Home Berita Diminta Agar Terapkan Lockdown, Begini Jawaban Presiden Jokowi

Diminta Agar Terapkan Lockdown, Begini Jawaban Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dirinya tidak akan melakukan lockdown

Diminta Agar Terapkan Lockdown, Begini Jawaban Presiden Jokowi
Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) - ist

JAKARTA, dawainusa.com – Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dirinya tidak akan melakukan lockdown untuk mengatasi penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia.

Hal itu dikatakan Jokowi sebagai tanggapan atas permintaan dari sejumlah pihak yang mendesak dirinya untuk segera melakukan lockdown.

Baca juga: Meski PPKM Diperpanjang, Epidemolog Ragu Indonesia Cepat Pulih dari Covid-19

Menurut Jokowi, kebijakan lockdown hanya akan memperparah keadaan di tengah masyarakat. Sebab, demikian Jokowi, dengan adanya kebijakan PPKM saja rakyat sudah menderita.

“Nggak bisa kita tutup seperti negara lain lockdown. Lockdown artinya tutup total, kemarin yang namanya PPKM Darurat itu kan namanya semi lockdown, itu masih semi saja saya sudah misalnya masuk kampung, saya masuk ke daerah semuanya menjerit untuk dibuka,” ujar Jokowi di Jakarta, Jumat (30/7).

“Kalau lockdown bisa kita bayangkan, dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown itu permasalahan bisa selesai,” lanjut Jokowi.

Tidak Terapkan Lockdown, Indonesia Terapkan Kebijakan PPKM Level 4

Sebagaimana diketahui, sejauh ini, untuk mencegah penyebaran kasus Covid-19, Pemerintah Indonesia tidak menerapkan kebijakan lockdown.

Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia saat ini untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 ialah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau dikenal dengan istilah PPKM Level 4.

Kebijakan PPKM Level 4 ini sedang berlaku hingga 2 Agustus mendatang dan diterapkan di sejumlah wilayah di Indonesia, yang memiliki jumlah kasus Covid-19 sangat banyak. Adapun aturan dari kebijakan PPKM Level 4 ini ialah sebagai berikut.

Baca juga: Cegah Perampasan Jenazah Pasien Covid-19, Polisi di NTT Jaga Sejumlah RS

Pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik di sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online.

Kedua, perusahaan-perusahaan sektor non-esensial wajib memberlakukan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Ketiga, perusahaan-perusahaan sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen. Sementara perusahaan-perusahaan sektor kritikal dapat beroperasi 100 persen.

Keempat, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan hanya dapat beroperasi hingga pukul 20.00 waktu setempat dan dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Kelima, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat.

Keenam, pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan.

Ketujuh, pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kedelapan, tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah selama PPKM dan mengoptimalkan ibadah di rumah.

Kesembilan, fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara.

Kesepuluh, kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.

Kesebelas, transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional maupun online, dan kendaraan sewa) dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kedua belas, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM.

Ketiga belas, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, transportasi umum jarak jauh (pesawat, bus, kapal laut, kereta api) wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama).

Selain itu, mereka juga wajib menunjukkan hasil PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut. Keempat belas, pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

 

Exit mobile version