Selamatkan Hanura, DPD NTT Desak Wiranto Kembali Jadi Ketum

Selamatkan Hanura, DPD NTT Desak Wiranto Kembali Jadi Ketum

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura NTT mendesak Jenderal (Purn) Wiranto untuk mengambil alih jabatan Ketua Umum partai tersebut. Mereka mengklaim, langkah tersebut untuk menyelamatkan partai kuning itu dari kubangan kehancuran. (Foto: Ketua DPD Partai Hanura NTT, Jimii Sianto, didampingi jajaran pengurus - Tribunnews.com).

KUPANG, dawainusa.com Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sedang dihantam badai terkait aksi saling pecat antara Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Sudding. Menanggapi situasi tersebut, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura NTT mengambil sikap.

Mereka mendesak Jenderal (Purn) Wiranto untuk mengambil alih jabatan Ketua Umum partai tersebut. Mereka mengklaim, langkah tersebut untuk menyelamatkan partai kuning itu dari kubangan kehancuran.

“Dalam waktu dekat, kami sebagian besar pengurus DPD Hanura akan bertemu Pak Wiranto untuk jadi ketua umum, guna menyelamatkan Partai Hanura,” kata DPD Hanura NTT Jimmi Sianto, Selasa (16/1).

Baca juga: Ketum Hanura: Kader Yang Merusak Partai akan Dipecat

Menurut Jimmi, desakan terhadap Menko Polhukam itu untuk kembali menjabat Ketua Umum berdasarkan rekomendasi pengurus DPD NTT dan DPC dari sejumlah kabupaten dan kota di NTT.

Mereka menilai, purnawiran TNI itu layak memimpin Hanura. Karena selama Wiranto menggawangi Hanura, partai tersebut adem-adem saja.

“Karena memang Pak Wiranto layak dan tepat untuk memimpin kembali partai ini, sehingga tidak menimbulkan kekisruhan,” ujarnya.

DPD Hanura NTT: OSO Memimpin Tidak dengan Hati Nurani

Jimmi dan kawan-kawan menilai selama OSO mengambil alih jabatan Ketum Hanura dari tangan Wiranto yang mundur karena ditunjuk jadi Menko Polhukam, Ketua DPD itu mimimpin tidak dengan hati nurani.

“Padahal kami semua sudah komitmen untuk buat terbaik di Pileg 2019. Namun Pak OSO tidak menjalankan tugas dengan hati nurani. Bahkan, kami semua di DPD-DPD merasa tertekan dengan kepemimpinan Pak OSO,” ucapnya.

Baca juga: Prahara Partai Hanura, Daftar Dosa-dosa Oso dan Sikap Politik Wiranto

Sikap OSO tersebut, kata Jimmi, membuat Hanura NTT tidak bisa mencalonkan pasangan calon bupati dan wakil bupati di tiga kabupaten di NTT, yakni Kabupaten Kupang, Sikka dan Ende.

Padahal, lanjut Jimmi, di tiga kabupaten itu, Hanura memiliki kursi di DPRD, yakni Kabupaten Sikka 4 kursi, Kupang 4 kursi, dan Ende 3 kursi.

Jimmi bersama rekannya yang lain juga menilai OSO sering tidak konsisten. Keputusan bersama sering dibelokkan dan meng-golkan kepentingan sendiri.

“Kita punya peraturan organisasi tapi praktiknya lain, sering suka ambil keputusan sendiri. Hari ini kita sudah bersepakat bersama dan menyerahkan surat keputusan, tapi besok bersepakat dengan pihak lain kemudian mencabut SK. Ini tentu menimbulkan kekisruhan,” tegasnya.

Tentang Drama Partai Hanura

Drama kekisruhan partai Hanura berawal dari sikap 27 DPD yang melayangkan mosi tidak tercaya terhadap sang Ketua Umum, Selasa (16/1). Mereka menilai OSO melanggar AD/RT partai sehingga harus segera menggelar munas luar biasa.

“Mosi tak percaya yang ada di dewan pembina dan rangkap di pengurus harian itu 27 DPD Partai Hanura tingkat provinsi lalu ada 400 sekian tingkat dewan pimpinan cabang kabupaten/kota,” kata Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Suding dalam jumpa pers di Hotel Ambhara, Senin (15/1).

Baca juga: Mahar Politik dalam Pilkada, Cederai Nilai Demokrasi

Tak terima dengan sikap bawahannya, OSO pun memecat Sekjen-nya dan mengangkat Sekjed baru, Selasa (16/1). “Ini Pak Herry Lontung Sekjen Hanura yang baru. Yang lama sudah dipecat,” kata OSO.

Aksi saling klaim kepengurusan pun tak bisa dihindari. Semua pihak mengklaim sebagai pengurus sah. Badai berkecamuk di tubuh Hanura. Entah kapan badai itu surut.

Tetapi Wiranto salah seorang founding father partai tersebut mengaku tidak terima partainya pecah. Ia ingin menyelesaikan kisruh tersebut.

“Saya ingin segera menyelesaikan ini. Partai Hanura punya AD ART, sistem penyelesain masalah, mekanisme untuk setiap permasalahan diselesaikan dalam tahap yang tepat, pakta integritas itu semua jadi bagian dari penyelesaian konflik yang ada,” tuturnya.*