Cerita Noviyanto yang Dibentak Laiskodat Gara-gara Interupsi

Cerita Noviyanto yang Dibentak Laiskodat Gara-gara Interupsi

KUPANG, dawainusa.com Aksi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat yang membentak anggota DPRD NTT Noviyanto Umbu Pati Lande saat sidang paripurana telah memantik beragam reaksi publik.

Dalam sidang dengan agenda Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu, Noviyanto menginterupsi jalannya persidangan.

Baca juga: Bentak Anggota DPRD, Viktor Laiskodat Dinilai Rendahkan Martabat DPR

Noviyanto hendak menyampaikan beberapa poin penting terkait materi yang dibahas di dalam rapat paripurna tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh Viktor Laiskodat ini kemudian berhasil diredam oleh Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno yang memimpin rapat paripurna tersebut dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi.

Dawainusa berhasil mengkofirmasi Noviyanto terkait peristiwa tersebut. Kepada Dawainusa, Senin (17/9), anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, dalam forum rapat atau sidang paripurna, interupsi adalah hal yang biasa sebagai bagian dari dinamika persidangan.

Noviyanto menceritakan, saat itu dirinya tidak sedang mengiterupsi Gubernur NTT Viktor  Bungtilu Laiskodat, tetapi pimpinan dewan yang memimpin rapat paripurna.

“Tadi saat pembukaan sidang paripurna, saya interupsi pimpinan dewan, bukan interupsi gubernur NTT,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam rangka melakukan fungsi kontrol, wakil rakyat tak boleh dilarang bicara. Kejadian dalam sidang paripurna tersebut, demikian Noviyanto, merupakan insiden buruk dalam relasi kemitraaan legislatif dan eksekutif.

“Wakil rakyat jangan dilarang bicara, karena bagaimana kami lakukan fungsi kontrol kepada pemerintah? Dilarang kritik atau dilarang bicara saya pikir ini insiden buruk dalam hubungan kemitraan antar pemerintah dengan DPRD,” tandasnya.

Empat Poin yang Disampaikan Noviyanto

Sebetulnya, ada empat poin yang disampaikan Noviyanto dalam sidang tersebut. Pertama, dirinya mempertanyakan mengapa anggota yang tanda tangan dafar hadir sudah korum tetapi paripurna belum dimulai. Karena itu ia memohon penjelasan dari pimpinan sidang.

Kedua, Noviyanto mempertanyakan dan memohon penjelasan pimpinan sidang, kenapa dokumen paripurna yang sudh ada di meja dewan ditarik kembali dengan alasan tidak lengkap.

Ketiga, Noviyanto melihat ada pihak lain yang di luar sistem melakukan pembicaraan serius dan melakukan lobi dengan Sekda Provinsi NTT. “Semoga ini tidak menjadi titik awal ada pihak lain yang di luar sistem mengintervensi proses di lembaga ini,” tegasnya.

Baca juga: Pemprov NTT Diminta Perhatikan Masa Depan Atlet Berprestasi

Pernyataan ini rupanya membuat Laiskodat naik pitam dan langsung membentak Noviyanto. “Pada poin ini Gubernur NTT langsung bentak saya dengan kata ‘kau diam jangan kritik pemerintah dan gubernur’, ungkapnya.

Dirinya mengaku kaget dengan peristiwa tersebut. Namun, pimpinan sidang meredam Gubernur mempersilakan Noviyanto menyampaikan poin ke empat.

Keempat, Noviyanto mengapresiasi atas kehadiran ASN yang begitu banyak dalam paripurna. “Gubernur dan Wakil Gubernur NTT telah mengembalikan marwah dan kehormatan lembaga rakyat NTT ini, dimana pada forum-forum sebelumnya tingkat kehadiran ASN rendah.

“Empat poin ini normatif saya sampaikan dengan cara intonasi kalimat yang sopan dan tidak ada keinginan menyerang Gubernur NTT,” ujarnya.

Sayangkan Aksi Laiskodat

Anggota DPRD NTT lainnya dari daerah pemilihan Manggarai bernama Yohanes Rumat juga menyesalkan tindakan Laiskodat tersebut.

Sebagai mitra, demikian Rumat, aksi bentak yang ditunjukkan oleh Lasikodat itu justru hanya akan menciptakan preseden buruk bagi hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

Baca juga: Viktor Laiskodat Jadikan Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi NTT

Ia memang paham bahwa sebagai bagian dari eksekutif, Gubernur Laiskodat memiliki hak untuk menolak atau menyatakan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh pihak legistatif.

Akan tetapi, hal itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Melainkan mesti melalui suatu prosedur atau aturan tertentu yang jelas dan benar. “Jika yang dilakukan demikian maka apa yang bisa diharapkan dalam hubungan antarlembaga ini,” kata Rumat.

Pada hakikatnya, lanjut Rumat, antara eksekutif dan legislatif memiliki hubungan yang seimbang dan sejajar. Untuk itu, sikap saling menghargai mesti harus dipertimbangkan dalam segala sesuatu.

“Kalau dengan anggota dewan saja seolah ada yang lebih tinggi dan lebih rendah lalu masyarakat kita tempatkan di sisi mana,” tutur Rumat.

Sementara itu, Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno sendiri juga mengaku terkejut dengan aksi Gubernur Laiskodat itu. “Saya lalu spontan memegang tangan kiri gubernur untuk menenangkan beliau,” ungkap Anwar.*