Bentak Anggota DPRD, Viktor Laiskodat Dinilai Rendahkan Martabat DPR

Bentak Anggota DPRD, Viktor Laiskodat Dinilai Rendahkan Martabat DPR

KUPANG, dawainusa.com – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat membentak seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT dalam Rapat Paripurna DPRD NTT di Kupang, Senin (17/9).

Aksi bentak Gubernur Laiskodat terhadap anggota DPRD NTT yang diketahui bernama Noviyanto Umbu Pati Lende itu terjadi lantaran anggota DPRD tersebut melakukan interupsi sementara sidang dengan agenda Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu berlangsung.

Diketahui, dalam momen tersebut, Pati Lende menginterupsi jalannya sidang karena ia hendak menyampaikan beberapa hal terkait materi yang dibahas di dalam rapat paripurna itu.

Baca juga: FPI Sayangkan Viktor Laiskodat Dilantik Menjadi Gubernur NTT

Tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Laiskodat ini kemudian berhasil diredam oleh Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno yang memimpin rapat paripurna tersebut dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi.

Pati Lende usai sidang berlangsung memberikan keterangan bahwa tindakan yang dilakukan dan dipertontonkan oleh Gubernur Laiskodat itu merupakan sesuatu yang baru pertama kali terjadi di dalam sejarah.

Selama ini, terang dia, ia sama sekali belum pernah mendengar apalagi melihat bahwa seorang Gubernur dengan ceroboh membentak seorang wakil rakyat yang hendak memberikan sebuah pendapat di dalam sebuah sidang paripurna.

“Saya ini anggota dewan dan wakil rakyat, masa saya dibentak saat menyampaikan pendapat saya soal materi sidang. Kan aneh, dan menurut saya ini baru pertama terjadi di Indonesia,” ujar Pati Lende dilansir okezone, Senin (17/9).

Viktor Laiskodat Melanggar Mekanisme Sidang

Menurut Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, apa yang dilakukan oleh Viktor Laiskodat terhadap dirinya itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap kode etik dan mekanisme persidangan.

Gubernur Laiskodat, kata dia, tidak memahami mekanisme atau aturan jalannya sebuah sidang paripurna. Seharusnya, terang Pati Lende, ia tidak boleh seenaknya menghentikan seseorang untuk berpendapat di dalam sebuah sidang tanpa pertimbangan dari pimpinan sidang.

Baca juga: Viktor Laiskodat Jadikan Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi NTT

Seorang Gubernur, lanjut Pari Lende, baru dapat menanggapi pernyataan anggota dewan setelah ia mendapat kesempatan yang diberikan oleh pimpinan sidang.

“Nah, yang terjadi hari ini gubernur langsung lakukan aksi membentak saya. Bahkan dia menyapa saya dengan kata ‘kau’ yang tak lazim’. Ini apa,” tutur dia.

Rendahkan Martabat Lembaga DPR

Selain itu, Pati Lende juga menilai bahwa aksi bentak yang dilakukan oleh Gubernur Laiskodat atas dirinya itu telah merendahkan martabat lembaga DPRD dan juga terhadap seluruh masyarakat NTT.

“Saya kan duduk di sini atas amanat rakyat. Jika saya diperlakukan seperti ini, maka saya sudah dilecehkan dan itu artinya rakyat juga dilecehkan,” ucap Anggota DPRD daerah pemilihan Sumba tersebut.

Tidak hanya Pati Lende sendiri yang menyayangkan aksi Gubernur Laiskodat itu. Anggota DPRD NTT lainnya dari daerah pemilihan Manggarai bernama Yohanes Rumat juga menyesalkan tindakan Laiskodat tersebut.

Baca juga: Hari Pertama Kerja, Gubernur Laiskodat Atasi Masalah TKI dan Tambang

Sebagai mitra, demikian Rumat, aksi bentak yang ditunjukkan oleh Lasikodat itu justru hanya akan menciptakan preseden buruk bagi hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Ia memang paham bahwa sebagai bagian dari eksekutif, Gubernur Laiskodat memiliki hak untuk menolak atau menyatakan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh pihak legistatif.

Akan tetapi, hal itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Melainkan mesti melalui suatu prosedur atau aturan tertentu yang jelas dan benar. “Jika yang dilakukan demikian maka apa yang bisa diharapkan dalam hubungan antarlembaga ini,” kata Rumat.

Pada hakikatnya, lanjut Rumat, antara eksekutif dan legislatif memiliki hubungan yang seimbang dan sejajar. Untuk itu, sikap saling menghargai mesti harus dipertimbangkan dalam segala sesuatu.

“Kalau dengan anggota dewan saja seolah ada yang lebih tinggi dan lebih rendah lalu masyarakat kita tempatkan di sisi mana,” tutur Rumat.

Sementara itu, Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno sendiri juga mengaku terkejut dengan aksi Gubernur Laiskodat itu. “Saya lalu spontan memegang tangan kiri gubernur untuk menenangkan beliau,” ungkap Anwar.*