Cuitan Fadli Zon: Kata-Kata Jokowi Semakin Tidak Bisa Dipegang

Cuitan Fadli Zon: Kata-Kata Jokowi Semakin Tidak Bisa Dipegang

Fadli Zon kembali membuat cuitan di twitter milik pribadinya, @fadlizon. Dalam cuitannya tersebut, Fadli Zon mengritik Presdien Jokowi soal rangkap jabatan di kabinet. (Foto: Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon - Tempo.co).

JAKARTA, dawainusa.com Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon kembali membuat cuitan di akun twitter milik pribadinya, @fadlizon. Dalam cuitannya tersebut, Fadli Zon mengritik Presdien Jokowi soal rangkap jabatan di kabinet.

Menurut Fadli, kata-kata Jokowi sudah tidak lagi dapat dipegang karena banyak kebohongan yang ia sampaikan. Ia menilai, Presiden RI ke-7 tersebut sudah kehilangan konsistensi atas janjinya sendiri.

“Kata Pak @jokowi soal rangkap jabatan. Jadi kata-kata semakin tak bisa dipegang,” tulis Fadli dengan langsung ditandai pada akun Jokowi, Jumat (9/2).

Baca juga: Soal Menteri Rangkap Jabatan, Jokowi Dibela dan Dikritik

Cuitan politisi Partai Gerindra tersebut juga disertakan dengan video Presiden Jokowi yang mengatakan menteri di kabinetnya dilarang merangkap jabatan.

“Tidak boleh ngerangkep-ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat aja belum tentu bener kok,” tutur Jokowi dalam video tersebut.

Adapun, saat ini memang sudah ada dua menteri di Kabinet Kerja yang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Mereka adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Idrus Marham. Keduanya berasal dari Partai Golkar, yakni Airlangga sebagai Ketum Golkar dan Idrus sebagai Sekjennya.

Cuitan Fadli Zon, Lanjutan Pro Kontra Rangkap Jabatan

Fakta adanya rangkap jabatan tersebut memang telah mendapatkan banyak kritikan dari berbagai kalangan. Pada Desember lalu Fadli Zon sendiri juga menilai bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak memilik komitmen terhadap janjinya yang sudah diucapkannya sendiri di hadapan publik.

“Kan Presiden sendiri yang menetapkan waktu itu bahwa tidak boleh rangkap jabatan. Presiden sendiri yang mengatakan. Kalau tetap (ada menteri yang jabatannya) rangkap, ya, berarti menelan ludah sendiri,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/12).

Selain Fadli, kritik senada juga disampaikan dari PAN yang masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat. Mereka menilai Jokowi melanggar komitmen sendiri. “Pak Jokowi sudah melanggar komitmen dia sendiri,” kata Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1).

Kritik lainnya juga disampaikan oleh pengamat politik Ray Rangkuti. Menurut dia, keputusan tersebut sebagai langkah mundur. Selain itu, kelonggaran terhadap Airlangga menimbulkan kecemburuan dari partai koalisi lain.

“Berharap presiden dapat mengubah kebijakan ini kembali. Masih ada waktu. Agar tradisi positif yang dibangun dengan susah payah oleh presiden tidak hancur justru di tangan beliau sendiri,” ujar Rangkuti.

Baca juga: PDIP: Presiden Jokowi Harus Pastikan Soal Rangkap Jabatan

Meski demikian, keputusan Jokowi tersebut “dibela” Partai Nasdem. Sekretaris Jenderal partai Nasdem Johnny G. Plate menuturkan, mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut karena langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas politik.

“Apalagi masuk ke tahun politik. Kalau tak dijaga stabilitas politik akan ganggu kerja kabinet, akan ganggu perekonomian kita,” kata Johnny, Senin (22/1).

Selain Johnny, pengamat politik sekaligus pengajar di Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, juga membenarkan keputusan Jokowi.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling rasional karena jabatan menteri itu tinggal kurang dari dua tahun lagi dan untuk memahami seluk belum di kementerian tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan.

“Bila kementerian perindustrian dipimpin menteri baru, maka akan membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan untuk penyesuaian, memahami isi “perut”, mempelajari dan mengendalikan budaya kerja di kementerian perindustrian,” ungkap Emrus, Rabu (17/1).

Rangkap Jabatan, Ada Larangan Hukum?

Keputusan Presiden Jokowi terkait rangkap jabatan tersebut secara moral memang sangat problematis, sebab rangkap jabatan sangat memungkinkan terciptanya ruang pertarungan multi-kepentingan di dalamnya. Akan tetapi, apakah langkah Jokowi ini melanggar aturan hukum yang ada?

Berdasarkan keterangan pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad, tidak ada aturan yang secara eksplisit menjelaskan agar seorang Menteri tidak boleh merangkap jabatan.

“Kalau kita lihat secara legal formal, yuridis normatif, tidak ada satu ketentuan yang secara eksplisit menyatakan menteri dilarang menjabat sebagai pimpinan partai,” kata Suparji dalam sebuah diskusi di Jl Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (6/1) lalu.

Baca juga: Jumlah Kursi Kabinet Kerja Bertambah, Golkar Diistimewakan?

Suparti menjelaskan, aturan yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 justru memiliki banyak tafsiran.

Adapun ketentuan Pasal 23 huruf c menyebutkan, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Pertanyaannya, apakah parpol dibiayai dari APBN dan atau APBD?” lanjutnya.

Ia pun menilai, polemik terkait rangkap jabatan itu sebenarnya sudah masuk dalam ranah persoalan etis. “Siapa yang harus mengedepankan etika politik itu? Tentu semua pihak,” tutupnya.*