Meskipun Berlindung di Balik Imunitas, Proses Hukum Novanto Tetap Berjalan

Meskipun Berlindung di Balik Imunitas, Proses Hukum Novanto Tetap Berjalan

Meskipun selalu mangkir dalam pemeriksaan dan mengajukan Judicial Review UU KPK di MK, KPK memastikan tetap akan ada proses hukum terhadap Setya Novanto. (Foto: Setya Novanto - Jawa Pos)

JAKARTA, dawainusa.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendesak Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto untuk menghadiri pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP, Rabu (15/11).

“Saya kira ini seharusnya menjadi bentuk kepatuhan kita terhadap hukum, yaitu kalau dipanggil oleh penegak hukum sebaiknya datang,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta seperti dilansir Antaranews, Selasa (14/11).

(Baca juga: Pemprov Sumsel Didesak Rampungkan Pembangunan Wisma Atlet Baru)

Sebelumnya, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada Novanto. Namun, lewat pengacaranya, Fredrich Yunadi diberitahukan, Ketua DPR RI itu tidak akan memenuhi pemanggilan KPK tersebut. Ia beralasan, KPK harus terlebih dahulu meminta izin dari Presiden.

“Karena alasan imunitas ataupun dibutuhkannya persetujuan tertulis dari presiden sebenarnya kalau kita baca UU MD3 secara hati-hati tidak ada ketentuan seperti itu. Imunitas hanya diatur sebatas pada hal-hal, misalnya diatur dalam pasal 224 UU MD3, seperti pernyataan atau pertanyaan yang diungkapkan dalam pelaksanaan tugas anggota DPR termasuk tindak lain,” kata Febri.

Lebih lanjut, Febri mengatakan, alasan Novanto itu sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan aturan hukum. Ia mengatakan, dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi, alasan imunitas sama sekali tidak dapat dipakai. Hal itu telah tertera dalam pasal 245 ayat 3 UU MD3.

Dalam pasal itu dikatakan, izin Presiden tidak berlaku apabila terkait tangkap tangan, kejahatan yang ancaman pidananya seumur hidup, mati dan kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara.

Mahfud MD Desak Novanto Diadili

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Mahfud MD juga terus meminta KPK untuk segera mengadili SN di Pengadilan. Hal ini dilakukan Mafud setelah mengetahui Ketua Umum Partai Golkar itu ditersangkan kembali terkait skandal korupsi e-KTP.

“Setelah kembali ditetapkan jadi tersangka segeralah dilimpahkan ke pengadilan agar tidak ada waktu untuk praperadilan lagi,” ungkap Mahfud di sela-sela Konferensi Hukum Tata Negara di Jember, Sabtu (11/11) lalu.

(Baca juga: Pulang, Antara Bisik Ibu Pertiwi dan Sapa Saudara Senusa)

Menurut Mahfud, desakan untuk melimpahkan kasus itu ke pengadilan dilakukan agar tersangka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan praperadilan. Ia juga menjelaskan bahwa KPK memiliki wewenang untuk menangkap Novanto asalkan memenuhi ketentuan tertentu.

“Bisa ditangkap bila dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kembali mengulangi perbuatannya, dan dikhawatirkan tidak kooperatif,” jelas Mahfud.

Proses Hukum Novanto Tetap Berjalanan

Meskipun SN selalu mangkir dalam pemeriksaan dan mengajukan Judicial Review UU KPK di Mahkamah Konstitusi, pihak KPK memastikan tetap akan ada proses hukum terhadap Ketua Umum Partai berlambang Pohon Beringin itu.

“Dalam proses hukum, acuan yang digunakan adalah KUHAP, UU Tipikor dan UU KPK. Jadi sekalipun ada bagian dari UU tersebut yang diuji di MK, hal tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang berjalan,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (15/11).

Menurut Febri, hal itu dilakukan karena ada penegasan dalam Pasal 58 UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal itu dituliskan, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”.

Dengan merujuk pada pasal itu, pihak KPK akan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menegakan hukum dan mengadili tersangka Novanto.* (YAH).