Tarik Dukungan untuk MS, Beranikah PDIP Tindak Kader yang Membangkang?

Tarik Dukungan untuk MS, Beranikah PDIP Tindak Kader yang Membangkang?

PDIP tentu bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk memecat kader-kadernya yang masih mendukung Marianus Sae. Apakah PDIP berani melakukan hal tersebut, sama seperti ketika gejolak penolakan terhadap Marianus Sae bebrpa waktu lalu mencuat ke publik? (Foto: Megawati dan Marianus Sae - ist)

EDITORIAL, dawainusa.com Partai PDI Perjuangan, melalui sebuah konferensi pers di Jakarta pada Senin (12/2), memutuskan untuk mencabut dukungan kepada calon gubernur NTT Marinus Sae. Sebagai partai pengusung, alasan PDI Perjuangan cukup jelas. Tidak mentolerir korupsi. Rupanya, spirit ini yang melatari keputusan PDIP untuk menarik dukungannya.

Sebelumnya dikabarkan, Marinus Sae terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Minggu (11/2). Bupati Ngada dua periode itu diduga menerima suap dengan total Rp 4,1 miliar. Uang tersebut diterima Marianus terkait proyek di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Marianus ditetapkan sebagai tersangka bersama Wilhelmus Iwan Ulumbu, Direktur PT Sinar 99 Permai. Dia diduga menjadi pihak pemberi hadiah kepada Marianus terkait proyek-proyek di Ngada.

Baca juga: Mencermati Klaim Viktor Laiskodat Tentang Pesan Ben Mboi

Melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, partai besutan Megawati itu secara tegas menolak calon yang tersangkut kasus hukum apalagi korupsi. “PDIP sebagai pengusung cagub Marianus Sae konsisten dan tidak mentolerir korupsi. Partai bersikap tegas dan tidak akan melanjutkan dukungan kepada yang bersangkutan,” ujar Hasto, Senin (12/2).

Sebenarnya, selain terjaring OTT KPK, alasan PDI Perjuangan mencabut dukungan terhadap Marianus Sae, juga berkaitan dengan sikap apatis Marianus selama Hasto berada di NTT. Saat itu, Marianus tidak menghadiri konsolidasi PDIP di NTT, namun malah blusukan sendiri.

“Saya baru pulang konsolidasi di NTT selama tiga hari. Selama saya di NTT, Marianus Sae kelilling ke kampung-kampung dengan trail, dan tidak pernah sekalipun hadir dalam acara konsolidasi tersebut,” kata dia.

Selain itu, alasan yang dipakai PDI Perjuangan adalah, Marianus yang memiliki keanggotaan ganda dalam partai politik. Di antara MS dan Emiliana Nomleni, Emi sebagai calon Wakil Gubernur (Cawagub) NTT merupakan kader senior di partai dan satu-satunya calon perempuan. Sedangkan, Marianus Sae tercatat baru masuk sebagai anggota partai dan ada indikasi keanggotaan ganda. Demikian sejumlah pendasaran yang dikemukakan PDI Perjuangan.

Beranikah PDIP menindak Kader yang membangkang?

Beberapa waktu lalu, ketika PDI Perjuangan menyodorkan nama Marianus Sae sebagai calon gubernur NTT, banyak kader partai moncong putih itu menolak. Saat itu, kondisi internal PDIP dinilai retak. Hal itu terbukti, beberapa kader senior yang ada di NTT memilih bergeser dan mendukung calon dari partai lain.

Penolakan yang paling heboh kala itu, datang dari Wakil Sekretaris DPD PDIP NTT Dolvianus Kolo. Dolvianus bahkan tak segan mengkritisi PDI Perjuangan yang dinilainya tidak memperhitungkan kader partai sendiri.

Baca juga: Pernyataan Mendikbud, Kado Hitam Jelang Ultah NTT

Bahkan, mantan Aktivis GMNI Cabang Kupang ini mengancam akan membakar Kartu Tanda Anggota (KTA) dan keluar dari PDIP. Bagi Dolvo, stok kader yang berkualitas seperti Kristo Blasin dan Ray Fernandes sebenarnya bisa diusung. Namun, sang ketua Umum lebih jatuh cinta dengan Marianus Sae. Dolvianus pun putar haluan, bergeser dari PDIP.

Respon PDIP pun sangat tegas. Melalui Sekjen Hasto Kristiyanto, PDIP akan memecat anggota DPRD NTT itu dari keanggotaan PDIP. Menurut Hasto, Sikap Dolvianus sangat disayangkan. Baginya, berpartai itu harus dijalankan dengan disiplin, taat pada mekanisme partai dan setia pada konstitusi Partai.

“Apa yang disampaikan oleh saudara Dolvianus dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin sehingga yang bersangkutan akan diberikan sanksi pemecatan,” ungkap Hasto saat itu.

Bagi PDIP, proses penetapan calon MS-EMI telah dijalankan sesuai mekanisme dan prosedur yang ada. Bahkan, sebelum mengambil keputusan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menugaskan Djarot Syaiful Hidayat untuk bertemu para tokoh masyarakat NTT, termasuk bertemu dengan para tokoh agama.

Ketegasan sikap PDIP yang katanya selalu konsisten dan prinsipil, akan diuji saat ini. Jika Dolvianus dan kader yang lain dicap sebagai pembangkang, lalu diancam pecat lantaran tidak mendukung Marianus Sae, maka hal yang sama seharusnya dilakukan PDIP terhadap kader partainya yang masih mendukung Marianus Sae saat ini.

Secara resmi, PDIP telah mengumumkan untuk mencabut dukungannya terhadap Marianus Sae yang saat ini berstatus tersangka. Artinya, secara konstotusional, wajib hukumnya semua kader partai mengikuti keputusan partai, tidak memberikan dukungan kepada Marianus Sae dalam pertarungan di Pilgub NTT.

PDIP tentu bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk memecat kader-kadernya yang masih mendukung Marianus Sae. Apakah PDIP berani melakukan hal tersebut, sama seperti ketika gelombang penolakan terhadap Marianus Sae beberapa waktu lalu mencuat ke publik?*