Garda Pemuda Nusantara: Penolakan Fahri Hamzah di NTT Cederai Toleransi

Garda Pemuda Nusantara: Penolakan Fahri Hamzah di NTT Cederai Toleransi

JAKARTA, dawainusa.com Penolakan terhadap wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah yang dilakukan oleh ormas yang mengatasnamakan masyarakat NTT yaitu Brigade Meo memantik sejumlah perdebatan.

Tak sedikit pihak yang menganggap bahwa penolakan terhadap Wakil Ketua DPR RI itu sangatlah berlebihan dan telah melukai nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia.

Salah satu yang menyoroti hal itu adalah Dewan Pimpinan Pusat Garda Pemuda Nusantara. Ketua Garda Pemuda Nusantara Albertus N. Tovin mengaku sangat menyayangkan sikap yang dilakukan oleh ormas Brigade Meo.

Baca juga: Tentang Laimena dan Natsir dalam Orasi Ilmiah Jokowi

Menurutnya, penolakan terhadap Fahri Hamzah tidak hanya melukai demokrasi, tetapi juga telah mencederai toleransi yang dihidupi oleh masyarakat NTT.

“Penolakan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita dari ormas Brigade Meo sangat keliru dan malah menciderai demokrasi dan juga toleransi di NTT,” ungkap Albertus kepada Dawainusa, Selasa (16/10).

Ketua Garda Pemuda Nusantara Albertus N. Tovin - ist

Ketua Garda Pemuda Nusantara Albertus N. Tovin – ist

Sebelumnya, seperti dilansir Tempo.co, ormas Brigade Meo menolak kehadiran Fahri Hamzah dengan alasan bahwa Fahri dinilai kerap mengeluarkan pernyataan yang berpotensi menghancurkan kedamaian dan keutuhan bangsa.

“Sebagai anggota DPR RI, Fahri bukannya menyampaiakan pesan yang mempersatukan bangsa, bukannya menunjukkan teladan dalam hal saling menghargai antar Lembaga dan sesama anak bangsa tapi seringkali mengeluarkan pernyataan provokatif,” ungkap kordinator aksi penolakan Fahri Hamzah, Yandri Nawa.

Menurut Albertus, perlu adanya penjelasan yang lebih konkrit dari ormas Brigade Meo yang mengatakan seorang Fahri Hamzah adalah provokator. Ia bahkan menilai bahwa tuduhan ormas Brigade Meo tidak mendasar.

“Itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Kalau anggapan itu berangkat dari sikap Fahri Hamzah yang menyerang pemerintah saya pikir itu keliru, sebab yang dilakukan seorang Fahri Hamzah adalah perintah undang-undang.

Ia menegaskan, lembaga legislatif bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan  kebijakan pemerintah. “Jadi, kritikan yang dialamatkan kepada pemerintah merupakan bagian dari tugas legislatif sebagai fungsi kontrol, selama hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan,” kata Albertus.

Selain itu, Albertus menyentil soal narasi toleransi yang menjadi dasar penolakan ormas Brigade Meo. Dalam pernyataannya, Ormas Brigade Meo menyebut NTT itu adalah provinsi toleran.

Menurutnya, hal ini mengandaikan bahwa apapun perbedaannya, siapapun yang datang dengan latar belakang yang berbeda baik politik, agama dan sebagainya, harus tetap diakomodir dan diterima sebagai sesama saudara.

“Maka menurut saya jika dalil itu yang di pakai oleh Brigade Meo maka penolakan terhadap Fahri hamzah tidak bisa dibenarkan, malah sikap penolakan itu merendahkan toleransi yang ada di NTT,” tegasnya.

Albertus juga mempertanyakan soal klaim masyarakat NTT menolak Fari Hamzah yang hendak menghadiri acara orasi kebangsaan dan acara deklarasi gerakan arah baru Indonesia (Grabi) itu.

“Saya mempertanyakan klaim kawan-kawan yang mengatakan masyarakat NTT, sebab, Fahrih Hamzah juga diundang sebagai pembicara oleh masyarakat NTT yang sekaligus menjadi penyelenggara acara tersebut,” tegasnya.

Albertus menyarankan agar Oramas Brigade Meo tidak perlu reaktif melakukan penolakan terhadap Fahri Hamzah. Sebab, demikian Albertus, kehadiran Fahri menjadi momentum untuk membangun dialog sekaligus mempertanyakan sikap Fahri yang selama ini dinilai kontroversial.

“Jadi poin yang mau disampaikan di sini adalah tidak perlu kawan-kawan menolak kehadiran Fahri Hamzah sebab kehadirannya menjadi momentum dimana kesempatan kawan-kawan Brigade Meo untuk bertanya terkait sikap beliau mengkritisi pemerintah sekaligus menjawab tuduhan kawan-kawan yang mengatakan Fahri Hamzah adalah seorang provokator,” tegas Albertus.*