Bintang Puspayoga Minta Tiga Aksi Perlindungan Korban Anak dan Perempuan

Bintang mengatakan bahwa reformasi manajemen kasus kekerasan terhadap anak agar bisa dilakukan cepat, terintegrasi, dan lebih komprehensif atau one stop services.

Bintang Puspayoga Minta Tiga Aksi Perlindungan Korban Anak dan Perempuan
Bintang Puspayoga/Ist

Dawainusa.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meminta jajarannya melakukan tiga aksi perlindungan korban anak dan perempuan.

Dalam pernyataannya, Menteri PPPA tersebut meminta agar jajarannya menjalankan aksi perlindungan pada korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.

Hal tersebut diungkapkan Bintang dalam dalam Rakornas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 2021 di Denpasar, Bali, Rabu (16/6/2021).

Bintang Puspayoga
Acara Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 2021 di Denpasar, Bali/Ist

Baca jugaPolda NTT Temukan 17 Anak di Bawah Umur Bekerja di Tempat Hiburan Malam

Penjelasan Bintang Puspayoga soal Tugas & Fungsi Baru Kementerian PPPA

Bintang Puspayoga menyebutkan bahwa tiga aksi tersebut terkait tugas dan fungsi baru Kementerian PPPA, yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan perlu koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional.

“Tambahan tugas dan fungsi ini harus mampu diterjemahkan dalam tiga aksi, yaitu prioritaskan aksi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui kampanye, sosialisasi dan edukasi publik yang menarik dan memunculkan kepedulian sosial terhadap isu kekerasan,” ujar Bintang.

Selain itu, Bintang meminta jajarannya untuk memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya kekerasan terhadap anak.

“Korban, keluarga, dan masyarakat harus tahu kemana harus melapor. Akses mudah dan mendapatkan respons cepat,” ujar dia.

Baca jugaTenun Khas Manggarai Barat Butuh Regenerasi Kaum Muda

Terlebih, kata Bintang, reformasi manajemen kasus kekerasan terhadap anak agar bisa dilakukan cepat, terintegrasi, dan lebih komprehensif atau one stop services.

“Itu mulai dari pengaduan, pendampingan, layanan kesehatan, bantuan hukum, hingga layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi,” kata dia.

Tugas baru tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA, dan ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kemen PPPA melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2020.*

Artikel SebelumnyaPolda NTT Temukan 17 Anak di Bawah Umur Bekerja di Tempat Hiburan Malam
Artikel BerikutnyaAntisipasi Lonjakan Covid, Menag Terbitkan Edaran Pembatasan Kegiatan di Rumah Ibadah