Formatur: KPK Harus Periksa Seluruh Kepala Daerah di NTT

Formatur: KPK Harus Periksa Seluruh Kepala Daerah di NTT

Para mahasiswa yang tergabung di dalam kelompok studi Forum Mahasiswa NTT Anti Rasuah (Formatur) menilai pemberantasan korupsi harus dilakukan dari daerah ke pusat mengikuti model pembangunan dari pinggiran. (Foto: Marianus Sae - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur diaspora di Jakarta menyambut gembira operasi tangkap tangan  (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Marianus Sae, Bupati Ngada sekaligus calon Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Para mahasiswa yang tergabung di dalam kelompok studi Forum Mahasiswa NTT Anti Rasuah (Formatur) menilai pemberantasan korupsi harus dilakukan dari daerah ke pusat mengikuti model pembangunan dari pinggiran.

“Sejak desentralisasi kekuasaan, korupsi telah merambat sampai ke pelosok dan itu sangat menghambat proses pemerataan pembangunan di daerah, terutama di NTT”, ungkap Rinto Namang, Koordinator Formatur dalam diskusi bertajuk “NTT Darurat Korupsi” yang diadakan di Formatur Center, Tebet, Jakarta (12/2).

Baca juga: SMS Tapi Tidak Dibalas, Cerita Hugo Sebelum Marianus Sae Terjaring OTT

Menurut Namang, Kasus yang menimpa Bupati Ngada dua periode itu menjadi pintu gerbang untuk membongkar praktik korupsi yang marak terjadi di NTT.

“Marianus Sae hanya fenomena gunung es yang kelihatan, tapi ada sebagian terbesar dari para koruptor yang bersembunyi di bawah tanah. Kami mengharapkan agar kasus Marianus ini menjadi pintu gerbang untuk membongkar kebusukan dan perilaku korup para pejabat di NTT”, ujar alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Senada dengan Namang, Sekretaris Formatur Dede Dhima meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Ia mendesak agar seluruh kepala daerah di NTT diperiksa agar mentalitas pejabat publik NTT bersih dari korupsi.

“Jangan hanya Sae saja yang diperiksa, tapi semua pejabat publik, kepala daerah yang ada di NTT diperiksa. Kami juga mendesak agar para calon Gubernur dan Calon Bupati diperiksa. Jangan sampai mereka justru menjadi maling uang rakyat yang kami beri mandat untuk memimpin”, kata Dhima.

PDIP Cabut Dukungan

Saat ini, PDIP sebagai partai pengusung Marianus Sae telahmengambil tindakan usai bakal calon gubernurnya di Pilgub Nusa Tenggara Timur (NTT) itu terjaring OTT KPK.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, siapa pun kader terlibat tindak pidana korupsi akan dipecat. Hal itu juga berlaku bagi Marianus yang disebut PDIP sebagai ‘Ahok’ dari Flores.

Baca juga: Marianus Sae Terjaring OTT, Dua Ketua Cabang PMKRI di NTT Buka Suara

“Partai berulang kali mengingatkan secara tegas bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi akan dipecat, namun masih saja pelanggaran terjadi,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (12/2).

PDIP mengusung Marianus dalam Pilgub NTT 2018. Marianus dipasangkan dengan Emiliana J Nomleni. Dengan kejadian ini, Hasto juga memastikan, PDIP mencabut dukungan terhadap Marianus dalam Pilgub NTT 2018. Meski PDIP sadar secara peraturan, penggantian calon tidak bisa dilakukan karena hari ini, Senin (12/2) KPU mulai mengumumkan penetapan pasangan calon.

“Dengan pencabutan dukungan terhadap Marianus Sae, maka Emiliana Nomleni menjadi representasi PDI Perjuangan, mengingat berdasarkan ketentuan undang undang, penggantian pencalonan Marianus Sae sudah tidak bisa dilakukan,” ucap Hasto.

Selain itu, PDIP juga memecat Marianus yang disebut Hasto baru bergabung menjadi kader PDIP. Apalagi, kata Hasto, ada dugaan Marianus berstatus sebagai anggota kader di partai lain.

“Marianus Sae tercatat baru masuk sebagai anggota partai, dan ada indikasi keanggotaan ganda. Partai bersikap tegas dan tidak akan melanjutkan dukungan kepada yang bersangkutan,” ujar Hasto.*