Fraksi Demokrat NTT Pertanyakan Pencopotan Kadis Nakertrans

Fraksi Demokrat NTT Pertanyakan Pencopotan Kadis Nakertrans

KUPANG, dawainusa.com – Fraksi Partai Demokrat Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempertanyakan keputusan Gubenur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat yang mencopot Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Bruno Kupok dari jabatannya sebagai kepala dinas.

Fraksi Demokrat beranggapan bahwa keputusan gubernur NTT tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan serta dapat mengabaikan hak seseorang.

Tanggapan Fraksi Demokrat itu tertuang dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan juru bicara fraksi, Reny Marlina Un dalam rapat paripurna di gedung aula utama gedung DPRD NTT, Lantai 2, Kota Kupang, Rabu (24/10).

Baca juga: Diberhentikan Gubernur NTT sebagai Kadis, Bruno Kupok Angkat Bicara

“Fraksi partai Demokrat sangat memahami bahwa pengangkatan dan pemberhentian pimpinan SKPD adalah hak prerogatif gubernur sebagai kepala pemerintahan, tetapi dalam ruang kewenangan DPRD yang juga menjadi sarana penyalur aspirasi masyarakat, Fraksi Demokrat ingin mempertanyakan proses pencopotan ini yang dalam pandangan kami mengejutkan dan berpotensi bertentangan dengan ketentuan serta dapat mengabaikan hak seseorang,” kata Reny.

Diberhentikan Gubernur NTT sebagai Kadis, Bruno Kupok Angkat Bicara

Bruno Kupok – ist

Demokrat menilai, pemerintah NTT mestinya terlebih dahulu melalui sejumlah prosedur yang dianggap benar sesuai ketentuan sebelum mengambil langkah pencopotan.

“Alangkah lebih elok kalau langkah ini dilakukan setelah sejumlah tahapan penyelidikan maupun proses peringatan serta prosedur-prosedur pencopotan yang seharusnya dijalankan,” demikian Reny.

Meski begitu, Fraksi Demokrat mengapresiasi sejumlah langkah progresif gubernur NTT dalam menekan laju perdagangan orang dan masalah pelik lain di NTT.

“Sekali lagi kami memberi apresiasi langkah cepat gubernur NTT untuk mengatasi masalah pelik daerah ini melalui quick win solution yakni moratotium tambang, moratorium pengiriman TKI dari NTT, dan penanganan stunting,” kata Reny.

Pantauan Dawainusa, rapat tersebut dipimpin oleh wakil ketua DPRD NTT, Yunus Takandewa dan dihadiri oleh wakil gubernur NTT, Josef Nae Soi, serta pimpinan SKP lingkup Provinsi.

Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat memberhentikan Kadis Nakertrans Bruno Kupok dari jabatnya sebagai kepala dinas. Pemberhentian itu disampaikan lansung oleh Viktor Laiskodat dalam sambutannya ketika menerima ratusan tenaga honorer, di aula Sasando Kantor Gubernur, Senin (22/10).

“Saya minta pak Sekda tadi untuk berhentikan Kadis Nakertrans itu. Saya tidak boleh lihat lagi orang itu besok. Jika besok masih menjabat sebagai kepala dinas, saya tendang kepalanya,” ujar Viktor saat itu.

Sementara itu, Bruno Kupok yang dikonformasi Dawainusa via telepon enggan berkomentar banyak terkait informasi tersebut. Dia mengatakan, silahkan Sekretaris Daerah (Sekda) yang menangani hal itu.

“Beta (saya) sonde bisa berkomentar yang begitu, karena saya pikir Pa sekda saja yang omong. Kalau beta no coment,” kata Kupok, Selasa malam, (23/10).* (Juan Pesau)