Di Papua, Perkawinan Anak Usia 10-16 Tahun Sangat Tinggi

Di Papua, Perkawinan Anak Usia 10-16 Tahun Sangat Tinggi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan angka perkawinan anak di Papua cukup tinggi. Banyak anak usia 10 sampai 16 tahun di Papua sudah menikah. Padahal, secara fisik mereka belum siap untuk menikah. (Foto: Yohana Yembise - kompas.com)

JAKARTA, dawainusa.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan angka perkawinan anak di Papua cukup tinggi. Ia mengatakan, banyak anak usia 10 sampai 16 tahun di Papua sudah menikah. Padahal, secara fisik mereka belum siap untuk menikah.

“Apa yang saya lihat di sana juga ada perkawinan di usia anak. Perkawinan anak-anak cukup tinggi. Anak usia 10 sampai 16 tahun sudah menikah,” kata Yohana dalam rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR di ruang rapat pansus B, gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/2).

“Mereka belum siap secara fisik untuk reproduksi tapi sudah punya 5-8 anak,” lanjut Yohana.

Baca juga: Darurat Gizi Buruk, Dana Otsus Papua di Kantong Siapa?

Dengan melihat fakta tersebut, Yohana merasa prihatin. Karena itu, ia meminta agar persoalan ini segera diatasi oleh pemerintah. “Ini kita harus dideklarasikan juga, stop perkawinan anak. Stop kekerasan terhadap anak,” kata Yohana.

Adapun rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi Buruk dan Campak di Kabupaten Asmat, Papua. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Perkawinan Bawah Umur Dilegalkan

Fakta perkawinan anak memang cukup marak terjadi akhir-akhir ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menampilkan, pada 2012 terdapat 989.814 anak perempuan menjadi korban praktik perkawinan anak. Pada 2013, ada 954.518 orang.

Pada 2014 sebanyak 722.518. Sementara, pada 2015, BPS menjelaskan satu dari lima perempuan pernah kawin usia 20 hingga 24 tahun melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Jumlah yang tercatat bisa lebih banyak dari data tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi: Infrastruktur dan Pertanian, Solusi Masalah Papua

Data tersebut telah membuat keprihatinan banyak pihak. Berbagai desakan untuk menghapus pratik perkawinan anak juga telah mendapat perhatian serius dari para pemerhati hak perempuan dan anak.

Mantan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Saparina Sadli mengungkapkan, praktik pernikahan anak di bawah umur sering terjadi di daerah. Ia bahkan menjelaskan, praktik tersebut diperparah karena memiliki dasar legal dalam UU.

Saparinah mengatakan, aturan batas umur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak relevan untuk konteks kehidupan masyarakat saat ini. Dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan, pernikahan diperbolehkan ketika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun. Batasan tersebut, kata Saparinah mesti dinaikan.

“Usia perkawinan harus naik, sekarang batasnya 16 tahun. Di beberapa daerah banyak anak perempuan yang menikah di umur 14 tahun,” ujar Saparinah, dalam diskusi “Perempuan Melawan Arus”, kata Saparinah di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah Selatan, Jakarta Barat pada 2016 lalu.

Judicial Riview ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Maraknya praktik perkawinan anak telah memantik berbagai upaya dari kalangan masyarakat sipil. Salah satunya dengan mengikuti jalur hukum, yakni melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Pada 2014 lalu, permohonan uji materi pernah dilakukan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1). Gugatan itu diajukan untuk menaikan usia minimal perkawinanperempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Akan tetapi, gugatan tersebut ditolak MK.

Baca juga: Kontras: Pembangunan Infrastruktur Bukan Solusi Tunggal Masalah Papua

MK menilai, pasal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasalnya, ketentuan usia minimal perkawinan diserahkan kepada pembuat undang-undang (open legal policy).

Penolakan tersebut tetap menuai problem. Pada 2017 gugatan kembali dilakukan lantaran tidak ada itikad pemerintah untuk menindaklanjuti putusan MK sebelumnya.

“Putusan MK 2014 mengatakan pemerintah harus mengubah undang-undang itu tapi dorongan upaya perubahan tidak dilakukan. Karena itu kami menguji lagi pasal 7 ayat (1) itu,” kata Kuasa Hukum Koalisi 18+, Supriyadi Widodo Eddyono.*