Dilema Akademis dan Politis Soal Batalnya Seminar Tim Prabowo-Sandi

Dilema Akademis dan Politis Soal Batalnya Seminar Tim Prabowo-Sandi

JAKARTA, dawainusa.com – Perintah sekaligus aturan agar ruang akademis seperti kampus steril dari berbagai kegiatan politik praktis menjadi salah satu topik perdebatan publik belakangan ini.

Perdebatan itu bermula ketika rencana seminar yang diketahui akan dihadiri oleh tim kampanye dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta akhir pekan lalu tiba-tiba dibatalkan oleh pihak kampus.

Anggota tim kampanye yang dimaksud itu ialah mantan menteri Kabinet Kerja, Sudirman Said dan Ferry Musyidan Baldan, yang dalam jadwalnya akan menggelar diskusi di Fakultas Peternakan UGM pada 12 Oktober silam.

Baca juga: Prabowo-Sandi Beberkan Tiga Strategi Kalahkan Jokowi di Pilpres

Dari keterangan pihak panita seminar, pembatalan seminar itu dilakukan beberapa jam sebelum kegiatan dimulai. Padahal, seluruh perizinan dari kegiatan seminar dengan tajuk ‘Seminar Kebangsaan Kepemimpinan Era Milenial’ itu telah tuntas dan diteken oleh otoritas fakultas.

“Dari prodi peternakan hanya menyebut dikhawatirkan terjadi hal tak diinginkan, terjadi chaos,” terang Jibril Abdul Aziz selaku panitia seminar.

Selain itu, demikian Jibril, kegiatan seminar itu sebenarnya sama sekali tidak memiliki kepentingan terhadap politik praktis. Kegiatan itu hanya bertujuan untuk menggali kepemimpinan yang dibutuhkan di era revolusi industri kekinian.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas UGM, Ivan Ariani menjelaskan, pencabutan izin kegiatan seminar itu memiliki dasar yang kuat. Ia mengatakan, hal itu dilakukan berdasarkan pada pelanggaran prosedur penggunaan auditorium.

“Memang ada gedung berbayar yang bisa disewa umum, tapi fasilitas di dalam kampus hanya untuk kepentingan akademis,” ujar Iva, Minggu (14/10).

“Siapapun yang menjadi pembicara, jika penyelenggaranya bukan organisasi fakultas, tak akan dizinkan, kecuali ada kerja sama,” lanjut dia.

Tim Prabowo-Sandi Memiliki Hak

Terkait dengan larangan ini, anggota Bawaslu Fritz Edwar Siregar angkat bicara. Ia mengatakan bahwa setiap anggota tim kampanye dari suatu pasangan yang akan maju dalam Pilpres 2019 mendatang tetap memiliki hak untuk berkegiatan di lingkungan kampus.

Diskusi yang akan diselenggarakan di UGM tersebut, demikian Fritz, sebenarnya tidak ada unsur politis. Hal itu juga telah diatur di dalam pasal UU 7/2017 tentang Pemilu, yang berisi soal syarat peserta pemilu berkegiatan di lembaga pendidikan.

“Masa gara-gara Pilpres, seseorang jadi tidak bisa sama sekali ke kampus. Boleh jika ada undangan. Selama tidak menyebarkan visi-misi atau program dan tak membawa alat peraga, dugaan pelanggarannya tidak ada,” kata Fritz.

Baca juga: Permintaan Fahri Hamzah kepada Prabowo Jelang Pilpres 2019

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI bernama Firman Noor menegaskan bahwa setiap lembaga pendidikan seperti universitas mesti tetap mengambil jarak terhadap berbagai kegiatan politik praktis.

Sikap seperti ini, terang dia, bukan berarti bahwa ruang akademis mesti menutup diri terhadap kegiatan politik. Hal ini sangat penting dilakukan agar sikap kritis kampus sebagai benteng peradaban tetap utuh tanpa didikte oleh kepentingan politik praktis tertentu.

Kehadiran para politikus di kampus juga, demikian Firma, mesti menjadi sebuah momentum bagi para mahasiswa agar dapat berdialog serta bertanding secara argumentatif dengan mereka.

“Bukan sterilkan kampus secara total sehingga imun dan antipolitik, harus ada jalan tengah agar mahasiswa bisa dapat asupan langsung dari orang tahu persoalan. Tujuannya analisis mahasiswa bisa tajam dan bisa berdebat akademis,” kata Firman.

UGM Dituduh Tidak Netral sebagai Ruang Akademis

Sikap pihak UGM yang mencabut izin adanya kegiatan seminar di lingkungan akademis itu kemudian melahirkan sejumlah kecurigaan. Banyak orang yang melihat bahwa hal tersebut sebenarnya dapat dinilai sebagai salah satu strategi dari pihak UGM untuk memenangkan pasangan tertentu dalam Pilpres 2019 mendatang.

Sebab, salah satu pasangan yang akan bertarung dalam Pilpres 2019 nanti, yakni Joko Widodo ialah seorang alumni dari kampus tersebut. Seperti diketahui, Jokowi ialah seorang yang dicatat sebagai lulusan dari Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dari kampus itu.

Baca juga: Ketika Prabowo Subianto Terkepung di Pilpres 2019

Terkait tudingan tersebut, pihak UGM sendiri menjawab bahwa hal itu sama sekali tidak benar. Keputusan yang mereka ambil itu tidak memiliki kaitannya dengan kepentingan apalagi keberpihakan kampus untuk pasangan tertentu dalam Pilpres 2019 nanti.

“Kami dekat dengan semua alumni. Kagama kekeluargaannya erat, dengan para gubernur, siapapun itu, yang alumni, hubungan kami dekat. Tapi secara politis, yang punya hak pilih itu individu, itu personal, tidak ada campur tangan institusi,” jelas juru bicara UGM bernama Iva Ariani.*