Dana Kelurahan, Strategi Jokowi Dongkrak Elektabilitas?

Dana Kelurahan, Strategi Jokowi Dongkrak Elektabilitas?

JAKARTA, dawainusa.com Niat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menganggarkan dana bagi kelurahan secara merata di seluruh Indonesia menjelang Pilpres 2019, menyisakan pertanyaan, apakah murni soal keberpihakan atau ada kepentingan politik di balik itu?

Pertanyaan ini wajar, mengingat rencana petahana itu bertepatan dengan momen politik Pilpres 2019. Jokowi sendiri punya alasan, yakni banyak keluhan mengenai kelurahan yang tidak memperoleh dana seperti yang diterima desa.

“Ya sudah tahun depan dapat,” kata Jokowi melalui keterangan resmi, Jumat (19/10).

Baca juga: Pemerintah Jokowi-JK Dinilai Tak Jujur Soal Kesenjangan Ekonomi

Mendagri Tjahjo Kumolo kembali mempertegas soal dana kelurahan tersebut. Kumolo mengatakan, pemberian dana kelurahan bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Namun dia tidak merinci berapa nominal dana yang akan diberikan. Pemerintah masih melakukan penghitungan sesuai klasifikasi tipe serta kondisi kelurahan di seluruh Indonesia.

Di mata oposisi, itikad pemerintah itu dinilai politis. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade misalnya, menyebut rencana Jokowi tersebut tak lain untuk merengkuh persepsi positif dari masyarakat demi kepentingan Pilpres 2019.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno pun turut berkomentar. Menurutnya, apapun program pemerintah, terlepas dari waktu realisasinya, harus diapresiasi. Namun, jika itu dilakukan di tahun politik, masyrakat bisa menilai sendiri motif di baliknya.

“Tapi kalau misalnya di tahun politik, di 2019 ini, pasti masyarakat bisa menilai sendiri, apakah ini ada udang di balik batu atau apakah ini sebuah program yang memang dicanangkan sebelumnya,” kata Sandiaga, Minggu (21/10).

Di lain pihak, kubu petahana menanggapi santai reaksi oposisi. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, tak ada kepentingan politis yang berkaitan dengan Pilpres 2019 di balik rencana Jokowi. “Semua apa sih enggak dianggap politik,” ujarnya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (21/10).

Kerisauan Koalisi Jokowi

Polemik dana kelurahan tersebut juga mendapat sorotan dari Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno.

Ia menganggap wajar melihat oposisi reaktif dengan rencana Jokowi tersebut. Menurutnya, alasan pemerataan pembangunan memang masuk akal, namun tetap patut dipertanyakan.

“Kalau memang untuk pemerataan pembangunan, mengapa tidak sejak awal pemerintahan berjalan dana tersebut dikucurkan?” ucap Adi seperti dilansir CNN Indonesia, Minggu (21/10).

Adi lantas menyoroti korelasi antara rencana Jokowi soal dana kelurahan dengan isu-isu yang berkembang. Dia menganggap semua bermuara kepada satu hal: elektabilitas Jokowi.

Baca juga: Kubu Prabowo Dituding jadi Penghadang Penuntasan Kasus HAM

Adi menduga Jokowi dan koalisinya tengah risau. Sejumlah isu yang dekat dengan masyarakat menghantam citra Jokowi dalam dua bulan terakhir. Di antaranya, pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Survei elektabilitas Jokowi termutakhir memang berada di sekitar angka 50 persen. Angka yang cukup bisa membuat seorang kontestan pilpres bertepuk dada.

Akan tetapi, kata Adi, semua survei itu dilakukan sebelum rupiah menyentuh angka Rp15 ribu per dolar AS. Pula, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi dan menunda kenaikan premium.

Belakangan sejumlah lembaga survei menerbitkan riset elektabilitas capres-cawapres 2019. Lingkaran Survei Indonesia Denny JA menyebut elektabilitas Jokowi 52,2 persen pada periode 12-19 Agustus. Kemudian dalam survei Alvara Insitute per 12-18 Agustus, elektabilitas Jokowi 53,5 persen.

Y-Publica, selama 13-23 Agustus, menyatakan bahwa elektabilitas Jokowi berada pada angka 52,7 persen. Sementara itu, dalam Indikator Politik Indonesia yang melakukan survei 1-6 September 2018, elektabilitas Jokowi 57,7 persen.

“Jadi, akan berbeda hasilnya jika survei dilakukan saat ini atau setelah isu-isu itu berkembang. Apalagi oposisi turut menyerang bertubi-tubi,” kata Adi.

Adi menganggap lazim jika Jokowi beserta koalisi cemas elektabilitasnya menurun usai kondisi Rupiah terus melemah dan BBM dinaikkan. Terlebih, kata Adi, angka-angka dalam survei elektabilitas sangat dinamis.

Ia menjelaskan jika elektabilitas Jokowi 50 persen, hanya sekitar 25-30 persen responden yang tidak akan memalingkan dukungan ke lawan. Dengan kata lain, 25-30 responden itu bisa berubah pikiran ketika ada isu-isu negatif yang berkembang.

“Maka dari itu, sepertinya, Jokowi sedang risau dan berusaha mendaur ulang simpati masyarakat dengan kebijakan dana kelurahan,” kata Adi.

“Tidak ada yang salah jika tidak menyalahi aturan, tapi memang ada menimbulkan persepsi kebijakan itu untuk kepentingan pilpres. Apalagi kebijakannya bersifat logistik atau dana,” lanjutnya.

Efek Positif Dana Kelurahan

Menurut Adi, kebijakan dana kelurahan bakal memberikan hasil positif jika Jokowi ingin menjaga elektabilitasnya. Ia mengatakan, kebijakan yang mengandung dana kerap berujung memuaskan dalam rangka meningkatkan citra atau popularitas seseorang.

Meski demikian, rencana pemberian dana kelurahan hanya mujarab bagi kepentingan politik Jokowi jika dilakukan dengan cepat. Jika Jokowi menjanjinkan tahun 2019, bulan Januari mesti sudah digelontorkan kepada seluruh kelurahan.

Baca juga: Intip Doa-doa Lawan Politik Prabowo Subianto di Hari Jadinya

“Bagi Jokowi, akan lebih banyak efek positif dari dana kelurahan daripada efek negatif dari kenaikan BBM,” imbuh Adi.

Sebaliknya, Jokowi tidak akan menuai simpati publik jika terlalu lama mencairkan dana kelurahan. Apalagi pemungutan suara Pilpres 2019 jatuh pada minggu kedua April. Segala proses administrasi dan penganggaran mesti dilakukan selekas mungkin apabila mendambakan banyak perolehan suara di TPS.

Adi mengamini dana kelurahan tak seperti bantuan langsung tunai (BLT) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dana kelurahan tidak diberikan kepada warga secara langsung.

Namun, Adi mengingatkan tentang posisi lurah yang berada di tengah-tengah masyarakat. Lurah dalam hal ini sangat memahami warganya sendiri. Karenanya, misi Jokowi menjaga popularitasnya di lapisan bawah melalui dana kelurahan dapat terealisasi.

“Lurah bisa memberitahu kebaik-kebaikan pemerintah menggunakan komunikasi yang sesuai dengan warganya,” ujar Adi.*