DPR: Tradisi ‘Baku Hantam’ dan Empat Sentilan Gus Dur

DPR: Tradisi ‘Baku Hantam’ dan Empat Sentilan Gus Dur

Kalau anggota DPR ‘baku hantam’ saat sidang, jangan keget. Sebab, ini semacam ‘tradisi’ yang dihidupi sejak lama. Untuk menghilangakannya tentu tak mudah. (Foto: Gus Dur - ist)

EDITORIAL, dawainusa.com Kalau anggota DPR ‘baku hantam’ saat sidang, jangan keget. Sebab, ini semacam ‘tradisi’ yang sudah dihidupi sejak lama. Untuk menghilangkannya tentu tak mudah. Butuh waktu lama. Mari kita lacak tradisi ‘baku hantam’ itu yang sering diadegankan wakil rakyat kita mulai dari Senayan sampai ke daerah.

‘Baku Hantam’ di Senayan

Pada 2004 lalu, dalam sebuah Rapat paripurna DPR RI yang membahas pengunduran diri Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, diwarnai keributan. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR Agung Laksono itu dihadiri 305 dari 547 anggota Dewan dengan agenda pembahasan Surat Presiden No.32/Pres/10/2004.

Baca juga: Berapa Jumlah Guru yang Masih Tersisa?

Saat itu, kubu dari Koalisi Kebangsaan meminta dibentuk Pansus dan enam parpol yang pro-SBY minta ditunda. Enam fraksi setuju memproses pengunduran diri Panglima TNI sesuai dengan prosedur dan tatib yang berlaku serta menunggu alat kelengkapan Dewan.

Fraksi tersebut diantaranya; F-PPP, F-PKB, F-PAN, F-PD, F-PKS, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, yang merupakan gabungan Partai PNI, PNI Marhaenisme, PBB, Pelopor, PPDK, dan PPDI.

Kericuhan terjadi setelah Mahfud MD dari Fraksi PKB membacakan tanggapan fraksi. Ia dianggap menyinggung Panda Nababan dari Fraksi PDIP. Rapat dihujani interupsi dan celetukan tak etis.

Kericuhan juga terjadi pada Rapat Paripurna DPR yang mendengarkan laporan akhir Pansus Angket Bank Century, Maret 2010 lalu.

Kericuhan ini bermula saat sebagian anggota DPR memprotes keputusan Ketua DPR Marzuki Alie yang menutup sidang paripurna, meski masih banyak anggota parlemen yang mengajukan interupsi.

Banjir interupsi ini terjadi, setelah Ketua Pansus Angket Century Idrus Marham membacakan hasil kerja pansus selama tiga bulan.

Tak hanya banjir interupsi, sebagian anggota dewan  langsung mendekat ke meja pimpinan sidang dan menggoyang meja pimpinan. Botol minuman di meja pimpinan pun terserak kemana-mana.

Ketua DPR, sekaligus pimpinan sidang, Marzuki Alie menutup sidang paripurna ini dengan alasan badan musyawarah DPR sudah menetapkan sidang paripurna untuk masalah Bank Century dilaksanakan dua kali.

Pada Oktober 2014 lalu, sidang di Senayan juga diwarnai aksi ricuh. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto yang memimpin rapat paripurna ke-7 saat itu, menetapkan nama-nama anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk Alat Kelengkapan Dewan.

Menurut dia, pimpinan DPR mendapatkan daftar nama itu berdasarkan surat keputusan daftar nama yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Keputusan pimpinan DPR ini kemudian menuai protes dari anggota DPR dan menimbulkan kericuhan. Meja rapat digulingkan. Akibatnya benda-benda yang berada di atas meja seperti botol berisi air minum dan mikrofon yang biasa menempel di meja hancur berantakan.

Pada September 2014, rapat paripurna soal RUU Pilkada juga berlangsung ricuh. Kericuhan akibat ketukan palu pemimpin rapat Priyo Budi Santoso yang memutuskan dua opsi voting untuk RUU Pilkada.

Para anggota DPR langsung bereaksi dan meminta keputusan Priyo dicabut. Bahkan mereka sampai berteriak di dalam ruangan terhormat itu sambil berdiri di atas kursi.

Tak puas hanya berteriak, anggota Dewan lainnya, yakni Maruarar Sirait, bahkan melompati batas dan naik ke panggung pimpinan rapat. Aksi itu diikuti oleh anggota lainnya, seperti anggota Fraksi PKS Indra, Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani, dan Wakil Ketua Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin.

Kericuhan di Senayan juga pernah terjadi ketika salah satu politikus PDIP naik ke mimbar pimpinan DPR dan ingin berbicara langsung dengan pimpinan DPR, Popong Utje Djundjunan.

Meskipun ada beberapa anggota lain sempat menahan aksi politikus itu, namun anggota lainnya memprotes dan ikut merangsek ke meja pimpinan DPR.

Tak hanya itu, dalam sebuah sidang paripurna DPR juga saat membahas keabsahan susunan anggota komisi yang diajukan dua pengurus PPP pada Oktober 2014 lalu, meja politikus PPP dibanting.

Saat itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan susunan anggota komisi yang sah adalah yang diajukan Epyardi dari kubu Suryadharma Ali. Politikus PPP Hasrul Azwar kemudian menyanggah pernyataan tersebut.

Sebab, menurutnya, kepengurusan yang sah adalah yang diketuai Romahurmuziy. Kericuhan tak terbendung. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pimpinan hanya mengakui susunan anggota komisi yang diajukan Suryadharma. Sidang pun diskors.

Setelah sidang diskors, meja tempat duduk Romahurmuziy dan Hazrul Anwar dibanting. Selain itu, gelas di meja tersebut hancur berantakan.

Bergeser ke Daerah

Rupanya, tradisi ‘baku hantam’ di pusat mulai menular ke daerah. Di Manggarai misalnya. Sejumlah anggota dewan terlibat saling lempar dan adu jotos saat sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur, Sabtu (25/11/2017).

Kericuhan anggota dewan di Manggarai NTT saat sidang Paripurna DPRD

Kericuhan anggota dewan di Manggarai NTT saat sidang Paripurna DPRD. (Foto: ist)

Kericuhan ini bermula, saat anggota DPRD, Marsel Ahang berteriak agar sidang diskors. Marsel mendesak, agar komisi-komisi menggelar rapat internal sebelum mendengar penyampaian nota keuangan pemerintah, berkaitan dengan APBD Manggarai 2018.

Baca juga: Menguak Dua Kutub BOP Labuan Bajo

Namun, pimpinan sidang, Paul Peos tak memperhatikan interupsi yang dilayangkan Ahang. Saat yang sama, anggota dewan lainnya bersikeras agar sidang diteruskan. Perang interupsi para wakil rakyat tak terhindarkan.

Merasa aspirasinya tak diperhatikan, Marsel yang merupakan kader PKS asal Dapil Kecamatan Ruteng, langsung memecahkan gelas dan melempar anggota dewan, Yon Boa yang meneriaki Marsel dari barisan sebelah timur. Keduanya pun berjibaku hendak duel.

Wakil Bupati Manggarai, Viktor Madur turun dari barisan kursi pimpinan dewan. Ia ikut melerai perkelahian anggota dewan itu.

Empat Sentilan Gus Dur

‘Baku Hantam’ yang sering terjadi di DPR makin mengentalkan citra lembaga perwakilan itu yang terlanjur buruk di masyarakat. Selain sarat dengan belitan kasus-kasus rasuah, DPR sudah lama dikenal sebagai kumpulan politisi yang hanya mengejar keuntungan bagi pribadi dan partainya. Berikut sentilan Gus Dur untuk Dewan perwakilan Rakyat kita;

1. Menyebut DPR seperti taman Kanak-Kanak (TK)

Juli 2001 silam, ketika menjelaskan prihal pembubaran kedua pos kementerian di hadapan DPR, Gus Dur melontakan komentar bernada sinis.

“DPR itu seperti anak Taman Kanak-Kanak (TK),” kata Gus Dur. Beragam reaksi pun muncul. Ada yang marah. Ada juga yang menilai Gus Dur gila dan asal berbicara.

Setelah Gus Dur lengser, roda pemerintahan terus berjalan. Ternyata DPR baru kemudian menunjukkan tingkah polah mirip taman kanak-kanak dengan nyaris saling pukul dalam sidang paripurna di DPR.

2. DPR bukan TK lagi, tapi melorot jadi anak-anak Playgroup

Tiga tahun kemudian, ketika Gus Dur tidak menjabat sebagai presiden. Muncul ketegangan di gedung parlemen. Waktu itu ada perseteruan antara Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan.

Koalisi Kebangsaan anggotanya adalah: Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Damai Sejahtera, plus PKB yang “meninggalkan” fraksi-fraksi lainnya.

Sementara Koalisi Kerakyatan anggotanya: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi. Perseteruan dua fraksi ini pun langsung menjadi olok-olok Gus Dur.

“DPR sekarang, biarkan saja seperti ini. Termasuk adanya komisi tandingan dari Koalisi Kerakyatan. Karena DPR bukan taman kanak-kanak lagi tetapi sudah melorot menjadi playgroup,” kata Gus Dur.

3. Gus Dur nyentil anggota DPR berjuluk ‘prof’ ternyata ‘profokator’

Kisah ini disampaikan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah. Dia pernah terpingkal-pingkal mendengar guyonan itu saat bertemu Gus Dur. Gus Dur bercerita tentang kawannya dari kampung yang menjadi anggota DPR.

Pada era reformasi, semua orang dimungkinkan menjadi anggota DPR, tidak lagi dari kota, dari kampung, kiai atau preman, semua bisa duduk di kursi parlemen. Teman Gus Dur yang dari kampung itu, sejak menjadi anggota DPR mendapat julukan “prof” dari teman-temannya.

Kisah Chandra ini dimuat dalam buku berjudul: Gus Dur Menertawakan NU. Setelah diselidiki, ternyata julukan “prof” yang dilayangkan teman-temannya itu bukan kepanjangan dari profesor, “tapi profokator,” ujar Gus Dur. Chandra yang mendengar guyonan ini terkekeh-kekeh.

4. Gus Dur sebut DPR berisi orang ‘nggak karu-karuan’

Sentilan ini disampaikan oleh Gus Dur saat meresmikan Pondok Pesantren Al Ali STAIN, Malang. Seperti diberitakan koran lokal Bernas, Gus Dur menyebut menyebut DPR isinya orang-orang yang sombong sekali.

“DPR kita isinya orang yang nggak karu-karuan, sombongnya bukan main,” demikian kata Gus Dur menyinggung perilaku DPR berkaitan dengan profesionalismenya, saat ramai isu memorandum II yang akan dijatuhkan DPR kepada Gus Dur saat menjabat presiden ke-4 RI.

Menurut Gus Dur, di mana-mana baik di daerah dan di pusat, sekarang ribut mempersoalkan pertanggungjawaban kinerja Presiden. Anggota DPR, kata Gus Dur, tidak tahu di dalam hukum tata negara pemerintah yang dipimpin Presiden tidak bisa dimintai pertangungjawaban kinerja.

“Ia (presiden) bisa di-impeach atau diadili kalau berkhianat. Lain dari itu tidak ada. Bagaimana kalau kinerjanya korup? Ya, ditanggung sendiri, nanti pada akhir jabatan akan dinilai kinerjanya di muka MPR, dan dalam Pemilu yang akan datang akan kalah,” papar Gus Dur.

Di awal ceramahnya, Gus Dur mengungkapkan ketidakmauannya merespon DPR dan MPR. Menurut Gus Dur, ada yang lebih penting untuk dibicarakan demi masa yang akan datang. Gus Dur menambahkan saat ini banyak maling berpendidikan yang sudah ditahan.*

Salam Redaksi !!!