Catatan Kritis Boni Hargens Soal Seruan Kampanye Negatif dari PKS

Catatan Kritis Boni Hargens Soal Seruan Kampanye Negatif dari PKS

JAKARTA, dawainusa.com – Pengamat Politik Boni Hargens memberikan catatan kritis soal seruan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman agar setiap kadernya melakukan kampanye negatif untuk kebutuhan Pilpres 2019 mendatang.

Boni mengatakan, pihak PKS sebaiknya mempertimbangkan lebih jauh terkait rencana adanya kampanye negatif tersebut. Sebab, menurut Boni Hargens, kampanye dengan model seperti itu sangat potensial untuk ditafsirkan secara bablas.

“Apa jaminan bahwa tidak terjadi interpretasi kebablasan terhadap makna negative campaign?” kata Boni Hargens kepada Dawai Nusa, Selasa (16/10).

Baca juga: Komentar Kubu Jokowi-Ma’ruf Soal Seruan Kampanye Negatif dari PKS

Dalam konteks negara hukum demokratis, demikian Boni Hargens menjelaskan, pemakaian model kampanye negatif memang sama sekali tidak bermasalah.

“Kampanye negatif itu bukan masalah. Karena model ini bermaksud mengkapitalisasi kelemahan lawan dengan data yang akurat,” kata dia.

Menurut Boni, model kampanye yang bermasalah dan harus dilawan ialah kampanye hitam atau black campaign. Sebab, cara berkampanye seperti ini sangat bertentangan dengan rasionalitas di dalam demokrasi. “Yang bermasalah itu kampanye hitam. Karena basisnya hoaks dan kebencian,” ujar Boni Hargens.

Akan tetapi, berhadapan dengan masyarakat yang tidak paham akan makna dari kedua kampanye tersebut, hal itu justru akan menjadi masalah. “Tetapi apakah masyarakat pemilih bisa membedakan keduanya dalam praktek?,” tanya Boni Hargens secara kritis.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ia menegaskan agar sebaiknya pihak PKS kembali memikirkan secara matang soal seruan tersebut.

Sebagai sebuah Partai Politik, PKS mesti memiliki tanggungjawab moral untuk mendidik masyarakat pemilih dengan cara berpolitik yang berkualitas dan rasional.

“Ini harus menjadi tangungjawab moral PKS dan partai 2 umumnya. Jangan sampai PKS mengusulkan tapi tidak bertanggungjawab dalam melakukan pendidikan politik untuk elektorat atau pemilih,” tegas Boni Hargens.

Jokowi dan Prabowo

Jokowi dan Prabowo – ist

Soal Seruan Kampanye Negatif oleh PKS

Seperti diketahui, seruan agar kader PKS melakukan kampanye negatif itu disampaikan oleh Sohibul Iman di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10) lalu. Saat itu, ia mempersilahkan setiap kadernya untuk menyerang lawan politik dengan tetap merujuk pada fakta yang sesungguhnya.

“Saya mengatakan 80 persen kampanye kita harus positive campaign. Silahkan masuk ke negative campaign cukup 20 persen,” kata Sohibul.

Baca juga: Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif, Apa Bedanya?

Namun, ia juga mewanti-wanti para kader PKS agar tidak melakukan kampanye hitam atau black campaign. Terlebih sampai melakukan fitnah dan juga menyebarkan berita bohong alias hoaks.

Sohibul meminta terhadap para kadernya untuk aktif turun ke bawah atau ke masyarakat. Menurutnya berdasar survei, hanya 10 persen warga yang terpengaruh pada politik uang. “Yang tidak boleh atau zero tolerance itu black campaign, tidak ada toleransi pada fitnah,” ujar dia.

Sohibul Iman

Sohibul Iman, Prabowo Subianto & Sandiaga Uno

Tanggapan Kubu Jokowi-Ma’ruf

Perintah Presiden PKS tersebut telah mendapat respon dari kubu Jokowi-Ma’ruf, yang menjadi lawan politiknya dalam Pilpres 2019 nanti. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani menilai, seruan pihak PKS itu sama sekali tidak bisa memberikan sesuatu bentuk pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat.

Bagi Sani, sebagai petarung sejati yang betul-betul memiliki komitmen untuk demokratisasi, seharusnya mereka meminimalisir berbagai kampanye yang tidak positif. Adu gagasan atau program, kata dia, mesti menjadi hal penting yang wajib dilakukan.

Baca juga: Sandiaga Uno dan Cerita di Balik Kripik Singkong ‘Anti Baper’

“Yang harus dikedepankan harusnya kampanye positif, adu gagasan, adu program, adu ide. Tapi kalau dikedepankan kampanye negatif apalagi dengan ekspresi nyinyir dan ujaran kebencian meski bukan fitnah, itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik,” kata Sani di Jakarta, Senin (15/10).

Setiap kubu, demikian Sani, harus sejak dini memberikan kampanye positif untuk tercapainya kualitas Pilpres 2019 yang baik. Sama seperti yang disampaikan oleh Boni Hargens, penggunaan kampanye negatif, terang dia, hanya berpontensi untuk melahirkan kampanye hitam.

“Kecenderungannya akan dengan mudah berubah menjadi kampanye hitam. Itu problem di masyarakat Indonesia yang harus kita akui, bahwa tingkat pendidikannya tidak merata. Bahkan mayoritas pemilih di Indonesia itu berpendidikan SD dan ada yang tidak lulus SD,” jelas Sani.*

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf – ist