Fahri Hamzah Usul  Bentuk UU Lembaga Survei Kepada Pemerintah

Fahri Hamzah Usul Bentuk UU Lembaga Survei Kepada Pemerintah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat UU tentang lembaga survei

Dawainusa.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat UU tentang lembaga survei. UU ini diperlukan untuk mengatur bagaimana lemba survei melakukan kegiatannya. Selain itu, UU Survei diharapkan mampu mencegah lembaga survei bermain politik.

Menurut Fahri, lembaga survei hari cenderung untuk bersikap partisan.  Ada indikasi kuat hasil survei ditujukan untuk kepentingan kekuasaan politik. Padahal, menurutnya, lembaga survei dituntut bersikap netral dalam melakukan kegiatan survei.

“Kita memerlukan mungkin semacam UU begitu atau regulasi tentang lembaga survei,” kata Fahri di Jakarta, Senin,(25/3/2019)

Baca juga: AHY: Tenaga Honorer Kurang Diperhatikan Selama Masa Jokowi

Ia mengingatkan pentingnya keberadaan lembaga survei dalam negara demokrasi. Lembaga survei diperlukan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam penyelengaraan negara. Namun, ia menekankan, lembaga survei harus berdiri di atas kepentingan semua pihak.

Adanya praktik survei yang selama ini kurang obyektif, perlu diperbaiki. Hal ini dapat dilakukan dengan pengaturan melalui undang-undang. Langkah ini diambil dengan tujuan agar lembaga survei benar-benar bertanggungjawab atas pekerjaannya.

Baca juga: Gubernur Khofifah Bantah Tuduhan Romahurmuziy Soal Rekomendasi

Lembaga Survei Perlu Penataan Ulang

Wakil ketua DPR ini mengusulkan adanya upaya reformasi terhadap lembaga survei. Hal ini penting dilakukan agar lembaga survei melakukan penelitian secara benar. Tujuan lainnya yakni agar lembaga survei mampu mewakili perasaan publik dalam kegiatan penelitiannya.

Selama ini, tegas Fahri, kegiatan survei diindikasi dibiayai oleh oknum tertentu. Kondisi ini berdampak pada hasil survei yang disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat , jelas Fahri, sangat mudah digiring oleh hasil survei tersebut.

“Kalau lembaga survei itu sudah dibiayai oleh kandidat, sebaiknya dia mengumumkan bahwa dia bukan lembaga survei independen,”jelasnya.

Adanya kesan lembaga survei bekerja untuk kepentingan politik sulit dibantah. Hal ini dapat dibuktikan ada perbedaan hasil survei dengan hasil suksesi setelah pemilihan.Kondisi  ini tidak boleh dipertahankan dan harus segera diperbaiki

Usulan penataan kelembagaan lembaga survei bisa jadi solusi. Lembaga survei sedapat mungkin mampu dikontrol oleh publik. Kontrol ini berupa metode survei yang digunakan serta sumber keuangannya.

Baca juga: Soal Kampanye Terbuka, Ini Pesan Wakil Ketua MPR Mahyudin

Lembaga Survei Mesti Jujur Kepada Publik

Selain itu, ia menegaskan, lembaga survei mesti terbuka kepada masyarakat. Maksudnya, lembaga survei menjelaskan kepada masyarakat untuk kepentingan siapa mereka melakukan survei. Dengan demikian, masyarakat tidak mempertanyakan lagi setelah muncul hasil penelitiannya.

Apa yang terjadi selama ini yakni survei dilakukan atas kepentingan ilmu pengetahuan. Sementara, hasil survei cenderung berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini, katanya, sangat tidak adil dalam negara demokrasi.

“Saya kira kalau mau partisan diumumkan bahwa dia partisan. Jangan kemudian atas nama sains dan ilmu pengetahuan ternyata dia partisan,” tegas Fahri.

Ia menambahkan, lembaga survei juga mesti bertanggungjawab terhadap proses politik di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari cara-cara yang kurang benar dalam penelitian. Jika tetap dilakukan, maka lembaga survei mesti dituntut secara moral.

Fahri juga tidak menampil keadaan di masyarakat yang terbelah karena hasil survei. Terkadang, hasil survei mendahului perasaan dan pilihan masyarakat. Ini membuat masyarakat kurang percaya dengan keberadaan lembaga penelitian seperti ini.

“Kan selama ini niatnya memang nyerang. Ya terang aja masyarakat kan terbelah. Tapi kemudian mengembangkan opini bahwa ‘ini pemilihnya itu radikal’, akhirnya bikin takut orang,” pungkasnya.*

COMMENTS