Beragam Sikap di Balik Istilah Islam Nusantara

Beragam Sikap di Balik Istilah Islam Nusantara

JAKARTA, dawainusa.com Istilah ‘Islam Nusantara‘ belakangan ini kembali hangat dibicarakan. Penggunaan kata Nusantara di belakang kata Islam yang diketahui sebagai cara untuk mempertemukan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal ini ternyata melahirkan penolakan dari sejumlah pihak.

Pada Rabu (22/8) misalnya, berbagai jemaah yang ikut merayakan kurban dalam upacara Iduladha di daerah Bukittinggi, Sumatra Barat diajak untuk menolak istilah Islam Nusantara tersebut.

Ajakan tersebut dilakukan dengan cara mengedarkan sejumlah pamflet yang berisi seruan untuk menolak ‘Islam Nusantara’ kepada sejumlah jemaah yang telah melakukan salat Iduladha.

Baca juga: Cuitan Mahfud MD yang Memantik Respon Sejumlah Elit Parpol

Dalam pamflet tersebut dikatakan bahwa ranah minang secara tegas menolak istilah Islam Nusantara. Aksi penolakan itu sendiri dijelaskan memiliki kekuatan yang legitim, yakni sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat.

“Kami satu komando bersama ulama MUI Sumatera Barat. Ranah Minang menolak istilah Islam Nusantara,” demikian tulisan yang termuat dalam pamfelt tersebut, seperti diberitakan CNN.

Selain itu, di dalam pamlfet ini juga terdapat sebuah pantun yang bertuliskan tentang berbagai pertimbangan sebagai basis argumentasi penolakan istilah Islam Nusantara tersebut.

“Sekali kata dikatakan, seribu pikiran menjadi timbangan. Pantang bertarik surut kebelakang, kecuali Alquran dan sunnah yang menentang,” tulis di pamflet tersebut.

Penolakan MUI Sumbar

Penolakan terhadap istilah Islam Nusantara ini memang sudah dilakukan secara tegas oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat (MUI Sumbar) sejak Juli lalu.

Mereka melakukan aksi penolakan itu dengan menuliskan sebuah surat pernyataan sikap yang sudah tersebar luas di jagat media sosial. Hal tersebut juga sudah dibenarkan oleh Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar.

Baca juga: Perkara Meiliana, Antara Penistaan Agama dan Catatan Kritis PBNU

Basis penolakan yang mereka lakukan ialah bahwa Tanah Minang sama sekali tidak membutuhkan konsep Islam Nusantara tersebut.

“Betul. Itu keputusan Rakorda Bidang Ukhuwwah dan Kerukunan MUI Sumbar dan MUI Kab/Kota Se-Sumbar,” kata Buya Gusrizal seperti diberitakan CNN.

MUI Sumbar Gagal Paham

Sikap yang dilayangkan oleh MUI Sumbar ini sendiri sudah mendapat tanggapan dari berbagai kelompok umat Islam lainnya. Salah satunya ialah dari pihak Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU).

Ketua PBNU Marsudi Syuhud sendiri menilai, pernyataan yang dikeluarkan oleh MUI Sumbar tersebut sangat tidak tepat.

Baca juga: Survei LSI, Jokowi-Ma’ruf Unggul atas Prabowo-Sandi

Bahkan secara berani ia mengatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh MUI Sumbar itu membuktikan bahwa mereka gagal paham soal gagasan ‘Islam Nusantara’.

Kegagalpahaman itu, demikian Marsudi, terjadi karena MUI Sumbar menilai konsep Islam Nusantara itu merupakan sebuah upaya untuk membentuk suatu agama baru.

“Jadi dia kayak menilai ini kayak agama baru, siapa juga yg mau buat agama baru. Mereka saya kira lagi gagal paham,” jelas Marsudi, Jumat (27/7).

Lahirnya gagasan Islam Nusantara ini sendiri, demikian Marsudi, tidak bermaksud untuk menciptakan suatu ajaran baru tentang Islam yang keluar dari koridor syariat Islam.

Islam Nusantara tersebut dimunculkan agar nilai-nilai Islam lebih dapat didialogkan atau dikontekstualisasikan sesuai dengan tradisi atau nilai-nilai lokal yang ada di Indonesia.

Gagasan Islam Nusantara ini juga dibuat untuk menghadapi dominasi perspektif tradisi kultural Arab dan Timur Tengah dalam kegiatan penafsiran terhadap ajaran Islam.

“Kita itu agama Islam Nusantara, ya Islam di Nusantara ini seperti dia juga, yang mempunyai perbedaan budaya tapi yang tak bertentangan dengan syariah, contoh, ada halal bi halal itu adanya di Indonesia, kumpal kumpul itu adanya di nusantara,” jelas Marsudi.

Masyarakat Minangkabau ‘Ramah’ dengan Islam Nusantara

Sikap yang dilakukan oleh MUI Sumbar itu sendiri juga dinilai berseberangan dengan cara hidup masyarakar Minangkabau sendiri.

Marsudi sendiri mengatakan bahwa cara hidup yang diterapkan dari konsep Islam Nusantara ini sebenarnya telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat lokal di  daerah Minangkabau.

Baca juga: Mengenal Atlet Kembar Sepak Takraw yang Pernah Jadi Pemulung

Dengan ungkapan ‘Adat Basandi Syara’, Syara Basandi kitabullah (Adat bersendi syariat dan syariat bersendi kitab Allah), sebenarnya sudah menunjukkan bahwa orang Minangkabau sama sekali menerima upaya dialog antara nilai Islam dengan nilai budaya lokal di daerah tersebut.

“Coba bayangkan dia sadar, adat istiadatnya dia itu kan model atau kulutur umat Islam di Nusantara, ya dia sendiri berarti bagian dari Islam Nusantara yang punya kultur sendiri,” ujar Marsudi.

“Jadi organisasi kaya kita NU dan Muhamamdiyah dan lain itu cuma ada di nusantara, jadi dia gagal paham aja,” lanjut dia.

Karena itu, agar kegagalpahaman ini tidak terus dipelihara apalagi memperngaruhi orang lain, Marsudi menyarankan agar MUI Sumbar terlebih dahulu melalukan kajian terhadap konsep Islam Nusantara.

Mereka mesti mempelajari dan menggali lebih jauh terkait isi dari konsep yang dikenal dengan Islam Nusantara tersebut.

“Ya pahami aja dulu, jadi biar aja dia kan nanti bakal diperingatkan MUI pusat, Din Syamsudin ikut ngomong juga,” tegas Marsudi.*