DPRD Desak BKD Provinsi Lakukan Supervisi Terhadap BKD Rote Ndao

DPRD Desak BKD Provinsi Lakukan Supervisi Terhadap BKD Rote Ndao

KUPANG, dawainusa.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima pengaduan 183 peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang melamar di Kabupaten Rote Ndao, NTT, Selasa (30/10).

Pengaduan ratusan peserta CPNS tersebut terkait kebijakan Badan Kepegawaian Daeah (BKD) Kabupaten Rote Ndao yang dianggap telah melakukan diskriminasi dalam proses seleksi berkas administrasi terhadap para pelamar yang tidak ber E-KTP Rote Ndao.

Ketua Fraksi Demokrat NTT, Winston Rondo yang menerima rombongan peserta CPNS itu mengku kaget dengan kebijakan BKD kabupaten Rote Ndao yang dianggapnya masih menggunakan prinsip putra daerah dan non putra daerah.

Baca juga: Melihat Polemik di Balik Moratorium Pengiriman TKI oleh Gubernur NTT

“Kami agak kaget juga karena kami pikir urusan KTP atau sistem putra daerah dan non putra daerah ini harus sudah selesai 20 tahun yang lalu, tetapi masih berlaku juga sekarang,” kata Winston.

Menurut Winston, praktek yang dilakukan oleh BKD Rote Ndao tidak sejalan dengan undang-undang ASN dan regulasi-regulasi yang berlaku. Karena itu, dirinya mendesak BKD Provinsi agar melakukan supervisi terhadap BKD Rote Ndao.

“Praktek ini tidak boleh terjadi, apalagi kalau nanti dia menular ke kabupaten/kota lainnya di NTT. Kita akan mendesak BKD Provinsi untuk melakukan supervisi ke Rote Ndao,” tegas Winston.

DPRD NTT terima pengaduang CPNS yang melamar di Kabuapten Rote Ndao - ist

Anggota DPRD NTT terima pengaduan CPNS yang melamar di Kabuapten Rote Ndao – ist

E-KTP Menjadi Alasan Para Pelamar Tidak Lolos Seleksi Aministrasi

Kordinator rombongan, Remon Hege kepada Dawainusa menceritakan, alasan dirinya dan kawan-kawannya tidak lolos seleksi administrasi karena tidak mengantongi E-KTP beralamat Kabupaten Rote Ndao.

Padahal menurutnya, dalam informasi CPNS tahun 2018 tidak ada syarat tertentu agar para pelamar harus melamar sesuai dengan alamat kabupaten/kota dalam KTP.

“Dari awal ketong (kita) sudah baca aturannya. Tidak ada persyaratan yang mengharuskan pelamar itu harus KTP Rote Ndao,” kata Remon.

Baca juga: Fraksi Demokrat NTT Pertanyakan Pencopotan Kadis Nakertrans

Remon mengatakan, kebijakan BKD Rote Ndao yang tidak memperbolehkan pelamar yang tidak memiliki KTP setempat penuh kejanggalan. Ia menduga ada yang tidak beres dalam BKD Rote Ndao.

“Beta (saya) ini orang Asli Rote pa, hanya karna alamat KTP saya itu Kota Kupang. Kenapa ko kami tidak diterima. Saya tidak mau menduga-duga, tapi sepertinya ada kejanggalan di sana,” kata Remon.

Senada dengan Remon, peserta lain, Fince Kase yang hadir saat itu mengaku kecewa dengan sikap pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Ia menilai, sikap pemkab Rote Ndao tidak adil dan penuh kebohongan.

“Kami merasa sangat kecewa karena ketika melakukan kelengkapan berkas ofline kami diberi tanda bukti bahwa kami telah lulus seleksi berkas. Tapi dari belakang tiba-tiba kami dinyatakan tidak lulus,” kata Fince.

Fince mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD NTT untuk meminta dukungan atas permasalahan yang dihadapi dirinya dan teman-temannya.

“Mudah-mudahan DPRD NTT bisa meminta kepada BKD Rote Ndao untuk mengevaluasi kebijakan itu. Dan kami mendapatkan penjalasan terkait persoalan ini,” tutup Fince.* (Juan Pesau)