dawainusa.com Beberapa waktu lalu, enam orang warga yang mewakili para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan itu diajukan lantaran pemerintah pusat dinilai lalai dalam menangani resiko terjadinya wabah virus corona di Indonesia.

Alih-alih mempersiapkan, pemerintah dianggap bergurau dan melemparkan candaan ke publik sebelum virus covid-19 terdeteksi dan menjadi pandemi di Indonesia.

Baca juga: Telat Tangani Covid-19, Bisakah Pemerintahan Jokowi Digugat?

Di sisi lain, muncul pernyataan para pejabat tanah air yang terkesan meremehkan saat kasus ini belum ketahuan ada di Indonesia.

Pada Februari lalu, misalnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menolak mentah-mentah hasil riset tim peneliti dari Harvard yang menyebut kalau mungkin sudah ada warga Indonesia terinfeksi Corona.

“Kalau ada orang lain mau melakukan survei, riset dan dugaan, ya silakan saja. Tapi janganlah mendiskreditkan suatu negara. Itu namanya menghina,” kata Terawan, Selasa (11/2/2020).

Proyeksi masuknya corona saat itu diungkap oleh epidemiologist Marc Lipsitch di Harvard TH Chan School dalam laporannya. Ia memproyeksi negara-negara yang rawan terdampak corona berdasar intensitas frekuensi penerbangan dari dan ke Wuhan-China, di mana wabah corona bermula.

“Kasus-kasus yang belum terdeteksi di beberapa negara berpotensi sudah ada bibit-bibit epidemik di negara tersebut sebenarnya,” kata dia.

Bahkan WHO pun khawatir Indonesia tidak bisa mendeteksi virus tersebut. Padahal negara-negara tetangga sudah melaporkan beberapa orang terjangkit.

Setelahnya kita tahu, dua orang pertama dinyatakan positif COVID-19 pada 2 Maret 2020. Kemudian angkanya terus bertambah. Persentase kematian Indonesia bahkan lebih tinggi ketimbang rata-rata angka kematian global.

Enggal, salah seorang penggugat menjelaskan, sejak awal pandemi ini telah menginfeksi sejumlah negara lain, namun Indonesia lamban dalam menangani pandemi.

“Sehingga keterlambatan penanganan tersebut berdampak kita tidak siap hadapi corona. Terjadi kerugian materil dan imateril yang dialami seluruh masyarakat, khusus sektor pekerja harian termasuk kami yang begerak di bidang UMKM,” kata Enggal dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (1/4).

sebetulnya Indonesia memiliki waktu sekitar 2,5 bulan untuk bersiap menghadapinya. Mulai dari segi teknis, imbauan, hingga segala kebijakan yang perlu diterapkan. Namun demikian, menurutnya, pemerintah tidak menggunakan waktu tersebut dengan baik.

Digugat Warga Soal Corona, Istana Angkat Bicara
EEnggal, salah seorang penggugat- ist

Digugat Warga Soal Corona, Istana Angkat Bicara

Istana akhirnya angkat bicara. Dalam keterangan staf khusus presiden bidang hukum, Dini Shanti Purwono, istana sebetulnya tidak mempermasalahkan gugatan sejumlah warga tersebut kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, gugatan itu merupakan hak setiap warga negara. Dini mengatakan pihak istana akan mengikuti proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan terhadap gugatan tersebut.

Baca juga: Lockdown di Filipina Picu Protes, Duterte Perintah Tembak Mati

“Sah-sah saja kalau ada yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan. Itu hak konstitusional setiap warga negara. Nanti juga akan ada proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Silakan disampaikan argumen dan pembuktian terkait di situ biar nanti diputuskan oleh pengadilan,” ujar Dini di Jakarta, Kamis (2/4).

Menurut Dini, pandemi Covid-19 adalah peristiwa ‘force majeure’ atau berada di luar kendali manusia. Dini menyatakan pandemi ini tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara di dunia.

Oleh sebab itu, ia menilai kerugian tak hanya dialami Indonesia namun juga banyak negara lain yang terinfeksi Covid-19.

“Siapa yang bisa tahu kapan dan bagaimana wabah itu akan terjadi? Tidak ada yang tau dengan pasti. Kalau mau bicara kerugian, coba lihat situasi negara-negara lain, banyak yang lebih buruk kondisinya dibanding Indonesia. Jadi harus melihat situasi ini secara obyektif, jangan hanya fokus kepada kepentingan diri sendiri,” katanya.

Dini pun menegaskan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin kini tengah bekerja keras menanggulangi pandemi Covid-19.

Berbagai langkah mitigasi dan penanggulangan juga disebut telah dilakukan untuk menekan serta mengobati dampak penyebaran virus, termasuk bagi UMKM yang bersinggungan langsung dengan para penggugat.

“Bantu pemerintah menjaga penyebaran, mengawal, agar program-program pemerintah dalam hal ini terlaksana dengan baik di lapangan, alih-alih menambah beban gugatan di pengadilan di tengah situasi genting seperti ini,” ucap Dini.

Dini mengatakan, Jokowi selalu menyampaikan agar jajarannya fokus membantu UMKM di tengah kondisi penyebaran Covid-19. Menurutnya, sikap itu merupakan bentuk perhatian Jokowi kepada pelaku UMKM yang terkena imbas wabah virus tersebut.

“Di setiap rapat terbatas berulang kali Presiden menyampaikan pesan agar UMKM dibantu di tengah situasi yang sulit karena wabah Covid-19 ini. Itu yang saya dengar sendiri,” tuturnya.

Sejak kasus pertama diungkap pada 2 Maret lalu oleh Presiden Jokowi, jumlah kasus positif di Indonesia per Kamis (2/4) ada 1.790 kasus, di mana 170 di antaranya meninggal dan sudah ada 112 yang sembuh.

Sejak saat itu, berdasarkan situs infeksiemerging.kemenkes.go.id, wilayah Indonesia dengan transmisi lokal virus tercatat ada di sembilan provinsi–mencakup 21 kota/kabupaten dan wilayah DKI Jakarta sebagai episentrum.

Sementara itu, secara global jumlah positif Covid-19 telah mencapai 1 juta orang. Setidaknya 1.002.159 orang telah terinfeksi virus tersebut dicatat di 181 negara. Dari total kasus infeksi tersebut, 51.485 di antaranya berakhir dengan kematian.*