dawainusa.com – Demi mencegah persebaran Covid-19 di Nusa Tenggara Timur (NTT), Pemerintah Provinsi NTT melarang mudik bagi warga dari luar NTT atau warga NTT yang ingin datang ke provinsi berbasis kepulauan itu.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu mengatakan, larangan tersebut akan berlaku mulai Jumat, 24 April 2020.

Baca juga: Bantu Penanganan Covid-19, Bank NTT Sumbangkan 540 Juta ke Pemprov

“Kami harapkan untuk tetap berada di tempat sebagaimana instruksi Bapak Presiden. Kita lebih banyak untuk tinggal di tempat tinggal kita masing-masing baik di Jawa maupun Bali atau dimanapun anda berada sambil tentu berkoordinasi dengan para medis setempat. Kalau ada tanda-tanda klinis awal yang mencurigakan,” kata Marius kepada wartawan di Kantor Gubernur NTT, Kamis (23/04/2020) malam.

Menurut Marius, sebagaimana yang ditekankan Presiden Jokowi, tujuan melarang mudik adalah supaya tidak membawa virus corona dari daerah-daerah zona merah ke desa atau ke tempat lainnya.

“Untuk NTT saat ini sudah ada satu orang yang tertular virus corona dan kita berdoa mudah-mudahan cukup satu. Kita harapkan kesadaran dan pengertian baik dari seluruh warga yang ingin ke Kupang atau NTT pada umumnya untuk menunda mudik kali ini. Kita tunda sambil melihat kondisi yang ada,” katanya.

Jika semuanya sudah berjalan normal, sebut Marius, tentu semua warga akan kembali mengunjungi kampung halaman atau juga kembali ke NTT untuk melakukan perjalanan bisnis atau perjalanan wisata.

“Ketika nanti semuanya sudah berjalan dengan baik dan keadaan menjadi normal kembali. Hal yang sama juga kami harapkan para pemudik yang berasal dari NTT yang ingin keluar NTT untuk bisa menahan diri, agar tidak melakukan perjalanan sambil menunggu keadaan normal kembali,” harap Marius.

“Bapak Gubernur dan Bapak Wagub mengharapkan kesadaran kita semua untuk bisa menahan diri melakukan mudik,” tambah dia.

Beberapa waktu lalu, kata Marius, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat telah mengeluarkan instruksi Nomor 34 tahun 2020 tentang pembatasan warga negara Timor Leste atau WNI yang akan ke Timor Leste atau kembali ke Timor Barat

“Kita harapkan untuk sementara perjalanan itu ditunda dulu kalau anda berada di Jawa tetaplah di Jawa atau di Bali supaya memastikan bahwa kita tetap dalam keadaan sehat. Itu tujuannya kecuali untuk logistik dan barang lainnya,” tandas Marius.

Data Terbaru

Data dari 22 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se NTT menyebutkan, hingga Kamis malam jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) 82 orang, OTG saat ini 58 orang, OTG selesai dipantau berjumlah 24 orang.

Jumlah ODP, PDP dan Konfirmasi sebanyak 1606 orang. ODP berjumlah 920 orang, selesai masa pemantauan 15 orang, karantina mandiri sebanyak 582 orang, karantina terpusat 39 orang, kondisi saat ini 636 orang.

Sampel yang dikirim 75, hasil negatif 43 sampel dan belum ada hasil 31 sampel.

Jokowi Larang Mudik

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo melarang seluruh warga mudik ke kampung halaman.

Warga yang dilarang mudik ialah mereka yang berasal dari daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta daerah zona merah Covid-19 lainnya.

Baca juga: Bantu Penanganan Covid-19, 7.500 APD Telah Didistribusikan ke NTT

Larangan tersebut berlaku mulai 24 April. Adapun sanksi akan diberlakukan pada 7 Mei bagi mereka yang bersikeras untuk mudik.

Mulanya Jokowi hanya melarang para ASN, pegawai BUMN, dan personel TNI-Polri untuk mudik Lebaran. Pemerintah lantas mengiming-imingi perantau yang tak mudik dengan bantuan sosial (Bansos) berupa sembako dan bantuan langsung tunai.

Rupanya tak semua masyarakat menggubris iming-iming pemerintah berupa Bansos dan bantuan langsung tunai tersebut.

Jokowi beralasan masih banyak masyarakat perantauan yang bersikeras untuk mudik. Dari data Kementerian Perhubungan, sebanyak 24 persen masyarakat memutuskan tetap mudik.

Hal ini dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa-desa sebab para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia.

“Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi, dan pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini disiapkan,” Ujar Jokowi.

Adapun sebanyak 68 persen masyarakat memutuskan tidak mudik dan 7-8 persen sudah mudik ke kampung halaman.

Sementara itu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kendaraan pengangkut bahan logistik tetap diperbolehkan melintas selama pelarangan mudik diberlakukan.

Karena itu, jalan tol yang menghubungkan kota-kota besar dengan kampung halaman warga juga tetap beroperasi untuk kelancaran logistik.*