BIN Dikabarkan Suap Kelompok Cipayung, PP PMKRI Buka Suara

BIN Dikabarkan Suap Kelompok Cipayung, PP PMKRI Buka Suara

JAKARTA, dawainusa.com Kabar tentang Badan Intelijen Negara atau BIN yang telah menyuap organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus yakni PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, KMHDI, berhembus ke publik.

Kabar tersebut berawal dari sebuah akun Twitter yang menyebut dirinya Ghost Black Cyber U.S.A dengan nama akun @GhostBlackCybe2.

Akun tersebut menulis tentang organisasi mahasiswa yang menerima suap dari BIN sebesar Rp200 juta per bulan dan masing-masing Ketua Umum mendapat Rp20 juta per bulan.

Baca juga: Cipayung Plus Bantah Terima Suap dari BIN untuk Dukung Jokowi

Pemberian suap tersebut dimaksudkan agar atas nama organisasi, kelompok Cipayung Plus tidak mengkritisi pemerintahan Jokowi, setidaknya sampai Oktober 2019. Tak hanya itu, akun tersebut juga meginformasikan adanya penggelontoran dana untuk deklarasi.

Dawainusa coba meminta komentar Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesi (PP PMKRI) Juventus Kogo, terkait kabar yang telah beredar luas di media sosial tersebut.

Dalam keterangannya pada Minggu (18/11) malam, Juventus membantah soal kabar tersebut. Menurutnya, informasi tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar yang sangat berbahaya sekaligus menganggu spirit gerakan mahasiswa.

“Soal tuduhan-tuduhan yang lagi heboh di medsos, saya sangat menyayangkan sekali. Itu tuduhan tak berdasar. Saya anggap hoax yang berbahaya dan mengganggu spirit gerakan mahasiswa,” tegas Juventus.

Juventus juga menegaskan agar kelompok manapun tidak boleh memanfaatkan momentum politik untuk menebar fitnah dan isu-isu yang tidak berdasar.

“Kami harap jangan ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum politik untuk menebar fitnah dan isu-isu yang tak benar,” ungkapnya.

Dibantah BIN

Sebelumnya, BIN telah membatah kabar penyuapan tersebut. Jubir Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto mengatakan, informasi tersebut telah mendiskreditkan pemerintah.

“Isu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN. Jadi berita yang menyatakan BIN menyuap ormas mahasiswa agar tidak kritis kepada pemerintah adalah hoax” ujar Wawan melalui rilis yang diterima Dawainusa, Minggu (18/11).

Baca juga: Polisi Beberkan Kronologi Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi

BIN, ujar Wawan, tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun, kritik harus ada data dan fakta, serta diberikan solusi.

“Selama ini, kritik dan saran terus terjadi dan tidak masalah, sebab ada hak jawab yang diberikan UU secara berimbang (cover both side),” ujarnya menegaskan.

Menurutnya, Ormas tidak dilarang untuk menyuarakan sesuatu selagi dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terjebak dalam hoaks dan fitnah.

“Ormas bebas menyuarakan sesuatu, tetapi tetap harus bertanggung jawab, bukan hoax, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE. BIN membebaskan seluruh ormas dan warga negara untuk melakukan deklarasi maupun kampanye selama tidak melanggar UU,” tegasnya.*

COMMENTS