Di India, Seks Sesama Jenis Bukan Kejahatan: Bagaimana Indonesia?

Di India, Seks Sesama Jenis Bukan Kejahatan: Bagaimana Indonesia?

JAKARTA, dawainusa.com – Pada Kamis (06/09), Mahkamah Agung India memutuskan bahwa hubungan seksual sesama jenis orang dewasa tidak tergolong kejahatan. Dalam putusan tersebut, sebuah ayat dari peraturan era penjajahan yang berusia 146 tahun di India dibatalkan.

Sebagaimana diberitakan DW, ayat tersebut  disebut sebagai ‘Ayat atau Paragraf 377” yang memuat larangan seks sesama jenis. Sebelumnya, ayat tersebut mengenakan sanksi kepada pelanggar dengan hukuman 10 tahun penjara.

“Undang-undang itu telah menjadi senjata pelecehan bagi komunitas LGBT,” kata Ketua Majelis Hakim, Dipak Misra.

Keputusan ini dilakukan sebagai tanggapan atas petisi yang dibuat oleh lima orang yang merasa hidup dalam kekerasan dan persekusi aparat. Undang-undang tersebut dinyatakan melanggar hak asasi dalam konstitusi India.

“Kami merasa sebagai warga negara yang sama sekarang. Apa yang terjadi di kamar tidur kini dikembalikan menjadi urusan kami,” ujar aktivis Shashi Bhushan kepada AFP.

Baca juga: Menghadapi Tahun Politik: Isu LGBT Jadi Pencitraan Politik?

Beberapa sambutan terkait keputusan ini berdatangan. Meenakshi Ganguly, Direktur Human Rights Watch Kawasan Asia Selatan, mengatakan, ini adalah hari baik untuk HAM. Ia ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berjuang untuk hal ini.

Tanggapan senada juga datang dari Karan Johar, produser film dan sutradara Bollywood, yang menganggap putusan tersebut sebagai putusan bersejarah. Ia mengatakan, ini keputusan yang membanggakan dan negerinya telah mendapatkan kembali oksigennya.

“Hari ini sangat membanggakan! Mendekriminalisasi homoseksualitas dan menghapus Ayat 377 adalah hal yang patut diberi acungan jempol baik bagi kemanusiaan dan persamaan hak!” katanya di Twitter.

Sebenarnya, pada 2009, pengadilan di New Delhi telah mencabut aturan ini. Namun, pengadilan tertinggi kembali menetapkannya sebagai tindak pidana pada 2013. Tidak dapat dipungkiri, tekanan dari kelompok agama masih mendominasi.

Namun, dalam keputusan ini, pengadilan tertinggi di India tetap memutuskan bahwa hubungan seksual dengan hewan, yang adalah bagian dari ayat 377, tetap berkategori tindakan pidana.

Beberapa Tanggapan Seputar LGBT di Indonesia

Untuk konteks Indonesia sendiri, MK sudah menolak untuk mengkriminalisasi LGBT dan siapapun yang melakukan hubungan di luar nikah. MK menetapkan bahwa pasal-pasal yang dipersoalkan oleh Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) tidak bertentangan dengan konstitusi.

Ketua MK Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adam dan Aswanto mendukung kriminalisasi terhadap kelompok minoritas ini. LBH Masyarakat menganggap bahwa pandangan empat hakim tersebut dapat melegitimasi persekusi ormas terhadap LGBT.

Namun, beberapa hakim MK seperti Saldi Isra, Maria Farida, I Dewa Gede Palguna, M. Sitompul, dan Suhartoyo menolak gugatan Aila. Semenjak keluarnya Patrialis Akbar, karena kasus korupsi, sikap MK terhadap kaum LGBT mulai melunak.

Baca juga: Survei: Mayoritas Warga Indonesia Terancam Dengan Adanya LGBT

Pada sisi lain, himbauan untuk merangkul LGBT disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Secara diplomatis, ia mengatakan, tidak ada agama yang setuju dengan LGBT. Namun, persoalannya adalah bagaimana kelompok ini disikapi (18/12/2017).

Lukman mengajak masyarakat untuk tidak menjauhi para pelaku LGBT. “Tinggal cara kita adalah bagaimana agar mereka yang melakukan tindakan perilaku tersebut, terlepas apa pun penyebabnya, bisa kembali kepada ajaran agama,” kata Menag.

Dengan demikian, secara religius sosiologis, LGBT masih dianggap sebagai perilaku yang tercela. Namun, hukum di Indonesia tidak menyetujui bila perilaku tersebut dikriminalisasikan.

Hal ini tentu berbeda dengan India yang sudah mengatakan bahwa tindakan LGBT tidak bertentangan dengan konstitusi dan merupakan ekspresi atas Hak Asasi Manusia. Rupanya, dominasi argumentasi Agama masih mendominasi di negara ini.*