung berhadapan dengan aparat.

“Jika ada organisasi massa yang hendak melakukan gerakan #2019gantipresiden# maka akan berhadapan dengan aparat keamanan,” ujar Sona di Kupang, Selasa (4/9).

Sona menerangkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sendiri telah mengumumkan bahwa gerakan #2019GantiPresiden ini sudah dilarang. Karena, gerakan ini juga harus ditolak untuk dideklarasikan di daerah berbasis kepulauan itu.

Baca juga: Sindiran Keras Hotman Paris untuk yang Ngotot Ganti Presiden

Adapun pernyataan resmi dari pihak Kesbangpol NTT itu dilakukan sebagai tanggapan atas rencana Presidium Gerakan #2019GantiPresiden bernama Hajenang yang diketahui akan melakukan deklarasi di Marombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada 10 November 2018 nanti.

Hajenang tersebut ialah seorang yang diketahui pernah menjadi tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang dan juga ialah seorang pengacara.

Sona sendiri menegaskan bahwa terkait rencana Hajenang ini, pihaknya akan terus menggali berbagai macam informasi.

“Kami juga akan segera berkoordinasi dengan pihak Universitas Muhammadiyah Kupang untuk menggali informasi lebih dalam mengenai rencana kegiatan tersebut,” tutur Sona.

Gerakan #2019GantiPresiden, Sebuah Pendidikan Politik

Terkait dengan rencana Hajenang untuk menggelar deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di NTT itu, ia mengatakan bahwa hal itu dilakukan sebagai bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat.

Pendidikan politik ini dilakukan, demikian Hajenang, dilakukan agar masyarakat di NTT tidak salah tafsir dan salah simpul soal gerakan #2019GantiPresiden ini.

“Gerakan yang saya bangun adalah lebih ke pendidikan politik. Supaya masyarakat jangan salah tafsir tentang gerakan #2019GantiPresiden,” jelas Hajenang, Senin (3/9).

Baca juga: Gerakan #2019GantiPresiden akan Mendongkrak Partisipasi Politik

Hajenang sendiri menegaskan bahwa gerakan ini sebenarnya bukan merupakan sebuah makar yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Bagi dia, gerakan ini dilakukan untuk mendialogkan secara kritis soal kebijakan-kebijakan strategis bangsa yang selama ini belum mampu menjawab segala macam kebutuhan masyarakat.

“Tidak ada kampanye di jalanan lalu teriak-teriak dan mencela atau memfitnah tokoh-tokoh penting di republik ini tanpa dasar argumen yang jelas,” kata Hajenang.

Terkait inisiasi rencana deklarasi gerakan ini di NTT, Hajenang mengaku bahwa hal itu dilakukan tidak karena diperintah oleh pihak tertentu. Rencana ini, kata dia, memang murni sebagai sebuah keinginan politiknya.

Hanya Menimbulkan Kegaduhan

Deklarasi gerakan #2019GantiPresiden tersebut memang telah menjadi polemik belakangan ini. Untuk beberapa daerah seperti di Pekanbaru dan Surabaya, gerakan ini sudah mendapat penolakan. Dasar penolakan mereka ialah karena gerakan ini dinilai hanya akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Selain itu, gerakan ini juga dinilai hanya akan melahirkan suatu kebencian terhadap kepala negara. Hal inilah yang dilihat oleh Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi.

Bagi Masudi, dalam gerakan #2019GantiPresiden tersebut arah politiknya sama sekali tidak jelas. Kelompok yang menggagas dan memobilisasi aksi ini dinilainya tidak menunjukkan keberpihakan politik mereka secara terang-terangan.

Baca juga: Sekjen FUI Serukan Dukungan terhadap Gerakan #2019GantiPresiden

Yang ada, jelas dia, mereka hanya berusaha memengaruhi masyarakat Indonesia agar pada 2019 nanti, Presiden Indonesia harus diganti tanpa secara pasti akan digantikan oleh siapa.

Dengan itu, kata dia, aksi tersebut menunjukkan prilaku mereka yang hanya ingin mengdiskreditkan pemimpin yang sedang berkuasa.

“Memang tidak ada kejelasan dari kampanye atau mendiskreditkan pemimpin yang berkuasa. Jadi ini memang situasi yang dilematis dari gerakannya sendiri,” ujar Wawan seperti diberikatan CNN, Selasa (28/8).*