Dawainusa.com — Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menemukan 36 indikasi pelanggaran Pilkada serentak 2020 di Provinsi NTT.

Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa mengatakan, dugaan pelanggaran itu terdiri atas dua kateogori, yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum.

Catatan pelanggaran, kata dia, diperolah selama proses persiapan hingga tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) yang ditutup pada Minggu (6/9).

“Ada total 38 temuan Bawaslu di lapangan. Tigapuluhenam temuan dikategorikan sebagai pelanggaran, sementata dua temuan bukan pelanggaran,” kata Thomas, Minggu (6/9).

Baca juga: Viral Pernyataan Bupati Jember Soal Mahar Pilkada Capai Miliaran Rupiah

Pelanggaran Pilkada Terjadi di 6 Kabupaten di NTT

Thomas menjelaskan, temuan 36 pelanggaran Pilkada tersebar di enam dari sembilan kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 di NTT.

Adapun rinciannya: tiga pelanggaran di Kabupaten Belu, empat pelanggaran masing-masing di Kabupaten Malaka dan Sumba Barat serta satu pelanggaran di Ngada.

Untuk Sumba Timur dan Manggarai masing masing 12 temuan pelanggaran. Dua temuan lainnya di Sumba Timur tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Pilkada.

Selain temuan oleh Bawaslu NTT, juga diterima sebanyak tiga laporan pelanggaran yang terdiri dari satu kasus di Malaka dan dua kasus di Manggarai.

Thomas menambahkan, dari 36 pelanggaran, ada 26 pelanggaran dalam Pilkada serentak 2020 di NTT yang direkomendasikan sebagai pelanggaran hukum.

Sementara itu, ada 10 pelanggaran direkomendasikan sebagai pelanggaran administrasi, yakni dua pelanggaran di Sumba Barat, satu di Ngada dan tujuh di Manggarai.

Menurut Thomas, pihaknya telah meneruskan penanganan pelanggaran Pilkada kepada KASN, Kepolisian, PPK dan KPU di NTT.

Pelanggaran Pilkada yang kini ditangani KASN terdiri dari dua pelanggaran di Belu, lima pelanggaran di Malaka, dua pelanggaran di Sumba Barat, 12 pelanggaran di Sumba Timur dan tujuh pelanggaran di Manggarai.

Sementara itu, Polda NTT menangani satu pelanggaran Pilkada di Belu.

Selain itu, Pihak PPK menangani dua pelanggaran di Sumba Barat dan tujuh pelanggaran di Manggarai serta KPU menangani satu pelanggaran di Ngada. (Pos Kupang)*