Bawaslu Putuskan Menteri Desa Bersalah Ikut Kampanye Jokowi

Bawaslu Putuskan Menteri Desa Bersalah Ikut Kampanye Jokowi

Dawainusa.com – Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, pihaknya telah memutuskan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo bersalah mengikuti kampanye Jokowi.

Adapun putusan tersebut lahir dari fakta persidangan pihak Bawaslu. Dalam sidang tersebut, Ketua Bawaslu ditunjuk sebagai ketua majelis hakim.

Dalam penjelasannya, Abhan mengatakan, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo telah melakukan pelanggaran. Kesalahan tersebut dilakukan saat menghadiri kegiatan kampanye calon presiden petahana Joko Widodo.

“Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan pelanggaran administratif pemilu,” kata Abhan selaku ketua majelis hakim di Jakarta, Selasa,(26/03/2019)

Baca juga: Potensi Kopi Lokal Tinggi, Ini Rencana Gubernur NTT

Ia menambahkan, pihaknya mengambil keputusan sesuai dengan fakta yang telah dihadirkan di ruang sidang. Keputusan ini juga sebagai upaya menegakkan ketentuan UU pemilu.

Jadi, posisi Bawaslu hanya menjalankan apa yang menjadi ketentuan dalam Undang-Undang. Tidak ada upaya untuk menjatuhkan merugikan kepentingan tertentu dalam pilpres.

Menteri Desa Hadir Kampanye di Kendari

Dalam pertimbangan yang dibacakan, Menteri EKo dinyatakan hadir dalam kampanye capres petahana. Kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2019 di pelataran XNTI Kendari.

Kehadarin Menteri EKo dalam kegiatan kampanye tersebut tidak sendirian. Menteri Eko hadir bersama dengan Ketua TKN Erick Thohir dan Ketua PKB Muhaimin Iskandar. Pada kampanye tersebut, mereka menyampaikan  salam satu jari.

Sesuai dengan ketentuan UU, menteri yang akan hadir kampanye, mesti mengajukan cuti. Permohonan cuti juga ditembuskan kepada penyelenggara pemilu . Namun, dalam kasus ini, pihak Bawaslu tidak menemukan bukti adanya surat cuti dari Menteri Eko.

“Terlapor selaku Menteri desa PDTT mengajukan permohonan cuti untuk tanggal 22 Februari kepada presiden untuk deklarasi dukungan pemenangan untuk calon 01,” ungkapnya.

Baca juga: Dinas Pariwisata NTT Luncurkan Perpustakaan Berbasis Digital

Pada kasus ini, Bawaslu menemukan ada upaya mengalubihi pihak penyelenggara pemilu. Hal ini ditandai dengan surat tertanggal 19 Februari 2019. Surat ini menugaskan Menteri Eko ke Kendari pada tanggal 22 Februari 2019.

Selama proses pemeriksaan, jelas Abhan, Menteri Eko, tidak dapat menunjukan surat cuti. Surat cuti merupakan syarat bagi pejabat negara untuk melakukan kampanye.

“Tapi selama persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mendapatkan izin cuti tersebut,” jelasnya.

Menteri Desa Kena Sanksi Administratif

Dalam kasus ini, Bawaslu memberikan sanksi administrastif kepada Menteri Desa Eko Putro Sandjojo. Bawaslu juga memberikan sanksi yang sama  kepada pasangan nomor urut 01. Dasarnya yakni menteri desa tidak mengantongi ijin untuk melakukan kegiatan kampanye.

“Mengingatkan kepada terlapor sebagai bagian dari pelaksana kampanye tingkat nasional paslon presiden dan wakil presiden nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin,” jelasnya.

Baca juga: Fahri Hamzah Usul Bentuk UU Lembaga Survei Kepada Pemerintah

Pihak Bawaslu berharap, kesalahan seperti ini tidak akan diulangi kembali. Putusan ini juga menjadi peringatan bagi pejabat yang lain dalam berkampanye. Jika ingin berkampanye, kata Abhan, ikuti ketentuan dalam UU tentang pemilu.

“Tidak mengulangi lagi perbuatan terlibat dalam kegiatan kampanye tanpa keputusan cuti dari atasan,”pungkasnya.*

COMMENTS