Cara Aneh Pemimpin Korut Kekang Arus Informasi Masyarakat

Cara Aneh Pemimpin Korut Kekang Arus Informasi Masyarakat

KORUT, dawainusa.com Korea utara adalah negara otoriter yang sangat maju dalam bidang militer. Sekalipun maju dalam bidang tersebut, negara ini ternyata sangat tertutup pada dunia luar.

Ketertutupan ini diaplikasikan melalui kebijakan publik yang mengekang warganya. Siapapun yang membaca berita mengenai pengekangan tersebut akan menyimpulkan bahwa kebebasan di sana sangat memprihatinkan.

Baca juga: Polemik PKS-Gerindra Soal Posisi Wagub DKI, Soliditas Koalisi Terancam?

Masyarakat di sana dilarang melakukan berbagai hal sesuai keinginannya secara bebas. Dapat dikatakan, pemimpin di sana membatasi hak-hak dasar mereka. Bila diketahui melanggar aturan, mereka akan dihukum berat.

Pengekangan tersebut bahkan mencakup penggunaan tekonologi. Berikut beberapa fakta mengenai kebijakan pemimpin Korea Utara dalam teknologi yang berada di luar nalar “manusia bebas.”

Internet Tidak Dapat Diakses Secara Bebas

Internet memang tidak dilarang di sana. Namun, terdapat batasan dan peraturan yang harus diperhatikan. Masyarakat di sana tidak dapat mengakses internet luar negeri dan hanya bisa mengakses internet dalam negeri.

Situs web yang ada dalam internet bahkan sangat terbatas, sekitar 30, dan disediakan pemerintah. Situs tersebut berisi  berita seputar negara dan pemimpin Korea Utara.

Siapapun yang melanggar batasan tersebut akan dihukum berat. Mereka yang ketahuan membuat surel akan ditindak dengan tegas. Internet luar negeri hanya bisa diakses oleh penguasa dan turis dengan aturan yang ada.

Telepon Ke Luar Negeri Dilarang

Selain internet, larangan lain yang disikapi dengan tegas adalah komunikasi ke luar negeri. Warga Korea Utara tidak diijinkan untuk berkomunikasi melalui telepon dengan siapa saja di luar negeri.

Masyarakat hanya bisa berkomunikasi dengan sesama warga di dalam negeri. Kebijakan ini diambil, karena pemerintahnya takut pada penetrasi asing yang bisa membahayakan kekuasaannya.

Di Korea Utara hanya penguasa yang boleh memakai telepon luar negeri. Di sana terdapat dua operator selular yang diawasi secara ketat oleh pemerintah. Jika ketahuan melanggar aturan, siapapun akan terkena hukuman yang berat.

Smartphone Lokal Diawasi Pemerintah

Sekalipun tertutup, warga di sana sebenarnya sudah bisa mengakses dan memiliki smartphone. Namun, smartphone yang dipakai di sana bukan bermerek Samsung atau iPhone.

Mereka menggunakan smartphone Android yang dirakit secara khusus dan penggunaannya masuk dalam pengwasan pemerintah. Bahkan, dalam smartphone itu tidak ada fasilitas yang menyediakan akses internet ke luar negeri.

Di sana, masyarakat tidak bisa mengunduh aplikasi secara bebas. Jika ingin mengunduh, mereka harus mendatangi sebuah tempat dan mendapatkan izin dari pemerintah terlebih dahulu.

Jalanan Sepi, Mobil Hanya Untuk Penguasa

Tidak seperti negara-negara lainnya, Korea Utara memiliki jalanan yang sangat sepi. Jika kita kesana, kita tidak akan dibebani dengan macetnya jalan. Maklum, di sana, masyarakat tidak bermobil.

Kalau mau iseng, hitunglah jumlah mobil ketika kamu melintasi jalanannya. Dalam waktu sejam, hanya ada beberapa mobil saja yang lewat. Bahkan, bisa jadi tidak ada mobil sama sekali yang melintas.

Di Korea Utara hanya penguasa yang boleh memiliki dan mengendarai mobil. Jika ingin bepergian, masyarakat hanya boleh menggunakan transportasi umum. Penguasa di sana betul-betul membatasi kebebasan masyarakat hingga akses mobilitas.

Tidak Bebas Menonton Televisi

Di Korea Utara, menonton televisi dengan bebas adalah angan-angan yang barangkali utopis. Di sana aktifitas menonton sangat dibatasi. Acara hiburan merupakan keinginan mewah yang tidak mungkin diperoleh masyarakat.

Di sana hanya ada tiga saluran televisi. Televisi lokal tersebut hanya menayangkan hal-hal yang terkait dengan kondisi di dalam negeri. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat tentang situasi di luar negaranya tertutup total 100%.

Namun, banyak masyarakat yang terlibat penyelundupan tayangan televisi luar negeri. Jika ketahuan, mereka akan dihukum dengan berat. Pernah, 80 orang dieksekusi di depan umum karena kedapatan menonton drama Korea Selatan.

Tentu, sebagai negara yang hidup dalam alam demokrasi, kita seharusnya bersyukur. Sebab, di negara kita berbagai hal terkait teknologi informasi dan komunikasi nyaris dapat diakses dengan bebas.

Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa dampak. Seperti yang sudah kita alami, kebebasan informasi di Indonesia sudah sampai pada tahapan konflik yang memecah belah. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah harus kita apresiasi.

Tentu, pengawasan tersebut harus dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku dan  berlandaskan spirit yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebab bila tidak, apa bedanyan negara kita dengan Korea Utara?*