DPRD NTB Surati Jokowi Soal Status Gempa di Lombok

DPRD NTB Surati Jokowi Soal Status Gempa di Lombok

JAKARTA, dawainusa.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo terkait persoalan gempa bumi yang mengguncang daerah Lombok dan Sumbawa belakangan ini.

Dalam surat tersebut, Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda menuliskan sebuah permintaan agar Pemerintah Pusat segera menetapkan status bencana nasional terkait bencana yang melanda kedua wilayah tersebut.

“Maka kiranya Bapak Presiden RI dapat menetapkan status bencana alam gempa bumi yang melanda NTB saat ini menjadi status bencana nasional,” tulis Hj Baiq Isvie Rupaeda kepada Presiden Jokowi di Mataram, Senin (20/8) seperti dikutip Antara.

Baca juga: Penanganan Gempa Lombok, Jokowi Sedang Siapkan Inpres

Permintaan agar bencana di dua daerah tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional dilakukan agar Pemerintah Pusat dapat segera menangani persoalan ini secara cepat dan serius. Apalagi, efek dari bencana tersebut telah sangat memprihatinkan karena telah menimbulkan banyak korban jiwa.

Sejauh ini, berdasarkan data yang dicatat oleh Kementerian Sosial (Kemensos), korban jiwa yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi tersebut telah mencapai 548 orang.

Tidak cuma demikian, gempa tersebut juga telah mengakibatkan berbagai macam kerugian bagi warga setempat. Sebab, banyak di antara mereka harus kehilangan tempat tinggal dan secara terpaksa harus beralih ke tempat pengungsian darurat.

Selain itu, gempa bumi ini juga telah mengakibatkan kerusakan terhadap berbagai macam fasilitas umum seperti sekolah, jalan raya sehingga segala aktivitas pendidikan dan perekonomian di daerah tersebut menjadi terganggu.

Karena itu, dengan penulisan surat tersebut, DPRD NTB berharap agar Pemerintah Pusat segera memberikan sejumlah bantuan agar persoalan akibat gempa bumi ini dapat segera diatasi dengan baik.

Didukung Relawan

Permintaan DPRD NTB ini ternyata juga mendapat dukungan dari sejumlah relawan yang membantu mengatasi persoalan gempa bumi di dua daerah tersebut.

Komandan Posko Induk Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sutaryo sebagai salah satu tim relawan gempa mengatakan, bencana gempa bumi ini sudah seharusnya ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional.

Baca juga: Gempa di Lombok, Ribuan Wisatawan Berhasil Dievakuasi

“Bila ditetapkan sebagai bencana nasional, maka penanganan bisa lebih cepat. Bantuan dari luar juga lebih mudah masuk,” tutur Sutaryo di Mataram, Selasa (21/8).

Sejauh ini, demikian Sutaryo, masih sangat banyak korban gempa yang belum mendapatkan bantuan. Berbagai bantuan yang disalurkan oleh ACT sendiri, kata dia, belum dapat menjangkaui setiap korban secara khusus mereka yang berada di daerah yang terisolasi.

Dahulukan Kepentingan Rakyat

Sementara itu, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center NTB Muslimin juga memberikan harapan yang sama agar pemerintah dengan segera memberikan bantuan intensif bagi para korban gempa tersebut.

Terkait masalah bencana alam seperti gempa bumi ini, tegas dia, pemerintah seharusnya tanpa banyak pertimbangan untuk segera mengatasinya. Sebab, pemerintah hadir sebagai pelayan masyarakat dan karena itu segala kepentingan masyarakat harus didahulukan.

Baca juga: Berikut Jumlah Korban yang Tewas Akibat Gempa di Lombok

“Korban terus bertambah, kerusakan semakin banyak. Bahkan sudah merembet ke wilayah lain seperti Pulau Sumbawa. Apalagi, gempa juga terjadi terus menerus,” ujar dia.

Adapun permintaan sejumlah pihak tersebut dilakukan pertama-tama terjadi karena adanya kabar bahwa pemerintah sengaja tidak menetapkan status bencana gempa bumi di dua daerah tersebut sebagai bencana nasional.

Keputusan pemerintah tersebut diambil atas pertimbangan bahwa hal itu akan menganggu aspek ekonomi di Indonesia secara khusus yang diperoleh dari sektor pariwisata. Pemerintah pusat mengatakan, Indonesia akan mengalami kerugian sangat besar apabila bencana alam di Lombok dan Sumbawa itu dinyatakan sebagai bencana nasional.

“Kalau kami menyatakan bencana nasional berarti bencana itu seluruh nasional, dan menjadikan travel warning. Negara-negara bukan hanya ke Lombok tapi bisa ke Bali dampaknya luar biasa, yang biasanya tidak diketahui oleh publik,” kata Sekretaris Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/8).

“Begitu dinyatakan bencana nasional maka seluruh Pulau Lombok akan tertutup untuk wisatawan dan itu kerugiannya lebih banyak,” lanjut dia.

Potensi Nasional Masih Mampu

Terkait penanganan masalah gempa bumi ini, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menerangkan, sejauh ini potensi nasional masih sangat mampu untuk mengatasi masalah tersebut.

Karena itu, ia mengatakan, desakan sejumlah pihak agar bencana tersebut diberi status sebagai bencana nasional tidak mesti dilakukan.

Baca juga: Soal Penataan Kapal Wisata di Labuan Bajo, Pemerintah Terbitkan Perda

Untuk menetapkan status suatu bencana sebagai bencana nasional, demikian Sutopo, hal tersebut mesti memenuhi lima macam variabel utama seperti jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial yang ditimbulkan.

“Namun, indikator itu saja tidak cukup. Ada indikator yang sulit diukur yaitu kondisi keberadaan dan keberfungsian pemerintah daerah,” ujar dia.

Bagi Sutopo, apabila setiap kepala daerah dan berbagai perangkat daerah di wilayah tersebut masih dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik dan benar, penetapan status bencana nasional terhadap bencana di dua wilayah tersebut tidak perlu dilakukan.

Keluarkan Instruksi Presiden

Pihak istana sendiri memang sudah memberikan berbagai respon terhadap masalah gempa bumi di Lombok dan Sumbawa tersebut seperti rencana penerbitan Instruksi Presiden (Inpres).

Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo sendiri sudah berencana akan mengeluarkan Inpres tersebut agar persoalan bencana di dua wilayah tersebut segera ditangani dengan cepat dan menyeluruh.

“Hari ini finalisasi (Inpres). Mudah-mudahan besok naik ke Presiden,” tutur Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/8).

Baca juga: Mencari Dukungan Rizieq Shihab Lewat Ma’ruf Amin

Pramono mengatakan, penerbitan Inpres ini akan jauh lebih baik ketimbang penerbitan Peraturan Presiden. Sebab, cara ini telah terbukti ketika Presiden Jokowi menerbitkan Inpres Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di Pidie, Pidie Jaya, Aceh.

“Kalau Perpres masih ada turunannya lagi, harus buat Permen (Peraturan Menteri), terlalu lama. Kalau Inpres kan Instruksi Presiden kepada seluruh menteri dan jajaran ke bawah. Itu jauh lebih efektif,” jelas dia.

Inpres ini, kata Pramono, akan mengatur penunjukkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Presiden untuk menangani masalah gempa tersebut.

Seperti diketahui, beberapa Minggu terakhir, sejumlah gempa bumi melanda wilayah Lombok dan Sumbawa. Gempa pertama terjadi pada 29 Juli lalu dengan magnitudo  6,4 SR.

Setelah itu, pada Minggu (5/8) gempa kembali terjadi di daerah tersebut dengan magnitudo 7 SR. Sementara pada Minggu (19/8) siang, gempa kembali terjadi dengan magnitudo 6,5 SR dan terakhir pada Minggu (19/8) malam, yakni dengan magnitudo 6,9 SR.*