Debat Pilpres, dari Gunakan Bahasa Asing hingga Tes Baca Alquran

Debat Pilpres, dari Gunakan Bahasa Asing hingga Tes Baca Alquran

FOKUS, dawainusa.com Wacana penggunaan bahasa Inggris dalam debat calon presiden dan wakil presiden pasa Pilpres 2019 mulai digulirkan poros oposisi. Wacana tersebut pertama kali diedarkan Ketua DPP PAN Yandri Susanto.

Susanto menyodorkan argumentasi dalam kerangka relasi lintas negara bahwa pemimpin Indonesia akan bergaul dan banyak berbicara di forum internasional yang memerlukan penggunaan bahasa Inggris.

Baginya, meski di UU tentang Kebahasaan pidato resmi wajib disampaikan dalam Bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Inggris dalam debat capres-cawapres tak menjadi masalah. Capres dan cawapres pun dituntut untuk mampu menguasai bahasa asing.

Baca juga: Debat dengan Bahasa Inggris, TKN Jokowi Usul Lomba Ngaji dan Salat

“Karena presiden bergaul di dunia internasional, supaya tidak ada kesalahan komunikasi dan salah tafsir dari lawan bicara, ya memang penting juga calon presiden matang dalam menguasai bahasa luar dari bahasa Indonesia itu,” ujarnya dilansir dari Antara, Kamis (13/9).

Meskipun bukan merupakan usulan resmi dari poros oposisi, wacana tersebut telah memantik beragam reaksi.  Ada pihak yang setuju debat dilakukan menggunakan bahasa Inggris, ada pula yang tak setuju.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan bahwa Prabowo Subianto-Sandiaga Uno siap berdebat menggunakan bahasa Inggris melawan Joko Widodo-Ma’ruf Amin jika KPU menerapkan konsep tersebut dalam salah satu tahapan debat kandidat.

Fadli menganggap ada kemajuan dari segi kualitas pilpres jika ada sesi debat menggunakan bahasa Inggris. Menurutnya, saat ini adalah era globalisasi, sehingga bahasa Inggris menjadi penting bagi pemimpin nasional.

“Kalau kita meningkatkan kualitas debat ya bagus. Kalau enggak juga enggak masalah,” ujar Fadli di Jakarta, Jumat (14/9).

Sementara itu, poros petahana menolak usulan tersebut. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Raja Juli Antoni mengatakan, debat capres-cawapres harus menggunakan bahasa Indonesia karena merupakan bahasa persatuan.

“Enggak usah usul yang aneh-aneh. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Debat presiden dan wapres mesti pakai bahasa Indonesia saja,” kata Antoni di Jakarta, Jumat (14/9).

Antoni mengingatkan, esensi dari debat capres-cawapres adalah agar publik bisa memahami visi, misi dan program yang ditawarkan capres-cawapres. Jika menggunakan bahasa asing, ia khawatir publik justru tidak paham.

“Kembalikan kepada tujuan debat itu apa? Kita ingin rakyat tahu apa isi kepala calon presiden kita. Rakyat ingin tahu jejak rekam calon presiden,” kata dia.

Oleh karena itu, ia menilai, tak perlu debat dengan bahasa Inggris jika hanya ingin menunjukkan bahwa Prabowo-Sandiaga mahir berbahasa Inggris.

“Saya juga menolak usulan debat cawapres dengan bahasa Arab, hanya karena ingin menunjukan Kiai Ma’ruf mahir bahasa Arab. Jangan usul yang aneh-aneh,” kata dia.

Wacana Bahasa Arab dalam Debat Pilpres

Jika Raja Juli Antoni menolak adanya debat capres-cawapres menggunakan bahasa Inggris, lain hal dengan Wasekjen PPP Indra Hakim Hasibuan.

Dalam keteranga nnya, Jumat (14/9), Hasibuan mengatakan, poros oposisi sangat mendukung usulan debat menggunakan bahasa Inggris. Bahkan ia juga mengusulkan agar debat juga memakai bahasa Arab dan baca Alquran.

“Terkait adanya usulan debat bahasa Inggris, kami sangat mendukung. Bahkan, sebaiknya juga debat berbahasa Arab dan tes baca Alquran perlu dilakukan,” ujar.

Baca juga: Tim Jokowi-Ma’ruf Tolak Usulan Debat Pilpres Pakai Bahasa Inggris

Indra Hakim memandang debat bahasa Arab tak kalah penting dengan bahasa Inggris. Bahasa Arab, katanya, termasuk salah satu bahasa internasional.

“Dan mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam maka bisa sejalan. Agar fair dan objektif, maka panelisnya bisa dari perwakilan ulama terkemuka ataupun syekh dari Saudi Arabia maupun Mesir,” ucap Hakim.

 Selain PPP, PKB juga menyentil soal usulan poros petahana. PKB menilai kubu Prabowo kehabisan bahan atau isu untuk menyerang pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Menurut saya kehabisan bahan itu. Debat itu ini presiden ya pakai bahasa Indonesia, kenapa? Karena itu ukuran menurut UU bahasa kita, dan dalam aturan nggak ada mengharuskan debat bahasa Inggris,” ujar Sekjen PKB Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Jumat (14/9).

Karding pun lalu menggoda kubu Prabowo-Sandiaga. Ia balik mengusulkan ada lomba ngaji dan salat bagi peserta Pilpres. “Kalau mau cari-cari seperti itu saya bisa usulkan lomba ngaji, lomba salat antara capres,” kata Karding.

Sementara itu, Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menilai usul tersebut tak perlu diajukan hanya karena Prabowo-Sandiaga fasih berbahasa Inggris. Sebab, hal tersebut jadi tak masuk akal bila nantinya ada usulan untuk memakai bahasa lainnya.

“Jangan karena Prabowo dan Sandiaga Uno tamatan Amerika dan fasih berbahasa Inggris, lalu minta debat dalam bahasa Inggris, besok-besok kalau ada capres yang jago bahasa Mandarin, lalu minta debat juga dalam bahasa mandarin, edan itu namanya!” ucap dia.

Inas menilai penggunaan bahasa Inggris dalam debat capres tidak penting. Hal yang penting ditampilkan dalam debat, menurutnya, ialah visi-misi dan akidah.

“Penggunaan bahasa Inggris dalam debat sangat tidak penting, justru program dan visi misi yang perlu serta akidah,” ujar dia.

Pernah Digulirkan pada 2014

Wacana debat capres-cawapres menggunakan bahasa Inggris sebetulnya bukan baru pertama kali terjadi.  Pada pemilu 2014 lalu, wacana tersebut pernah diedarkan oleh Aliansi Masyarakat untuk Pilpres Berkualitas.

Dalam catatan Kompas, saat itu mereka mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyekenggarakan debat capres dengan menggunakan bahasa Inggris.

Mereka mengatakan, presiden Indonesia harus cerdas dan dapat berbahasa Inggris. Selain itu, masyarakat juga bisa mendengar secara langsung kemampuan para capres dalam menggunakan bahasa Inggris.

Baca juga: Andy Arief Sebut SBY Bom Nuklir yang Tak Boleh Diobral

Aliansi tersebut juga menegaskan bahwa Pemilu Presiden 2014 adalah momentum demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang cerdas dan berkualitas. Salah satu kecerdasan presiden dapat dilihat dari kemampuannya berkomunikasi dengan bahasa internasional.

Mengapa wacana ini digulirkan? Apakah karena capres petahana memiliki kemampuan komunikasi bahasa Inggris yang kurang baik? Ataukah karena kandidat oposisi yang begitu fasi berbahasa Inggris?

Memang banyak yang menyoroti soal komunikasi bahasa Inggris Jokowi. Pada 2015 lalu, misalnya, Jokowi berpidato di Brooking Institute, sebuah insititut penelitian dan pendidikan di Amerika Serikat.

Isu yang dikemukakan Jokowi antara lain: Komitmen Indonesia menangani kebakaran hutan dan isu lingkungan, ketidakberpihakan Indonesia di konflik Laut China Selatan, dan Islam sebagai kekuatan demokrasi dan modernisasi di Indonesia.

Sayangnya, bukan isu-isu tersebut yang disorot oleh beberapa netizen Indonesia, melainkan perilaku Jokowi yang seperti menghindari dialog dalam bahasa Inggris di sesi tanya jawab.

Hampir semua masyarakat Indonesia mengetahui bahwa Jokowi tak mampu berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik sperti Prabowo atau Sadiaga yang jebolan luar negeri itu. Karena itu, mengusulkan debat capres-cawapres menggunakan bahasa Inggris adalah sia-sia.

Di sisi lain, seorang kepala negara tak perlu fasi dalam berkomunikasi bahasa Inggris. Ia tak harus sama seperti anak-anak sekolah dasar di Indonesia yang jago bahasa Inggris. Yang pentig adalah kerja, kerja dan kerja.

Poros petahana juga tak perlu lebay meciptakan kontra wacana dengan mengusulkan penggunaan bahasa Arab dalam debat capres-cawapres. Atau ususlan konyol untuk lomba ngaji dan salat bagi peserta Pilpres.

Poros petahana cukup memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa salah satu peserta Pilpres tak mampu berbahasa Inggris dengan baik. Masalah selesai dan kembali fokus ke adu program.*