Darurat, Lima Desa  di Papua Dikuasai Kelompok Separatis

Darurat, Lima Desa di Papua Dikuasai Kelompok Separatis

Papua dikabarkan darurat setelah kelompok separatis Papua menguasai lima desa di sekitar Freeport. (Foto Ilustrasi: Separatis Duduki Lima Desa di Papua/tempo.co)

PAPUA, dawainusa.com  Papua dikabarkan darurat setelah pasukan bersenjata dari kelompok separatis menguasai lima desa di sekitar kawasan pertambangan Freeport. Dilansir ABC News, Jumat (10/11), kelompok separatis itu mengancam akan menggangu aktivitas pertambangan di Freeport yang tahun ini dilanda kerusuhan buruh dan perselisihan mengenai hak operasi.

Menanggapi situasi keruh tersebut, pihak berwenang (TNI dan POLRI) menambah 300 pasukan keamanan ke wilayah tersebut. Serangkaian serangan yang dimulai sejak 17 Agustus lalu yang menewaskan seorang polisi dan melukai enam lainnya membuat situasi di wilayah tersebut semakin runyam.

(Baca juga: Tentang ‘Caci’ dan Spirit Perdamaian di Bumi Congkasae)

Kelompok separatis yang menurut klaim juru bicara Kepolisian Daerah Papua, Suryadi Diaz, merupakan kelompok pecahan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka mencegah sedikitnya 1.000 penduduk setempat dan pekerja migran yang mencari emas di Mimika untuk meninggalkan kelima desa tersebut.

Motif: Darurat Ekonomi (?)

Menurut Suryadi Diaz, kelompok pecahan OPM itu menduduki kelima wilayah itu karena mereka merasa geram dengan pihak Freeport dan mereka ingin menggangu perusahan milik As tersebut.

“Mereka ingin mengganggu operasi Freeport. Freeport kaya tapi mereka miskin. Jadi mereka hanya menuntut keadilan,” tutur Diaz.

Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, motif kelompok separatis itu adalah untuk memanfaatkan hasil kerja warga di sana yang rata-rata bekerja sebagai pendulang.

“Keliatannya kelompok tersebut ingin mendapatkan nilai ekonomi dari situ dengan menguasai daerah situ sehingga ini ingin mempertahankan. Ini dari sudut ekonominya,” ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, seperti dilansir kompas.com, Jumat (10/11).

Namun menurutnya, tidak menutup ada kemungkinan lain seperti motif politik, sosial, dll. Wasisto menambahkan, Pihak Satgas terpadu yang terdiri dari Polri dan TNI mencoba berkomunikasi dengan pimpinan kelompok tersebut untuk mengetahui apa keinginan mereka. Namun, kelompok itu tidak membuka ruang komunikasi.

(Baca juga: Kepatuhan Hukum Elite Menentukan Budaya Hukum Masyarakat)

Freeport Prihatin

Pihak Freeport melalui juru bicara Riza Pratama mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan situasi keamanan di sana. Perusahaan ini harus menggunakan mobil lapis baja dan helikopter untuk mengangkut para pekerja menuju ke dan dari lokasi tambang Grasberg di Kabupaten Mimika.

Dia menjelaskan, terjadi serangan di sepanjang jalan dekat Kota Tembagapura, sekitar 10 kilometer dari wilayah tambang, tempat tinggal keluarga karyawan termasuk ekspatriat.

Namun sejauh ini, kata Riza, situasi runyam tersebut tidak menganggu terhadap produksi dan pengiriman hasil produksi dari Grasberg, tambang tembaga terbesar kedua di dunia itu.

“Sejauh ini, kalaupun situasi keamanan di sini darurat, produksi perusahan masih stabil,” tutur Riza.* (RSF)