Catatan Kritis Atas Regulasi Tentang Tenaga Honorer di Indonesia

Catatan Kritis Atas Regulasi Tentang Tenaga Honorer di Indonesia

SENANDUNG, dawainusa.com Pemerintah resmi mengumumkan rekrutmen CPNS tahun 2018 yang pendaftarannya dimulai sejak (Rabu, 19 September 2018).

Rekrutmen kali ini merupakan periode ketiga rekrutmen CPNS sejak berakhirnya moratorium rekrutmen PNS tahun 2017 (moratorium sejak Januari 2015).

Periode pertama dan kedua rekrutmen telah berjalan di tahun 2017. Tahun ini pemerintah membuka formasi sebanyak 238.015 posisi, dengan perincian 51.271 posisi aka ditempatkan di pusat dan 186.744 untuk instansi daerah.

Baca juga: Ruang Siber dalam Moncong Politik Kepentingan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, salah satu isu yang mencuat dalam proses rekrutmen CPNS kali ini adalah bagaimana nasib tenaga honorer.

Problematika Tenaga Honorer

Desakan agar tenaga honorer dapat diangkat sebagai PNS menjadi isu tahunan dan semakin kuat pada setiap pembukaan rekrutmen CPNS.

Permasalahan tenaga honorer memang belum menemukan penyelesaian yang tuntas hingga hari ini. Banyak kendala yang menghambat proses penyelesaiannya mulai persoalan regulasi atau legalitas, validitas data, hingga permasalahan kebutuhan dan ketersediaan anggaran pemerintah.

Meski demikian, pemerintah dan legislatif terus berusaha menyelesaikan permasalahan honorer ini secara bertahap dan berkesinambungan sehingga diharapkan tuntas dan berpihak pada tenaga honorer.

Pada proses rekrutmen terakhir (2017), sejalan dengan ketentuan dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN cq Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017, seluruh proses rekrutmen PNS harus melalui seleksi, termasuk bagi tenaga honorer.

Hasil seleksi PNS terakhir, terdapat sekitar 438.590 honorer golongan K2 yang terdaftar di BKN tidak naik jadi PNS karena dianggap tidak memenuhi persyaratan seperti permasalahan umur dan tidak lolos seleksi CAT.

Dari jumlah honorer K2 yang tidak lulus tersebut, 60 persennya berusia antara 36-50 tahun. Ini berbenturan dengan perundang-undangan yang menyatakan umur maksimal pelamar CPNS adalah 35 tahun.

Di dalam peraturan pemerintah (PP) No. 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, pasal 1 menyebutkan bahwa tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran.

Pendapatan dan Belanja Daerah

Batas dan Kewenangan Pengangkatan Tenaga Honorer oleh Pemda di dalam PP No. 48/2005 jo PP No. 43/2007, pasal 3 ayat (1) ditegaskan tentang batasan tenaga honorer yang dapat diangkat sebagai CPNS.

Namun batas dan kewenangan tersebut hanya diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai Guru, Tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan, Tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah.

Baca juga: Kisah Meiliana dan Masyarakat Gosip

Pengangkatan tenaga honorer untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, haruslah memenuhi batas ketentuan usia, yaitu paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun, dengan masa kerja sebagai tenaga honorer paaling sedikit 1 (satu) tahunsecara terus menerus.

Bagi dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap, atau sebagai tenaga honorer pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, dapat diangkat menjadi CPNS tanpa memperhatikan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap atau masa kerja sebagai tenaga honorer, dengan batas usia paling tinggi 46 tahun dan bersedia bekerja pada daerah dan/atau sarana pelayanan kesehatan terpencil atau tertinggal paling lama 5 (lima) tahun.

Dengan batasan seperti ini, dari 4.796 tenaga honorer provinsi tahun 2018, yang berpeluang diangkat menjadi CPNS hanya sebesar 2.913 orang, sedangkan 2.063 tidak berpeluang diangkat menjadi CPNS.

Bagaimana masa depan tenaga honorer yang tidak berpeluang diangkat menjadi CPNS tersebut? Mempertahankan mereka selamanya sebagai tenaga honorer, tentu bukanlah tindakan yang bijaksana.

Merujuk pada UU No. 25/2014 tentang ASN, tenaga honorer dapat saja melamar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Persoalannya adalah tidak semua tenaga honorer memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagaimana dibutuhkan PPPK. Karena itu peluang tenaga honorer menjadi PPPk relatif kecil.

Selanjutnya kewenangan pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS atau PPPK, harus dilakukan melalui proses dalam Manajemen PNS atau Manajemen PPPK, yang antara lain menetapkan bahwa pengadaan PNS dan PPPK harus melalui mekanisme seleksi (tes).

Dengan kewenangan yang telah dibatasi tersebut, pemerintah daerah tidak lagi bebas mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS. Demikian juga tenaga honorer tidak otomatis bisa menjadi PPPK.

Perlu Exit Plan

Jika tidak dapat diangkat menjadi CPNS dan PPPK, bagaimana nasib tenaga honorer di waktu mendatang? Ada sejumlah perspektif dan pertimbangan dapat dijadikan bahan untuk merumuskan solusi yang komprehensif.

Pertama, solusi harus berdasarkan kepastian hukum. Dengan kata lain harus ada dasar hukum atau legalitas yang jelas. UU ASN membagi ASN menjadi hanya dua jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Politik Kampanye untuk Generasi Milenial

UU ASN tegas mengatur bahwa untuk menjadi PNS, tenaga honorer harus ikut seleksi dengan memenuhi persyaratan. Dengan aturan ini, dipastikan banyak tenaga honorer K2 gugur dan tidak dapat diangkat menjadi PNS.

Sejumlah perspektif solusi terkait aturan ini: (1) Revisi UU ASN untuk mengafirmasi kondisi tenaga honorer. (2) Bagi yang tidak lulus atau tidak memenuhi persyaratan sebagai ASN dapat diangkat (kebijakan afirmasi) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bersifat “tetap” meskipun secara administrasi harus diperpanjang setiap tahun. (3) Pun, jika tidak masuk sebagai PPPK harus dipastikan untuk mendapatkan gaji standar UMR (sebagai kebijakan afirmasi).

Kedua, solusi harus berdasarkan data tenaga honorer yang akurat. Untuk itu perlu validasi data. Validitas mencakup angka pasti tenaga honorer seluruh Indonesia di berbagai kementrian/lembaga, instansi pusat dan daerah.

Validasi ini penting untuk mengetahui jumlah pasti tenaga honorer (dan statusnya) baik yang terdaftar dalam database BKN/KemenPAN RB maupun yang diluar itu sehingga penyelesaiannya bisa dilakuakan secara komprehensif dan tuntas, meski tetap ada prioritas.

Ketiga, solusi harus didukung dengan kemauan politik yang kuat dari berbagai pihak khususnya eksekutif dan legislatif, apalagi hal ini terkait kendala peraturan perundang-undangan.

Selain itu, harus ada political will yang kuat dari Pemerintah (termasuk utamanya kesiapan anggaran) untuk menyelesaikan permasalahan ini.*

Oleh: Anakletus Fasak*  (Pengurus Pusat PMKRI Periode 2018-2020, Mahasiswa Pascarjana Universitas Kristen Indonesia)