Di Balik Rencana Gubernur NTT Tutup Akses Masuk ke Taman Nasional Komodo

Di Balik Rencana Gubernur NTT Tutup Akses Masuk ke Taman Nasional Komodo

KUPANG, dawainusa.com Pada Rabu (21/11), dalam kesempatan dialog bersama civitas akademika dan pimpinan perguruan tinggi se-daratan Timor, Alor, dan Rote Ndao di Hotel Aston Kupang, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menyentil soal Taman Nasional Komodo.

Dalam kesempatan itu, Laiskodat meminta pemerintah pusat untuk menutup akses masuk Taman Nasional Komodo. Alasan Laiskodat yakni ingin agar pengunjung yang hendak melihat komodo harus membayar dengan biaya yang mahal.

Menurutnya, selain eksotik, Taman Nasional Komodo sangat luar biasa serta satu-satunya di dunia lantaran memiliki Komodo. Kekhasan ini yang menurut Laiskodat sangat ‘mahal’ dan karena itu tidak semua orang yang datang seenaknya bisa masuk.

Baca juga: Dua Kota yang Paling Kotor di NTT Menurut Viktor Laiskodat

“Sesuatu yang unik ini tidak lagi punya harga, sehingga ke depan, saya akan bicara dengan pemerintah pusat untuk kita tutup. Kita akan buat syarat, kalau masuk ke situ minimal harus bayar 500 dolar Amerika,” kata Laiskodat seperti dikutip Pos Kupang, Kamis (22/11).

Tak hanya pengunjung yang harus membayar mahal, kapal-kapal yang masuk ke area Taman Nasional Komodo juga harus membayar 50.000 dolar AS.

Laiskodat punya sebuah pemahaman bahwa jika Komodo hanya satu-satunya di dunia, hal itu mengandaikan tidak semua orang datang melihat binatang langka itu.

Siapapun bisa datang ke Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, tetapi tidak berkesempatan bisa melihat komodo, karena hanya bagi mereka yang memiliki uang banyak.

“Ini tempat langka, sehingga hanya khusus bagi mereka yang cukup uang saja. Yang tidak cukup uang tidak usah datang karena tempat ini khusus buat orang yang luar biasa,” katanya.

Yakinkan Pemda Manggarai Barat

Laiskodat juga mendorong dan meyakinkan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten itu bisa mencapai Rp 1 triliun.

Salah satu upaya untuk mencapai hal itu, yakni pengelolaan Taman Nasional Komodo akan ambil alih oleh Pemerintah Provinsi NTT dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baca juga: Gubernur Viktor Laiskodat dan Posisi Pendatang di NTT

Dia menegaskan bahwa gubernur dan jajaran Forkompinda Provinsi adalah orang pusat yang mengurus daerah sehingga bila pengelolaan TNK dilimpahkan ke provinsi, artinya taman nasional itu masih tetap dikelola oleh pemerintah pusat.

“Masa PAD di Mabar hanya Rp 100 miliar. Saya mau Rp 1 triliun. Manggarai Barat bupatinya orang top, wakil bupatinya hebat.Masa omongnya hanya Rp 100 miliar, harus Rp 1 triliun. Kalau kita sudah punya target begitu, kita lihat potensi yang kita miliki,” kata Viktor saat bertemu petinggi daerah Kabupaten Mabar tadi malam di Rumah Jabatan (Rujab) bupati pada Kamis lalu.

Dia menegaskan, TNK harus dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTT. “Saya tidak akan pernah ragu berhadapan dengan siapapun. Saya akan menghadap presiden, kami tidak mau menerima orang pusat di sini karena kami adalah orang pusat yang ada di sini, kami yang kendalikan,” tegas Laiskodat.*

COMMENTS