Desakan 2411, Penjarakan Viktor Laiskodat

Desakan 2411, Penjarakan Viktor Laiskodat

Massa aksi meminta kepada Bareskrim Polri untuk memenjarakan Viktor Laiskodat, yang saat ini menjabat Ketua Fraksi NasDem, atas dugaan penghinaan terhadap Islam. (Foto: Viktor Laiskodat - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Presidium Alumni 212 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Reskrim Mabes Polri Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Gambir Jakarta Pusat, Jumat (24/11).

Aksi yang diikuti sekitar 300 orang tersebut hendak menyikapi penghentian penyidikan dugaan kasus ujaran kebencian yang melibatkan Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat.

Baca juga: Demi Pemulihan HAM, Ratusan Anak di Tembagapura Dievakuasi

M. Subhan selaku penanggung jawab aksi yang diberi nama Aksi 2411 itu mengatakan, aksi tersebut juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keyakinan akan adanya dugaan kasus ujaran kebencian yang dilakukan Viktor.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap adanya dugaan kasus ujaran kebencian yang dilakukan saudara Viktor Laiskodat,” kata Subhan.

Tuntutan yang Disampaikan

Berdasarkan informasi yang dihimpun dawainusa.com, terdapat dua tuntutan yang disampaikan para demonstran, yakni;

Meminta kepada Ketua Partai NasDem untuk memandang dengan serius kasus Viktor Laiskodat terkait dugaan penghinaan agama sesuai permintaan Umat Islam.

Selain itu, massa aksi juga meminta kepada Bareskrim Polri untuk memenjarakan  Viktor Laiskodat atas penghinaan terhadap agama Islam.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung sambil melakukan orasi dan gelar spanduk.

Baca juga : Selebriti Politik, Sebutan Baru untuk Sang Panglima

Berawal dari Kupang

Dalam pidatonya di Kupang pada Agustus lalu, Ketua Fraksi Partai NasDem itu menyerukan agar hadirin tidak memilih calon kepala daerah atau calon legislator dari partai-partai ekstremisme dan pro-khilafah.

Partai-partai yang disebut Viktor antara lain Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pidato itu dinilai menuduh keempat partai tersebut sebagai partai yang intoleran.

Tak lama berselang, berbekal rekaman video pidato, mereka melaporkan Viktor ke Bareskrim Polri. Dilansir detiknews.com, Partai Gerindra sebagai pelapor pertama mengatakan Viktor telah memprovokasi rakyat.

“Viktor Laiskodat itu memprovokasi rakyat untuk saling membunuh, itu di antaranya sesama anak bangsa diperintahkan untuk membunuh,” ujar Ketua DPP Gerindra Iwan Sumule saat itu.

Iwan menyebut Viktor melemparkan pernyataan bohong karena menyebut Gerindra mendukung kelompok ekstremis. Padahal, menurutnya, Gerindra jelas mengedepankan Pancasila sebagai dasar partai.

“Hal yang menurut saya adalah sebuah kebohongan karena di visi-misi Partai Gerindra sudah sangat jelas adalah mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tegas Iwan.

Sementara, tuduhan Viktor Laiskodat kepada Partai Gerindra salah satunya ditempatkan di urutan nomor satu sebagai partai yang mendukung terwujudnya negara khilafah,” ujar Iwan.

Saat itu, Partai NasDem langsung pasang badan. Mereka memberikan batuan hukum bagi Viktor. NasDem berkeyakinan apa yang diucapkan oleh Viktor tidak salah. Sebab, Viktor hanya menyampaikan kondisi bangsa saat itu.

Disetop Bareskrim Dilempar ke MKD

Polisi menindaklanjuti laporan dengan memanggil pelapor dan Partai Nasdem. Iwan, selaku pelapor kecewa dan merasa penyidik lambat menindaklanjuti laporannya.

“Saya menyayangkan ada sedikit keterlambatan yang kurang responsif. Sementara saya melihat bahwa ketika ada posting-an di medsos, polisi sangat responsif, bahkan sangat cepat reaksinya menangkap. Sementara kita tahu si Viktor ini berpidato di dunia nyata,” kata Iwan.

Baca juga: Kilas Balik NPA, Pemberontak Sayap Kiri Partai Komunis Filipina

Tiga bulan berselang, polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus Viktor. Polisi beralasan Viktor memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR sehingga tidak bisa diproses.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak mengatakan pidato itu dilakukan saat Viktor melaksanakan tugas sebagai anggota dewan. Saat itu, anggota dewan menjalani masa reses dan menemui konstituen di daerah pemilihannya.

“Itu kita dapat informasi bahwa dia laksanakan pada saat reses dan melaksanakan tugas. Ada surat tugas. Sehingga berlaku hak imunitas diatur Undang-Undang MD3. Itu berarti hak imunitas anggota DPR. Sudah hasil penyelidikan,” kata Herry, Selasa (21/11).

Saat ditegaskan apakah kasusnya akan dihentikan atau tidak, Herry menjawab kasus pidananya tidak mungkin disidik. Sebab, ada hak imunitas yang melindungi Viktor.

“Pidananya udah nggak mungkin (disidik) karena imunitas. Bukan nggak ada unsur pidana, tapi ada hak imunitas yang melindungi dia. Pidana mungkin ada, tapi dia anggota DPR,” katanya.

Polisi pun melemparkan kasus pidato ini kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Kewenangan ada di MKD, bukan di polisi karena hak imunitas. Jadi MKD yang berhak mengatakan di situ ada pelanggaran etika atau tidak,” tutur Herry.

Rekaman Video jadi Bukti Valid

Dilansir CNNindonesia.com, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat itu mengatakan video yang merekam pernyataan Viktor sudah menjadi bukti valid yang cukup untuk mendukung pelaporan ini.

“Ditinjau dari kepadatannya apakah valid atau tidak, menurut kami ini cukup valid. Ada videonya dan lain sebagainya,” ucap Agus.

Agus sendiri meminta semua pihak menyerahkan kasus ini pada jalur yang semestinya. Namun, harus tetap disertai pengawasan agar lebih transparan.

Secara pribadi, Agus mencermati pidato yang disampaikan Viktor memang terindikasi melanggar undang undang. Bahkan, ujaran Viktor pun berbau penistaan terhadap agama tertentu.* (AT)