AS Donatur Terbesar Palestina, Bagaimana dengan Indonesia?

AS Donatur Terbesar Palestina, Bagaimana dengan Indonesia?

Dalam daftar donor yang disusun UNRWA, Amerika Serikat adalah donator terbesar Palestina. Indonesia tidak termasuk dalam daftar penyumbang bantuan untuk Palestina melalui UNRWA, setidaknya hingga 2015. (Foto: Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Amerika Serikat (AS), yang memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel justru merupakan pendonor terbesar UNRWA. Meskipun belakangan Presiden Donald Trump mengancam akan menghentikan aliran dana tersebut.

Dari sejumlah negara-negara dan lembaga pendonor badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurus pengungsi Palestina (UNRWA), jumlah negara mayoritas Muslim yang menjadi pendonor hanya mencapai 20% dari keseluruhan 52 negara.

Menurut data UNRWA, dalam daftar donor pada Desember 2016, AS tercatat menyumbang sekitar US$370 juta atau setara Rp5 triliun untuk badan internasional tersebut. Nilai itu mencapai 30% dari total pendanaan UNRWA. Dana tersebut ditujukan untuk program pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya.

Baca juga: Dipenjara Selama 7 Bulan, Uskup Shao Akhirnya Dibebaskan

Adapun dari sejumlah negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab serta sejumlah negara lainnya berada dalam daftar yang sama. Indonesia tidak termasuk dalam daftar penyumbang bantuan untuk Palestina melalui UNRWA, setidaknya hingga 2015.

Meskipun demikian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, pemerintah selalu memprioritaskan Palestina dalam kebijakan di dunia internasional.

“Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak hanya berupa dukungan politik, namun juga dukungan ekonomi dan kerja sama teknis,” ujar Retno di Jakarta, Selasa (09/01), dilansir BBC, Rabu (10/1).

Bantuan Indonesia untuk Palestina Akan Terus Bergulir

Menteri Luar Negeri Marsudi menyebut, bantuan pemerintah Indonesia untuk Palestina akan terus bergulir. Pemerintah Indonesia sejak Desember 2017 menerapkan zero tariff atau kebijakan tidak memungut cukai apapun untuk produk Palestina yang masuk ke Indonesia, seperti kurma dan minyak zaitun.

Tahun 2018, kata Retno, pemerintah Indonesia berencana meningkatkan bantuan kesehatan untuk penduduk Palestina, termasuk penyediaan air bersih. Bantuan lainnya berbentuk capacity building berupa pelatihan, antara lain untuk personel kepolisian Palestina.

Baca juga: Trump, Yerusalem dan Upaya Perdamaian Israel-Palestina

Dalam situs Kementerian Komunikasi dan Informasi, pemerintah mengklaim telah menyalurkan bantuan sekitar US$1 juta kepada Palestina. Dana itu disebut di luar yang ditujukan untuk program pembangunan sumber daya manusia, yang telah diikuti sekitar 1.364 warga Palestina hingga awal 2016.

BBC Indonesia sudah menanyakan nilai bantuan pemerintah Indonesia untuk Palestina selama 2016 dan 2017 kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, namun tidak mendapat tanggapan.

Adapun Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Muhammad Luthfi mengatakan, pemerintah perlu berperan lebih besar untuk Palestina, terutama setelah Trump mewacanakan penghentian donor.

Pemerintah, kata dia, harus mulai memasok data tentang jenis kebutuhan mendesak dan lokasi penduduk Palestina yang tak dapat memenuhi keperluan mendasar.

“Sekarang kelas menengah Indonesia sudah mencapai 120 juta orang, dana masyarakat banyak sekali. Jadi harus ada koordinasi antara donatur publik dan pemerintah agar bantuan lebih terarah,” kata Luthfi, dilansir BBC, Rabu (10/1).

Ancaman Trump: Hentikan Bantuan Buat Palestina

Pasca pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan rencana pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, hubungan Palestina dan Washington memburuk. Seluruh dunia mengecam Trump lewat Resolusi Majelis Umum PBB yang disahkan 21 Desember lalu dengan dukungan 128 negara.

Ia kemudian mengancam untuk menahan bantuan bagi Palestina karena mereka tidak bisa diajak berdialog soal perdamaian dengan Israel. Ia menyatakan Washington mengucurkan dana ratusan juta dolar bagi Palestina setiap tahunnya, tapi tidak dihargai atau dihormati.

Baca juga: Pastor John Djonga: Papua Tidak Lebih Penting Daripada Palestina

“Mereka bahkan tidak mau menegosiasikan sebuah perdamaian yang lama tertunda dengan Israel. Jika warga Palestina tidak lagi ingin berbicara damai, mengapa kita harus memberikan bantuan yang besar lagi kepada mereka?” tegasnya dilansir CNN, Selasa (2/1) lalu.

Adapun Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut, keputusan Trump soal Yerusalem sebagai kejahatan terbesar dan pelanggaran hukum internasional. Abbas menyatakan Amerika Serikat tidak lagi diterima sebagai mediator perdamaian di Timur Tengah karena bias mendukung Israel.* (AK)