Dugaan Pelanggaran HAM, Filsuf Chomsky Minta TNI Ditarik dari Papua

Dugaan Pelanggaran HAM, Filsuf Chomsky Minta TNI Ditarik dari Papua

Adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil, akademisi internasional meminta Pemerintah Indonesia menarik TNI dari Papua. (Foto: Filsuf Noam Chomsky - Times)

JAKARTA, dawainusa.com Adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga sipil, filsuf sekaligus profesor Institut Teknologi Massachusetts (MIT) Noam Chomsky dan sekelompok akademisi internasional lainnya meminta Pemerintah Indonesia menarik TNI dari wilayah Papua.

“Kami meminta Pemerintah Indonesia dan negara kami masing-masing untuk mengambil tindakan urgen dan efektif untuk memastikan militer Indonesia segera ditarik dari Papua Barat dan Indonesia mendemiliterisasi kawasan sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik secara damai,” ujar para akademisi dalam surat terbuka di situs resminya, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (20/11).

Baca juga: Momentum Transformasi Dunia Tenun Lamaholot yang Patut Diapresiasi

Adapun kelompok International Academics for West Papua tersebut mengatakan, tentara Indonesia sering menembaki warga yang melakukan demonstrasi damai, membakar desa-desa dan menyiksa pegiat sipil dan warga setempat sejak 1969.

“Meski telah dilarang memasuki provinsi tersebut, sejumlah pengamat independen seperti Human Right Watch, Amnesty International dan Tapol telah mendokumentasikan pelanggaran HAM parah dan endemik oleh Indonesia di seluruh penjuru Papua,” kata kelompok yang dibentuk pada 2016 tersebut.

TNI melakukan pelanggaran HAM?

Selama tahun 2010, Faith Based Network on West Papua (FBN) mencatat kenaikan jumlah demonstrasi, protes, dan unjuk rasa damai yang diselenggarakan oleh penduduk asli Papua untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka tentang situasi sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik yang mempengaruhi tanah air mereka.

Masyarakat adat juga berulang kali melakukan aksi protes terhadap pelanggaran HAM yang terjadi terus menerus dan belum terpecahkan di tanah Papua. Mereka menuntut adanya penyelidikan dan pengadilan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum terhadap penduduk asli Papua.

Baca juga: Keseringan Mencuri, Gadis Ini Ditolak Keluarga

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat, sepanjang 2010, setidaknya telah terjadi 11 kasus penyiksaan di Papua. Tiga di antaranya bahkan mendapat perhatian publik internasional, yakni kasus yang dialami Pendeta Kinderman Gire dan dua video penyiksaan warga Papua yang menyebar di Youtube.

Pada tahun 2011, sejumlah praktik kekerasan juga terjadi di Papua. Sebanyak 52 peristiwa kekerasan dengan 52 orang meninggal dunia, 59 luka-luka. Dari sejumlah kasus kekerasan pada tahun 2010 dan 2011 tersebut, sebagian besar dilakukan oleh aparat keamanan (baca: TNI dan Polri).

Lebih lanjut, menurut KontraS, setidaknya ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang mendapat perhatian publik pasca 1998, seperti kasus Abepura (2000), pembunuhan Theys Hiyo Eluay (2001), peristiwa Waisor (2001), dan peristiwa Wamena (2003). Kasus-kasus kekerasan terus bergulir ditahun-tahun selanjutnya dan melibatkan unsure aparat keamanan (TNI dan Polri).

Selain KontraS, Faith Based Network on West Papua juga mencatat, pada bulan Oktober 2010, sebuah video yang menggambarkan dua insiden penyiksaan warga asli Papua yang dilakukan oleh TNI bocor dan kemudian dipublikasikan oleh Asian Human Rights Commision (AHRC).

Video pertama yang diambil dengan sebuah ponsel di wilayah Tingginambut, Papua Barat, menunjukkan tindakan penganiayaan yang melibatkan warga asli Papua di dalam tahanan TNI. Dalam kasus kedua, sebuah video menunjukkan dua pria Papua, Tunaliwor Kiwo dan Telangga Gire sedang diinterogasi dan disiksa secara brutal oleh tentara Indonesia.

Keberadaan TNI di Papua

Faith Based Network on West Papua menjelaskan, pola pengamanan di Papua berkaitan dengan kurangnya usaha untuk memperbaiki situasi keamanan dan rendahnya profesionalisme pihak militer. Sebagai akibatnya, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap situasi HAM di Papua. Tidak banyak kasus yang telah berhasil diungkap untuk kemudian diadili sehingga budaya impunitas masih terkesan berlanjut.

Internasional Academics for West Papua pun menuntut pelatihan militer dan polisi serta ekspor persenjataan untuk Indonesia dihentikan hingga pelanggaran HAM di Papua berhenti, termasuk pelatihan dan pendanaan Densus 88 oleh Australia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Belanda, dan Selandia Baru di Pusat Kerja Sama Penegakan Hukum Jakarta.

Selain tuntutan tersebut, Chomsky dan kelompok akademisi internasional lainnya meminta Indonesia melepaskan para tahanan politik dan mengijinkan pengamat, lembaga non pemerintah serta media internasional untuk memasuki Papua.

Tak hanya untuk Indonesia, kelompok akademisi juga menuntut masyarakat Internasional mengambil sikap tegas terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua dan menyerukan Pemerintah Indonesia agar menghargai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia.* (AK)