Cendikiawan Muslim Sebut Kapolri Tito Buta Sejarah

Cendikiawan Muslim Sebut Kapolri Tito Buta Sejarah

Seorang cendikiawan Muslim Tanah Air, Azyumardi Azra, menilai Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian buta sejarah. Hal itu disampaikannya menanggapi pidato Kapolri Tito Februari 2017 lalu. (Foto: Tito Karnavian dan Azyumardi Azra - Ist).

JAKARTA, dawainusa.com – Salah seorang cendikiawan Muslim Tanah Air, Azyumardi Azra, menilai Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian buta sejarah.

Pernyataan tersebut disampaikan Azyumardi menanggapi pidato Kapolri Tito yang dinilai menafikan kontribusi ormas Islam selain Nahdatul Ulama (NU) dan Muhamadiah dalam sejarah bangsa Indonesia.

Namun, ia mengatakan, soal buta sejarah itu bukan hanya Kapolri Tito. Banyak pejabat negara dan tokoh di negeri ini yang tidak memahami secara benar dan utuh sejarah bangsa Indonesia termasuk eksistensi ormas-ormas Islam di luar NU dan Muhamadiah.

“Banyak orang tidak tahu tentang eksistensi ormas Islam di Indonesia. Bukan hanya Kapolri yang kebetulan tertangkap ketidaktahuannya. Seandainya ditanyakan kepada pejabat atau tokoh-tokoh negeri ini, sedikit dari mereka yang paham,” ucap Azyumardi, Rabu (31/1).

Baca juga: Tentang ‘Jejak Pelacur Arab’, UIN Sumut Minta Maaf

Menurut dia, sejak awal abad 20 dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia memang bukan hanya NU dan Muhamadiah yang berkontribusi untuk negeri. Ada sejumlah ormas Islam yang sudah ada bersama-sama dengan ormas lainnya di Indonesia.

Adapun ormas-ormas Islam selain NU dan Muhamadiah yang disebutkan Azyumardi, seperti Syarikat Dagang Islam (yang berganti nama menjadi Syarikat Islam), Jam’iyatul Khair, Persatuan Ummat Islam, dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

Selain itu, ada juga ormas lain di antaranya Mathlaul Anwar, Persatuan Islam, Al-Washliyyah, Al-Khairat, Persatuan Tarbiyah Islamiyyah, Al-Ittihadiyyah, Nahdlatul Wathan, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Hidayatullah.

Sebelumnya, salah satu pihak yang menentang keras isi pidato tersebut ialah Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain. Ia menulis sikapnya dalam akun facebook.

“Melalui Surat Terbuka ini, saya, Tengku Zulkarnain, PROTES KERAS atas pernyataan Bapak Kapolri dan meminta Anda meminta maaf serta menarik isi pidato Anda, yang saya nilai tidak ETIS, merendahkan jasa para ulama dan pejuang Islam di luar Muhammadiyah dan NU. Mencederai rasa kebangsaan serta berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia,” tulis Zulkarnain.

Klarifikasi Kapolri Tito Karnavian

Sementara itu, Kapolri Tito mengaku kaget ketika mendengar isi pidatonya menjadi viral dan menuai polemik di kalangan masyarakat.

Pasalnya, mantan Kapolda Metro Jaya itu mengaku tidak ada niat sedikit pun untuk mengesampingkan peran ormas Islam di luar NU dan Muhamadiah.

“Sedikitpun tidak ada niat dari saya selaku Kapolri, termasuk Polri untuk tidak membangun hubungan dengan organisasi islam di luar NU dan Muhammadiyah,” ujar Tito di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (31/1).

Di hadapan pengurus NU, Muhamadiah, dan belasan ormas Islam, ia menuturkan pihaknya justru berkepentingan untuk membangug jaringan dengan semua pihak dalam menjaga keamanan di NKRI.

“Polri sangat berkepentingan untuk membangun hubungan baik dengan ormas manapun sepanjang satu visi untuk menegakan NKRI dan pancasila,” kata Tito.

Adapun dirinya menyampaikan Pidato pada Februari 2017 di pondok pesantren milik Ma’ruf di Serang, Banten. Pidato tersebut utuhnya berduarasi 26 menit dan yang menjadi viral hanya potongan pidato yang berdurasi 2 menit.

Petikan Pidato Kapolri Yang Menuai Polemik

Berikut lampiran petikan pidato Kapolri Tito yang menuai polemik.

Perintah saya melalui video conference minggu lalu, 2 minggu lalu saat Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal.

(suara tepuk tangan).

Semua Kapolda saya wajibkan membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten-kota.

Para kapolsek wajib, di tingkat kecamatan, bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain.

(tepuk tangan hadirin)

Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan negara malah iya.

Tapi yang konsisten dari awal sampai hari ini itu adalah NU dan Muhammadiyah. Termasuk hubungan. Kami berharap hubungan NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak satu sama lainnya.

Boleh beda-beda pendapat, tapi sekali lagi kalau sudah bicara NKRI, mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini.

Selagi NU dan Muhammadiyah itu menjadi panutan semua umat Islam Indonesia, kita yakin negara kita tidak akan pecah seperti Siria, Irak, Libia, Mesir, tidak akan bergolak. Karena dua tiang ini jelas, ideologinya jelas, sangat pro-Pancasila.”*