Berhentikan Kadis Nakertrans, Gubernur Laiskodat Dinilai Otoriter

Berhentikan Kadis Nakertrans, Gubernur Laiskodat Dinilai Otoriter

KUPANG, dawainusa.com – Pengamat tata hukum negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr. Johanes Tuba Helan menilai Gubernur NTT Viktor Laiskodat sangat otoriter dan sewenang-wenang dalam bertindak.

Ungkapan itu disampaikan oleh Tuba Helan menanggapi keputusan Gubernur Laiskodat yang memberhentikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Bruno Kupok dari jabatannya pada Senin (22/10) lalu.

Menurut Tuba Helan, apa yang dilakukan oleh Gubernur Laiskodat tersebut sama sekali melanggar hukum. “Ini sangat berbahaya,” kata Tuba Helan di Kupang dilansir Antara, Rabu (24/10).

Baca juga: Pemberhentian Kadis Nakertrans oleh Laiskodat Dinilai Langgar Hukum

“Tindakan pemberhentian Kepala Dinas Nakertrans NTT itu tidak berdasarkan hukum atau melanggar hukum karena kepala dinas tidak bersalah,” lanjut dia.

Pengamat Hukum Tata Negara Undana, Johanes Tuba Helan

Pengamat Hukum Tata Negara Undana, Johanes Tuba Helan – ist

Sejauh ini, demikian Tuba Helan menjelaskan, Gubernur Laiskodat belum mengeluarkan aturan sebagai dasar hukum soal moratorium pengiriman TKI ke luar negeri.

Moratorium pengiriman TKI tersebut, kata dia, baru sebatas gagasan. Dengan demikian, dinas Nakertrans tidak bisa mengikuti moratorium itu karena tidak ada legitimasinya.

“Maka menjadi aneh kalau Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT diberhentikan karena tidak melaksanakan moratorium,” ujar mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB-NTT tersebut.

Alasan Pemberhentian Kadis Nakertrans oleh Gubernur Laiskodat

Untuk diketahui, keputusan pemberhentian Kadis Nakertrans tersebut dilakukan oleh Gubernur Laiskodat pada Senin (22/10) lalu terkait kebijakan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri.

“Saya minta pak Sekda tadi untuk berhentikan Kadis Nakertrans itu. Saya tidak boleh lihat lagi orang itu besok. Jika besok masih menjabat sebagai kepala dinas, saya tendang kepalanya,” ujar Viktor saat itu.

Baca juga: Fraksi Demokrat NTT Pertanyakan Pencopotan Kadis Nakertrans

Soal pemberhentian ini, Gubernur Laiskodat menerangkan, keputusan itu diambil pasca penerbitan dan pencabutan Surat Pengantar Rekrut (SPR) baru setelah disomasi oleh Asosasi Perusahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTT.

Viktor Bungtilu Laiskodat

Viktor Bungtilu Laiskodat – ist

“Pemberhentian itu sambil mengevaluasi penerbitan SPR tenaga kerja yang dilakukan oleh Kadis Nakertrans,” kata Laiskodat.

Pemberhentian sementara itu, lanjut Laiskodat, dilakukan untuk mengevaluasi segala hal yang telah dilakukan oleh Kadis Nakertras tersebut. “Jika apa yang dilakukannya itu baik, maka akan kami tempatkan lagi beliau ke jabatannya,” tutur Laiskodat.

Tanggapan Bruno Kupok

Sementara itu, Bruno Kupok yang dikonfirmasi Dawai Nusa pada Selasa (23/10) malam via telepon enggan berkomentar banyak terkait keputusan Gubernur tersebut. Ia mengatakan, silahkan Sekretaris Daerah (Sekda) yang menangani hal itu.

“Beta (saya) sonde bisa berkomentar yang begitu, karena saya pikir Pa sekda saja yang omong. Kalau beta no coment,” kata Kupok.

Baca juga: Soal Aksi Bentak, Anggota DPRD Sebut Viktor Laiskodat Seperti Preman

Meski begitu, Bruno Kupok menghargai keputusan Gunernur NTT itu. “Kebijakan gubernur apapun itu kita harus hormat dan hargai. Bagi beta apapun keputusannya saya terima,” kata Bruno.

Kadis Nakertrans NTT, Bruno Kupok

Kadis Nakertrans NTT, Bruno Kupok – ist

Ketika ditanya apakah sebelumnya telah ada pemberitahuan bahwa dirinya akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kadis Nakertrans, Bruno kembali mengatakan bahwa hal untuk mengetahui hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Sekda NTT. “Saya mohon maaf Pa Sekda aja yang jawab, itukan keputusan mereka,” tutup Bruno.*