Dukungan Yenny ke Jokowi Menghapus Jejak Ma’ruf yang Intoleran

Dukungan Yenny ke Jokowi Menghapus Jejak Ma’ruf yang Intoleran

JAKARTA, dawainusa.com Pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Sri Lestari Wahyuningroem menilai, dukungan Yenny Wahid ke kubu Jokowi-Maruf dalam Pilpres 2019 akan menghapus jejak Ma’ruf Amin yang intoleran.

“Poin plusnya untuk Jokowi-Amin ya menghapus jejak Amin yang intoleran. Juga plus untuk Muhaimin karena seolah menghapus ‘jejak hitam penghianatan-nya’ ke Gus Dur,” kata Sri seperti dilansir Tirto, Kamis (27/9).

Selain masalah Ma’ruf, kehadiran Yenny di kubu Jokowi-Ma’ruf juga tergolong aneh. Sebab terlebih dahulu dipenuhi gerbong Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang selama ini berselisih dengan keluarga Gus Dur.

Baca juga: Jawaban Edy Rahmayadi Ketika Diminta Mundur dari Ketua PSSI

Namun Ketua Barisan Kader (Barikade) Gus Dur Priyo Sambadha meyakinkan, sikap politik Yenny tak akan terhambat karena adanya kubu Cak Imin.

“Menurut saya enggak masalah. Kan kami pokoknya bekerja untuk kemenangan Pak Jokowi saja. Di dalam situ ada siapa saja saya rasa tidak masalah,” tutur Priyo.

Ma’ruf yang Dianggap Representasi Sosok Intoleran

Seperti diketahui, Ma’ruf bagi sebagian kalangan dianggap sebagai salah satu representasi sosok intoleran. Hal tersebut karena beberapa fatwa yang ia keluarkan baik sebagai ketua komisi fatwa maupun sebagai Ketua Umum MUI.

Sebagai contoh, Yenny maupun Gus Dur, kerap menentang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada 28 Juli 2005, organisasi Ma’ruf menerbitkan fatwa sesat terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah. Fatwa ini menguatkan fatwa Munas MUI Kedua tahun 1980 yang menyatakan Ahmadiyah adalah “aliran di luar Islam”.

Baca juga: Reaksi PDIP Soal Cerita Kwik Kian Gie tentang Sikap Megawati

Fatwa itu disambut sejumlah ormas Islam, di antaranya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Forum Umat Islam, Front Pembela Islam, dan Majelis Mujahidin Indonesia. Dampaknya Jemaat Ahmadiyah menjadi korban perundungan, kekerasan, hingga pembunuhan.

Tak sampai di situ, MUI juga menerbitkan fatwa haram faham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Gus Dur melawan balik fatwa tersebut dengan menganggapnya sebagai ancaman terhadap toleransi antar agama di Indonesia.

“Saya menolak sekeras-kerasnya sikap MUI itu. Ini bukan negara Islam. Ini negara ‘nasional’. Yang berlaku bukan aturan-aturan Islam, tapi konstitusi,” kata Gus Dur mewakili Aliansi Masyarakat Madani untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Gus Dur menuntut MUI mencabut semua fatwa yang memandang sesat aliran lain yang berbeda. Sebab fatwa-fatwa tersebut kerap dijadikan landasan untuk melakukan tindak pidana kekerasan dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berkeyakinan yang dilindungi oleh konstitusi.

Sebaliknya Gus Dur justru meminta MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan kekerasan, terhadap kelompok-kelompok yang selama ini dianggap berbeda pendapat dan keyakinan.

Pada awal tahun 2016, giliran Yenny yang mengkritik MUI karena mengeluarkan fatwa sesat Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Fatwa tersebut menurut Yenny, mengaburkan prinsip manusiawi soal kelompok minoritas yang harusnya dilindungi.

“Oleh sebab itu, MUI harus menyeimbangkannya dengan mengeluarkan fatwa tentang mewajibkan masyarakat memperlakukan mereka [pengikut Gafatar] dengan baik,” ujar Yenny seperti dikutip dari Kompas.com.

Kritik Yenny tersebut muncul usai The Wahid Institute merilis laporan bahwa, sepanjang tahun 2015, terdapat 190 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 249 jumlah tindakan. Angka tersebut meningkat sekitar 23 persen dari tahun sebelumnya.*