DPR Didorong Meratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB

DPR Didorong Meratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB

DPR didorong terus untuk meratifikasi seluruh ketentuan yang ada di dalam The United Nations Convention against Corruption (UNCAC). (Foto: UNCAC - CNN.com)

JAKARTA, dawainusa.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mendorong DPR agar membuat Panitia Khusus (pansus) untuk meratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB.

Dilansir CNN Indonesia, Rabu (18/10), Saut menyatakan DPR akan didorong terus untuk meratifikasi seluruh ketentuan yang ada di dalam The United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

(Baca jugaTanggapan Berbeda dari Ormas Islam soal Perpu No 2 tahun 2017)

“Akan lebih keren kalau buat pansus bahas yang lebih strategis tentang kelanjutan piagam PBB antikorupsi (yang) harus diapakan, mau didiskon atau mau dilanjutkan ke dalam sistem hukum kita,” ujar Wakil Ketua KPK tersebut.

Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi Pansus Hak Angket terhadap KPK yang masih berlanjut sampai saat ini. KPK memang berapa kali dipanggil untuk mengikuti rapat dengar pendapat pansus Angket KPK di Senayan. Pihak KPK memastikan bahwa pimpinan KPK tak akan memenuhi undangan rapat tersebut.

(Baca jugaKPK Gencar Lakukan Operasi Tangkap Tangan)

Sebelumnya, dalam rapat gabungan antara KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri dengan Komisi III, Agus Rahardjo menyatakan ratifikasi UNCAC akan memperkuat dan meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua KPK tersebut menegaskan salah satu ketentuan UNCAC yang harus diratifikasi ke dalam UU yakni soal penindakan korupsi di sektor privat. Menurutnya, penindakan di sektor privat akan meengubah kebiasaan bisnis yang melanggar ketentuan. (AK)