Di Balik Larangan Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Kenakan Cadar

Di Balik Larangan Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Kenakan Cadar

Pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta melarang mahasiswinya mengenakan cadar di lingkungan kampus. (Foto: Ilustrasi wanita bercadar - Okezone).

JAKARTA, dawainusa.com Kontroversi terkait larangan kenakan cadar kembali hangat diperbincangkan saat ini. Hal tersebut bermula ketika pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta melarang mahasiswinya untuk mengenakan cadar di lingkungan kampus.

Larangan itu kumudian mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, pihaknya tidak sepakat dengan hal itu.

Menurut Zainut, langkah yang dilakukan oleh pihak UIN itu sama sekali salah karena mereka menyelaraskan radikalisme dengan atribut-atribut keagamaan seperti cadar.

“Karena radikalisme itu tidak hanya diukur melalui simbol-simbol aksesoris belaka seperti cadar, celana cingkrang, dan potongan jenggotnya,” ujar Zainut, Kamis (8/3) lalu.

Zainut menjelaskan, simbol-simbol keagamaan seperti cadar itu jelas sangat berbeda dengan radikalisme. Radikalisme, ungkapnya, lebih terkait dengan pemahaman atas isi dogmatis agama.

Karena itu, jelas dia, ada kesalahpahaman dari pihak yang mengaitkan masalah radikalisme dengan pemakaian cadar, celana cingkrang, dan potongan jenggot seseorang.

Baca juga: Pernyataan MUI di Balik Pembubaran Baksos Gereja di Bantul

Ia pun menilai, kebijakan pihak UIN Sunan Kalijaga yang melarang mahasiswinya mengenakan cadar di lingkungan kampus dengan alasan untuk melawan bahaya radikalisme sangat tidak tepat.

Adapun pihak kampus menerbitkan larangan tersebut karena mereka khawatir ada beberapa mahasiswi bercadar melakukan tindakan radikal yang melenceng dari nilai-nilai yang dianut oleh sebagian muslim Indonesia.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi mengatakan, pelarangan itu dilakukan untuk menjaga ideologi mahasiswa/i serta memudahkan kampus dalam kegiatan belajar mengajar.

Sebagai contoh, jelas Yudian, ketika sedang melakukan ujian, bisa saja mahasiswi bercadar akan dengan mudah menggunakan joki tanpa bisa diketahui.

“Jadi harus bijak melihat ini. Anak-anak baru itu datang dari kampung, lulus dari sekolah malah ‘digarap’ sama orang luar kampus, doktrin ideologi tertentu. Kita harus selamatkan agar tidak tersesat,” kata Yudian.

Larangan Kenakan Cadar untuk Keamanan

Polemik ini juga mendapat tanggapan dari Anggota Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Alwi Shihab. Ia menjelaskan, larangan itu dilakukan lebih karena pertimbangan keamanan terhadap berbagai aktivitas kampus.

“Mau pakai cadar silakan, mau pakai normal hijab silakan, bahkan yang tidak pakai juga silakan. Tidak perlu dibesar-besarkan. Saya kira kenapa kampus melarang, karena keamanan,” jelas Alwi di Istana Wakil Presiden, Jumat (9/3).

Alwi juga kemudian menegaskan, larangan menggunakan cadar itu tidak boleh disamakan dengan sikap anti Islam. Dua hal tersebut katanya merupakan sesuatu yang sangat berbeda.

Baca juga: Radikalisme Islam Transnasional dan Ancaman Terhadap Ketahanan Nasional

Apalagi, terangnya, larangan seperti ini juga sudah berlaku di beberapa negara agar wajah orang yang bersangkutan dapat dikenali. “Jangan dipermasalahkan seakan-akan anti Islam, bukan seperti itu. Islam ini sangat luas kok,” tutur Alwi.

Selain itu, mantan Menteri Luar Negeri ini juga menjelaskan, Islam pada hakikatnya tidak pernah membatasi seseorang untuk menggunakan cadar atau tidak. Dalam Islam, itu sama sekali tidak menjadi masalah.

“Bu Nuriyah, istri tokoh, enggak pakai cadar, kerudung begitu saja juga bagus. Islam itu intinya mengajarkan kita berpakaian yang kalau kita lihat itu islami,” tutur Alwi.

Larangan Kenakan Cadar Tidak Langgar HAM

Kontroversi larangan cadar ini juga mendapat respon dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sulton Fatoni. Ia tidak mempermasalahkan larangan itu, sebab ia melihat, larangan itu sama sekali tidak mengekang kebebasan para mahasiswi.

“Langkah itu tidak melanggar HAM karena rektor tidak melarang menutup aurat, yang dilarang hanya memakai cadar,” ujar Fatoni, Kamis (8/3).

Meski demikian, Fatoni mengatakan tidak ada masalah apabila ada seorang Muslimah yang memiliki ketetapan untuk menggunakan cadar. Ia menjelaskan, dalam tempat terbuka, setiap orang tidak berhak untuk melarang siapapun menggunakan cadar.

Baca juga: Fatwa Ulama Saudi: Umat Islam Bisa Salat di Gereja dan Sinagog

Akan tetapi, ketika larangan itu dilakukan di tempat privat seperti perkantoran, tempat belajar, dan tempat tertutup, pelarangan seperti itu dapat dilakukan.

Selain itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Unahar Ilyas meminta kepada pihak UIN Kalijaga untuk menyelesaikan kontroversi ini lewat jalur dialog. Ia mengatakan, memang larangan seperti itu di area kampus merupakan kewenangan UIN.

Tetapi, kata dia, ketika larangan itu mendapat perlawanan, sebaiknya pihak UIN menyelesaikannya lewat jalur diskusi agar tidak menghasilkan hal-hal yang kontraproduktif tanpa ada penyelesaian.*