Benarkah Gerakan 212 Sebagai Keran Pembuka Arus Intoleransi?

Benarkah Gerakan 212 Sebagai Keran Pembuka Arus Intoleransi?

FOKUS, dawainusa.com Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 1-7 Agustus 2018 menunjukkan bahwa arus intoleransi memuncak pada aksi demonstrasi 212 yang digelar Desember 2016 lalu. Survei tersebut membantah bahwa 212 adalah puncak akumulasi intoleransi politik muslim.

“[Hasil survei] ini membantah bahwa 212 adalah puncak akumulasi intoleransi politik muslim. 212 adalah keran pembuka arus intoleransi,” kata Peneliti Senior LSI Burhanudin Mahtadi mengatakan, di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Senin (24/9).

Baca juga: Arah Politik Keluarga Gus Dur di Pilpres 2019

Menurut Burhan, angka tersebut masih berpeluang meningkat jelang pilpres 2019. Faktor determinannya: masing-masing kontestan memang bakal menggunakan isu agama untuk meraup dukungan masyarakat.

“Masing-masing akan merasa bahwa isu ini memiliki kekuatan elektoral, itu terbukti di DKI Jakarta,” kata Burhan.

Tentu ada implikasi praktis atas kondisi ini. Dikaitkan dengan pemilu, kondisi ini dapat membuat para kontestan semata menampakkan citra diri sebagai orang yang paling salih di depan publik.

“Yang saya khawatirkan ialah orang lupa substansi pemilu itu apa. Substansinya itu kan menarik pemilih pada hal yang sifatnya programatik, bukan kepada hal-hal yang sifatnya politik identitas,” kata Burhan.

Survei LSI

Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei periode 1-7 Agustus 2018 terkait tren intoleransi politik di Indonesia.

Survei ini melibatkan 1.520 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling. Margin of error ditetapkan lebih kurang 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Yang dimaksud intoleransi politik dalam survei ini berkaitan dengan sikap terhadap pimpinan politik.

Baca juga: Ini 5 Partai yang Punya Dana Kampanye Awal Paling Banyak

Sebanyak 52 persen responden menyatakan keberatan nonmuslim menjadi bupati atau wali kota. Angka ini naik dibanding Agustus 2016 dan Agustus 2017 yang masing-masing jumlahnya 39 persen dan 47 persen.

Sebaliknya, mereka yang tidak keberatan terus menurun. Pada Agustus 2016 jumlahnya masih 50 persen, tapi menurun jadi 42 persen pada Agustus 2017 dan 38 persen satu tahun setelahnya.

Kemudian, ada 52 persen responden muslim yang keberatan jika dipimpin gubernur nonmuslim pada Agustus 2018. Angka ini meningkat dibanding Agustus 2016 yang jumlahnya 40 persen dan 48 persen pada Agustus 2017.

Jumlah muslim yang tidak keberatan dipimpin gubernur nonmuslim juga terus menurun: dari 49 persen pada Agustus 2016 jadi 41 persen pada Agustus 2017, lalu 38 persen pada Agustus 2018.

Selanjutnya, jumlah muslim yang keberatan pada wakil presiden non muslim juga meningkat dari 41 persen pada Agustus 2016 menjadi 50 persen pada Agustus 2017. Pada Agustus 2018 angkanya naik lagi jadi 55 persen.

Jumlah yang tidak keberatan pada wakil presiden nonmuslim pun terus menurun dari 47 persen pada Agustus 2016 menjadi 40 persen pada Agustus 2017, dan turun lagi menjadi 36 persen pada Agustus 2018.

Terakhir, survei ini menemukan jumlah muslim yang keberatan jika nonmuslim menjadi presiden naik dari 48 persen pada Agustus 2016 menjadi 53 persen pada Agustus 2017 dan 59 persen pada Agustus 2018.

Tren muslim yang tidak keberatan pada presiden nonmuslim juga menurun dari 42 persen pada Agustus 2016 menjadi 37 persen pada Agustus 2017, dan menurun lagi menjadi 32 persen pada Agustus 2018.

Tren ini berbanding terbalik dengan responden nonmuslim yang sebagian besar menyatakan tidak keberatan jika muslim menjadi pemimpin politik.

78 persen nonmuslim menyatakan tidak keberatan muslim menjadi walikota/bupati, 78 persen tidak keberatan muslim menjadi gubernur, 86 persen menyatakan tidak keberatan muslim menjadi wakil presiden, dan 86 persen menyatakan tidak keberatan muslim jadi presiden.

Survei The Wahid Foundation

Sementara itu, potensi intoleransi yang ada pada muslim Indonesia meningkat ketimbang tahun sebelumnya. Hal tersebut dilaporkan dalam hasil survei The Wahid Foundation pada Januari lalu.

Direktur The Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan, sepuluh kelompok yang paling tak disukai muslim Indonesia, yakni meliputi komunis, LGBT, Yahudi, Kristen, Ateis, Syiah, China, Wahhabi, Katolik, dan Buddha.

Baca juga: Ini 5 Partai yang Punya Dana Kampanye Awal Paling Sedikit

Pada laporan berjudul ‘potensi intoleransi terhadap kelompok yang tidak disukai’, terlihat mayoritas muslimin dan muslimah bersikap intoleran terhadap kelompok yang tak disukai (57,1 persen). Jumlah ini meningkat dibanding survei pada 2016 dengan angka intoleran sebesar 51,0 persen.

Yang toleran terhadap kelompok yang tak disukai pada survei Oktober 2017 ini sebesar 0,8 persen, sedangkan saat survei 2016, yang bersikap toleran sebesar 0,7 persen. Yang bersikap netral ada 42,1 persen, dan yang netral pada 2016 ada 48,3 persen.

Intoleransi umum di sini dimaknai sebagai sikap dan tindakan yang bertujuan menghambat atau menentang pemenuhan hak kewarganegaraan yang dijamin oleh konstitusi. Tentu saja intoleransi di sini dipersempit maknanya sebatas intoleransi umat agama Islam terhadap kelompok lain.

Intoleransi yang dipaparkan lewat angka-angka di atas didapat melalui pertanyaan ‘apakah sangat setuju (hingga) sangat tidak setuju bila anggota kelompok yang tak Anda sukai itu menjadi tetangga, mengajar di sekolah, atau menjadi pejabat pemerintah di negeri ini’.

Bila dibagi berdasarkan gender, dibanding perempuan, laki-laki cenderung lebih intoleran (laki-laki 59,2 persen dibanding perempuan 55,0 persen) dalam hal ini.

Bila diukur dari skala 0 sampai 100 (menggambarkan dari toleran sampai intoleran), skor intoleransi laki-laki dibanding perempuan yakni 70,1 dibanding 68,5.

Namun, ketika dispesifikkan lewat pertanyaan ‘apakah Anda bersedia bila anggota kelompok yang beda suku, agama, aliran agama, dan residivis?’, mayoritas responden terpotret masih toleran. Sebesar 90,7 persen toleran, hanya 3,3 persen yang intoleran, sisanya netral.*