Fahri Hamzah Nilai Kasus Ratna Sarumpaet Bisa Untungkan Prabowo

Fahri Hamzah Nilai Kasus Ratna Sarumpaet Bisa Untungkan Prabowo

JAKARTA, dawainusa.com Aktivis Ratna Sarumpaet mengaku telah membohongi publik terkait berita penganiyaan dan pengeroyokokan terhadap dirinya yang belakangan ini viral di media sosial. Ratna pun telah meminta maaf atas perbuatannya dan mengaku telah berbuat salah karena membohongi Publik.

Diketahui, posisi Ratna saat mengumbar kebohongan itu adalah anggota tim pemenangan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dalam konteks itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, apa yang dilakukan Ratna dapat menguntungkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Baca juga: Soal Kasus Ratna Sarumpaet, Apakah Fadli Zon Cs Bisa Dipidana?

Menurutnya, langkah Prabowo yang meminta maaf setelah sebelumnya sempat membela Ratna akan dinilai positif dan proporsional. “Jadi orang jangan salah. Makanya kalau dipolitisasi, ini panggung bagi Pak Prabowo juga,” kata Fahri di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (4/10).

Prabowo, kata dia, telah menunjukkan kebesaran jiwa meski marah setelah dibohongi Ratna. Prabowo juga dinilai telah menunjukkan tanggung jawabnya kepada publik karena telah ikut menebarkan kebohongan Ratna.

“Pak Prabowo saya lihat luar biasa ya. Itu yang saya lihat. Ini kalau saya mengganggap ya peristiwa ini menguntungkan Pak Prabowo,” katanya.

Lebih lanjut, Fahri menganggap persoalan Ratna yang berbohong kepada Prabowo termasuk ke Fadli Zon, Amien Rais dan beberapa tokoh lainnya sudah selesai.

Proses Hukum Terhadap Kasus Ratna Sarumpaet Tetap Berlanjut 

Pada kesempatan yang sama, Fahri mengatakan, proses hukum atas polemik kebohongan Ratna Sarumpaet tetap bisa berlanjut karena ada penyebaran berita bohong.

“Soal publiknya ya ini adalah penyebaran berita hoaks itu adalah satu tindak pidana itu bisa dipidana. Silakan penegak hukum nanti yang mengukur seberapa jauh,” kata dia.

Adapun sebelumnya, Ratna mengklarifikasi, kedatangannya ke salah satu Rumah Sakit di Jakarta bukan untuk berobat karena mengalami penganiayaan, melainkan untuk menemui dokter bedah palstik.

Baca juga: Cerita Lengkap di Balik Drama Kebohongan Sarumpaet

“Kedatangan saya ke situ karena kami sepakat dia menyedot lemak pipi kiri,” kata Ratna dalam konferensi pers di rumahnya, kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Usai mengaku berbohong dalam kasus penganiayaan, Ratna mengajukan pengunduran diri dari BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, ia mengaku tetap akan berjuang untuk Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Surat pengunduruan diri yang ia tandatangani dan tertanggal 3 Oktober 2018 itu ia unggah di akun Twitternya, @RatnaSpaet, Kamis (4/10).

Surat tersebut ditujukan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso selaku Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, serta seluruh tim pemenangan dan semua Pimpinan partai koalisi Prabowo-Sandiaga.

Sementara itu, Prabowo yang sebelumnya menyatakan ada penganiayaan pada Ratna, kemudian meminta maaf kepada publik telah ikut menyebarkan kebohongan Ratna.

Penyidikan Polisi Jalan Terus

Terpisah, Polda Metro Jaya menyebut akan tetap memproses aktivis Ratna Sarumpaet secara hukum meskipun ia telah mengaku berbohong soal penganiayaan dan sudah meminta maaf.

“Kan harus pakai Berita Acara [Pemeriksaan]. Kita tunggu saja nanti,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono.

Argo menuturkan polisi juga akan fokus memeriksa pihak yang terkait menyampaikan informasi bohong tentang penganiayaan itu.

“Nanti semuanya orang ya, saksi yang mengetahui, melihat, akan dimintai keterangan, dan ini berkaitan dengan kasus penyebaran berita bohong, penyebaran berita di media sosial,” tuturnya.

Baca juga: Ternyata Ini Alasan Prabowo Percaya Sarumpaet Dianiaya

Ia mengatakan, dasar penyelidikan kasus itu antara lain laporan dari masyarakat soal informasi bohong yang disampaikan Ratna itu. Sementara, Guru Besar Hukum Pidana UGM Eddy Hiariej berpendapat, pihak terkait yang dimaksudkan oleh pihak kepolisian belum tentu bisa diproses hukum.

Eddy mengatakan, selama tak terbukti bersekongkol untuk menyebarkan hoaks dengan Ratna mereka tak bisa dipidana. Sementara, kata Eddy, Ratna Sarumpaet justru dinilai bisa dijerat meski tak pernah menyebarkan secara langsung kabar penganiayaan itu kepada publik.

“Objektif saja. Memang orang-0rang seperti Fadli Zon itu tidak bisa dijerat, karena mereka juga korban kebohongan Ratna,” ujarnya. “Kecuali bisa dibuktikan ada persekongkolan, itu baru bisa [dijerat pidana],” sambungnya.

Sebelumnya, kabar penganiayaan Ratna disebar lebih dulu melalui media sosial oleh sejumlah politikus oposisi. Misalnya, Fadli Zon, Rachel Maryam, Ferdinand Hutahaean, dan Andi Arief.

Kabar itu kemudian dipertegas oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto lewat konferensi pers. Namun, Ratna kemudian mengaku berbohong soal penganiayan itu.*