Coret OSO dari Daftar Caleg DPD, KPU Siap Hadapi Gugatan

Coret OSO dari Daftar Caleg DPD, KPU Siap Hadapi Gugatan

JAKARTA, dawainusa.com – Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang (OSO) di Bawaslu RI. Diketahui, gugatan tersebut dilakukan oleh OSO karena nama dirinya dicoret oleh KPU dalam daftar caleg tetap DPD di Pileg 2019.

“Bahwa akan mengajukan sengketa memang ruang itu diberikan oleh undang-undang, jadi tidak puas dengan keputusan KPU baik dengan proses administrasi pemilu, tentang hasil pemilu, itu boleh disengketa kan,” kata Arief di Jakarta, Jumat (21/9).

Baca juga: Ketua DPD RI OSO Minta KPU Patuhi Undang-Undang Pemilu

Menurut Arief, pencoretan nama Ketum Hanura tersebut telah diambil berdasarkan ketentuan administrasi pencalonan caleg DPD. Ketentuan tersebut antara lain ialah setiap orang mesti melampirkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai ketika mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD.

Sementara Osman Sapta Odang tidak menyerahkan syarat tersebut jelang penetapan DCT. Arief sendiri menerangkan, terkait dengan syarat administrasi pengunduran dari kepengurusan parpol, hal itu sebenarnya bukan merupakan rekayasa dari pihak KPU.

KPU, demikian Arief, hanya menjalankan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan MK ini mengatur Calon Anggota DPD bebas dari unsur partai politik.

Bawaslu Terima Laporan OSO dan Segera Gelar Sidang

Sementara itu, pihak Bawaslu mengaku telah menerima laporan yang disampaikan oleh Ketua Umum Hanura  Oesman Sapta Odang (OSO). Laporan ini terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak KPU.

Terhadap laporan tersebut, pihak Bawaslu akan segera menggelar sidang tanggapan. “Laporan soal penanganan pelanggaran administrasi nanti Senin kita sidang,” kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.

Laporan yang disampaikan Ketua Umum Hanura, jelas Afifudin, lebih kepada dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak KPU. Pihak pelapor menilai, KPU telah melakukan pelanggaran administrasi sebelum proses penetapan DCT caleg DPD.

Baca juga: Alasan MA Belum Proses Gugatan Soal PKPU Caleg Koruptor

Osman Sapta Odang merupakan calon anggota DPD dari Provinsi Kalimantan Barat. Namun, KPU menilai, administrasi pencalonan DPD dari Ketum Hanura itu dinyatakan tidak lengkap.

Meski demikian, Afifuddin menegaskan, Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang tetap memiliki peluang untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD. Peluang ini terbuka sangat tergantung pada fakta-fakta persidangan yang akan digelar oleh pihak Bawaslu.

Hingga kini, pihak  Oesman Sapta tetap percaya diri untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD dari Kalbar. Pihaknya menilai KPU telah melakukan pelanggaran administrasi secara serius. Hal ini karena dalam UU 7 tahun 2017 membolehkan pengurus parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD.*