dawainusa.com Sekitar 8 ribuan pekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Benediktus Polomaing mengatakan, wabah corona yang berkepanjangan menjadi alasan mengapa perusahaan terpaksa melakukan PHK.

Baca juga: Dua Sopir yang Bawa Penumpang Covid-19 di NTT Ditemukan

“Jadi, kami sudah punya data orang-orang yang terkena dampak Covid-19 ini, mereka diberhentikan dari pekerjaan. Itu sekitar 8 ribuan,” kata Ben Polomaing di Kupang, Senin (20/4/2020).

Mereka yang tekena PHK itu antara lain adalah pekerja hotel, rumah makan dan mal. Pekerja yang baru di-PHK inipun rentan masuk sebagai keluarga miskin yang saat ini jumlahnya di NTT mencapai 480.500 Kepala Keluarga (KK).

Menurut Polomaing, efek Covid-19 juga bisa memicu terjadinya gejolak sosial. Sebab, mereka yang di-PHK bisa turun menjadi KK miskin.

Karena itu, pemerintah provinsi NTT akan menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat melalui bantuan pangan non tunai dan program Keluarga harapan (PKH).

“Persoalan Covid-19 ini bisa mengganggu, ada gejolak sosial ekonomi, mereka itu bisa turun menjadi KK miskin. Sehingga itu yang pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten bagi 50-50 persen untuk menghendelnya,” kata Polomaing.

Saat ini, jumlah KK rentan miskin di NTT bisa mencapai 90 ribuan KK. Jika ditambah dengan PDP, ODP yang harus ditangani, maka angka itu bisa mencapai 105 ribu KK.

300 Ribu KK Warga NTT Akan Dibantu

Polomaing mengungkapkan, dalam telekonferensi bersama Menteri Sosial, telah terdata 300 ribu KK warga NTT yang akan dibantu.

“Artinya, ini kita bisa pakai untuk menghandle yang konsep kita tadi,” pungkasnya.

Dengan adanya informasi dari Kementrian Sosial, pihaknya akan bersama-sama Kabupaten untuk mencoba menskenariokan kembali.

Baca juga: Warga di Bekasi Bubarkan Ibadah di Rumah, Gubernur Jabar Turun Tangan

“Jadi, kita akan ada sumber 300 ribu KK tadi. Lalu ada APBD provinsi, ada APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk social safetyneet. Lalu kemungkinan ada dana desa yang dipakai untuk diarahkan kesana,” ungkapnya.

Menurutnya, dana skenario sesuai konsep lanjut dia, sekitar 105 miliar untuk provinsi dan 105 milar untuk Kabupaten

“Jadi, kita bagi dua. Skenario yang ada provinsi itu sekitar 280-an miliar. Di dalamnya itu ada untuk penanganan covid sekitar 80-an miliar. Lalu untuk social safetyneet itu sekitar 105 miliar dan pemberdayaan ekonomi itu 100 miliar,” katanya.

“Itu konsep kita terhadap dampak sosial dan ekonomi. Dan Kabupaten punya sekitar 8 ratusan miliar yang skenario untuk menangani covid ini,” lanjut Polomaing.

Sementara, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Zacharias Moruk mengatakan, pihanya sementara berkoordinasi dengan pemeritah kabupaten/Kota di NTT.

“Data-datanya ada di Kabupaten/kota. Pasti ada upaya untuk mensejahtrakan mereka. Pasti ada, karena datanya ada di Kabupaten/Kota, ” kata Moruk

Ia berharap agar data-data tersebut segera didapat untuk ada kebijakan lebih lanjut. “Karena datanya ada di Kabupaten. Kita tidak tau covid-19 ini sampai kapan,” pungkasnya.*