DPR Minta Pemerintah Evaluasi Pengiriman TKI ke Arab Saudi

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Pengiriman TKI ke Arab Saudi

JAKARTA, dawainusa.com – Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Pasalnya, pemerintah Saudi telah melakukan eksekusi mati terhadap salah satu tenaga kerja asal Indonesia. Pelaksaan eksekusi mati ini pun tanpa pemberitahuan secara resmi kepada pemerintah Indonesia.

“Tolong dievaluasi lagi kebijakan pengiriman TKI, termasuk kebijakan lainnya, kerja sama dengan pemerintahan Saudi agar 13 WNI yang masih ada di sana segera dipulangkan,” kata Charles di Jakarta, Rabu (31/10).

Baca jugaHukuman Mati Tuti, Sandiaga Ungkit Jasa Prabowo Bebaskan Wilfrida

Politisi PDIP ini menekankan pentingnya proses evaluasi dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selain memberikan peringatan kepada pemerintah Arab Saudi juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kasus yang sama diwaktu yang akan datang. Ia menambahkan, evaluasi ini dapat dilakukan melalui moratorium pengiriman TKI.

“Saya rasa ini perlu dikaji, dibahas antara berbagai institusi, apabila diperlukan untuk mendapatkan perhatian Arab Saudi saya rasa tidak ada salahnya kita moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi,” jelas Charles.

Tinjau Ulang Hukuman Mati di Tanah Air

Keputusan pemerintah Arab Saudi, lanjut Charles dapat dikatakan mengejutkan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Hal ini terjadi karena pelaksanaan eksekusi mati tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indoenesia. Karena itu, pemerintah dan parlemen merasa ada kejanggalan dalam pelaksanaan eksekusi mati tersebut.

Ia menjelaskan, berdasarkan aturan Internasional, pelaksanaan keputusan hukum mati sebenarnya diberitahukan kepada negara asal dari terdakwa. Hal ini dilakukan untuk meminta tanggapan dari negara asal. Dengan pelaksanaan eksekusi mati tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia, lanjut Charles, berpontesi menyalahi aturan internasional.

Baca jugaKisah Laura, Mantan Pramugari Lion Air yang Selamat dari Kecelakan

Hal lain yang disampaikan oleh Charles terkait dengan hukuman mati terhadap salah satu tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi ini adalah mengingatkan kepada pemerintah untuk meninjau kembali hukuman mati di Indonesia. Hal ini penting dilakukan agar pemerintah Indonesia mempunyai kekuatan moral untuk mendesak bangsa lain memulangkan warga Indonesia yang terancam hukuman mati.

“Ini juga kesempatan dan momentum bagi pemerintahan kita untuk meninjau kembali hukuman mati di Indonesia sehingga memudahkan kita bisa juga memiliki kapasitas moral ketika ingin memulangkan WNI kita yang terkena hukuman mati di luar negeri,” ujar Charles.

Pernyatan Jokowi Atas Eksekusi Mati TKI

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan menyesal atas keputusan pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati tenaga kerja Indonesia, Tuti Tursilawati tanpa pemberitahuan. Ia mengaku bahwa selama ini pemerintah Indonesia melakukan pembahasan terkait dengan masalah ini bersama dengan perwakilan pemerintah Arab Saudi.

“Ya memang itu patut kami sesalkan. Itu tanpa notifikasi,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi menjelaskan, pemerintah sudah melakukan pendekatan dan berdialog langsung dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud soal hukuman mati kepada TKI ini. Pemerintah juga sudah melakukan komunikasi dengan Putera Mahkota Muhammad bin Salman serta Menteri Luar Negeri Arab Adel al-Jubeir.

Baca jugaBlack Box Lion Air Berhasil Ditemukan dan Diangkat ke Darat

Semua upaya ini dilakukan, tegas Jokowi, bertujuan untuk menghentikan eksekusi mati terhadap Tuti. Ia menambahkan bahwa upaya yang sama dilakukan sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. SBY sudah menyurati Raja Salman beberapa tahun yang lalu.

Namun, perkembangan terakhir terkait kasus ini, Tuti tetap dieksekusi pada 29 Oktober kemarin. Ia didakwa dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap majikannya Suud Malhaq Al Utibi. Setelah melakukan perbuatannya, Tuti menghilang dari rumah majikannya.

Terhadap keputusan tersebut, selaku Presiden Indonesia, menyatakan kecewa dan sudah memanggilkan duta besar Arab Saudi untuk menyampaikan nota protes. Kekecewaan pemerintah Indonesia, jelas Jokowi, lebih karena pelaksanaan eksekusi tersebut tidak disampaikan kepada pihak Indonesia.

“Kami sudah memanggil duta besar Arab Saudi, menyampaikan kembali protes karena tidak ada notifikasi,” tutupnya.*

COMMENTS