dawainusa.com Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama aparat TNI-Polri telah membentuk tim percepatan perdamaian untuk penanganan konflik memperebutkan lahan antarwarga dari dua suku di Desa Sandosi, Kecamatan Witihama, Pulau Adonara.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Flores Timur, AKBP Deny Abrahams, terkait kelanjutan penanganan konflik antarwarga dua suku di Desa Sandosi antara Suku Lamatokan dan Suku Kwaelaga.

Baca juga: Mengapa Penerbangan ke NTT Tak Akan Ditutup?

“Sudah ada dibentuk tim percepatan perdamaian konflik di Sandosi bersama Pak Bupati (Bupati Flores Timur, Antonius Gege Hadjon, red) melibatkan unsur pemerintah di tingkat bawah bersama personel polisi dan TNI di lapangan,” katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (25/3/2020).

Dia mengatakan, tim tersebut akan bergerak dengan mengedepankan peran unsur musyawara pimpinan kecamatan (Muspika) di Kecamatan Witihama.

“Melalui Muspika akan terus dilakukan pendekatan untuk mengajak tokoh-tokoh dari kedua suku yang berkonflik untuk berdamai,” katanya.

Flotim Bentuk Tim Percepatan Perdamaian Konflik Lahan di Adonara
Flotim Bentuk Tim Percepatan Perdamaian Konflik Lahan di Adonara – ist

Bersepakat Tidak Ingin Berkonflik Lagi

Sementara itu, warga dari dua suku di Desa Sandosi, Pulau Adonara, bersepakat tidak ingin berkonflik lagi pasca perang tanding yang menewaskan enam orang dari kedua belah pihak.

Hal tersebut merujuk pada hasil pendekatan pihak kepolisian bersama personel TNI di lapangan kepada para tokoh dari kedua suku.

Baca juga: Mengintip Rencana Pemerintah Menuju Puncak Covid-19 di Indonesia

“Tokoh dari kedua suku menyatakan bahwa kejadian ini merupakan suatu musibah dan mereka tidak inging berkonflik lagi ke depan,” Kata AKBP Deny Abrahams beberapa waktu lalu.

Upaya meredam situasi pascakonflik itu, kata Kapolres, sudah dilakukan saat hari pertama setelah konflik dengan memerinthakan kapolsek untuk mendatangi tokoh adat atau tokoh suku.

“Dari pendekatan ini mereka mengaku siap mendukung aparat untuk menjaga situasi agar tetap kondusif sampai saat ini,” katanya.

Konflik antarwarga suku yakni Suku Lamatokan dan Suku Kwaelaga pada 5 April 2020 sebagai buntut dari saling klaim lahan perkebunan Wulen Wata di sekitar Pantai Bani, Pulau Adonara.

Konflik “perang tanding” tersebut menewaskan sebanyak enam orang, masing-masing di antaranya empat orang dari Suku Kwaelaga dan dua orang dari Suku Lamatokan.

Pascakonflif tersebut, Polres Flores Timur mengamankan sebanyak delapan orang dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka di antaranya, RT (54), TT (58), RT (30), TST (25), POT (70), SB (31), MB (31), dan H (62), yang beralamat di Desa Sandosi, Kecamatan Witihama.

“Meski telah ditetapkan delapan tersangka, tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan tersangka baru dalam kasus tersebut,” kata Deny Abrahams.*