Belum Banyak Diketahui Publik, Puan Beberkan Hal Ini Soal Polemik Tamu Istana

Belum Banyak Diketahui Publik, Puan Beberkan Hal Ini Soal Polemik Tamu Istana

Putri Megawati Soekarnoputri ini juga menyentil soal Presiden Jokowi yang tidak selalu membicarakan hal serius di Istana saat mengundang partai politik. (Foto: Puan Maharani - Teropongsenayan)

JAKARTA, dawainusa.com Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani kembali menyoroti soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istanan Negara beberapa waktu lalu.

Menurut Puan, pertemuan tersebut adalah wajar dan tidak melanggar administrasi, sebab pada prinsipnya presiden memang harus terlibat menjalin komunikasi politik dengan partai.

“Kan partai politik ini bukan partai politik yang abal-abal atau kemudian tidak jelas, ini kan sudah sesuai konstitusi,” kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin (5/3).

Baca juga: Pasca PSI, Giliran Perindo Temui Presiden di Istana

Putri Megawati Soekarnoputri ini juga menyentil soal Presiden Jokowi yang tidak selalu membicarakan hal serius di Istana saat mengundang partai politik. Hal-hal remeh, katanya, juga kadang dibahas di Istana.

Menurutnya, hal-hal ringan dan sederhana seperti makanan sering dibicarakan Jokowi bersama tamunya seperti ketua-ketua umum partai politik di sana. Hal-hal seperti ini yang tentu belum banyak diketahui publik.

“Kadang ngobrol ngalor ngidul tapi bukan artian yang aneh-aneh. Bisa bicara apa kopi yang enak, pisang goreng yang enak. Jangan ketika pertemuan di Istana (dianggap) selalu serius,” kata Puan.

Sebelumnya, PSI dan Perindo Sambangi Istana

Sebelumnya, PSI dan Perindo secara terpisah menyambangi Istana Negara untuk bertemu dengan Jokowi. Ketum PSI Grace Natalie mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam, lebih banyak mendengarkan masukan Jokowi mengenai target pemenangan Pemilu 2019.

“Pak Jokowi memberikan tips agar PSI bisa mencapai target menang Pemilu. Tipsnya rahasia, tapi ide beliau seru dan keren,” kata Grace.

Baca juga: ACTA Laporkan Pertemuan Jokowi dan PSI ke Ombudsman

Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Hary Tanoesoedibjo mengatakan, ia bersama Presiden Joko Widodo sama sekali tidak membahas strategi pemenangan Pilpres 2019 dalam pertemuan Senin (5/3) siang di Istana.

“Tidak (bahas Pilpres 2019). Beliau memberikan arahan dan saran kepada kami sebagai partai baru supaya dalam Pemilu jujur dan adil, tidak ada money politics dan kami ikuti,” ujar HT, sapaan Hary di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/3).

ACTA Laporkan ke Ombudsman

Pada Senin (5/3), ACTA melaporkan pertemuan tersebut karena menilai Presiden dan partai menggunakan fasilitas negara untuk keperluan kelompok. Padahal harusnya istana negara digunakan untuk kepentingan orang banyak.

“Terkait membahas bangsa Indonesia solusinya bagaimana. Jadi bukan sekelompok orang seperti ini, diakui pemenangan Pilpres kan tidak boleh. Kok istana negara dibuat untuk hal seperti ini,” jelas dia.

Baca juga: Cuitan Bikin Geram, Fadli Zon Bakal Laporkan Sekjen PSI ke Polisi

Sekretaris Dewan Pembina ACTA Said Bakhri menyebut laporannya itu akan bersandar pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi:

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

“Kami mengingatkan kepada semua pihak bahwa di tahun politik ini. Janganlah mempertontonkan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika secara berlebihan, juga tidak boleh mentolerir sedikit pun, harus kedepankan sikap ksatria dan taat asas agar menjadi contoh yang baik bagi rakyat,” ujar Said.*