Bangun Ekonomi Umat, PBNU Rilis Rumah Pangan Santri

Bangun Ekonomi Umat, PBNU Rilis Rumah Pangan Santri

JAKARTA, dawainusa.com – Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) secara resmi merilis gerakan sosial Rumah Pangan Santri. Gerakan ini merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap masalah ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj pada deklarasi gerakan tersebut.

Dalam penjelasannya, Said Aqil menegaskan, ketersedian pangan yang cukup menjadi salah satu syarat terciptanya stabilitas nasional. Upaya untuk mewujudkan hal ini juga perlu keterlibatan dari seluruh komponen anak bangsa. Karena itu, melalui gerakan di atas, PBNU berharap agar ketersedian pangan nasional tetap terjaga.

Baca juga: Fadli Zon: Dulu Pak Jokowi Berjanji Ciptakan 10 Juta Lapangan Kerja

“Monggo Pak Budi (Direktur Utama Bulog Budi Waseso), jaringan ini kita manfaatkan untuk betul-betul Bulog hadir melalui pesantren untuk meratakan ketahanan pangan di tengah-tengah masyarakat kecil,” kata Said Aqil di Jakarta, Kamis (4/10).

Menurut Said Aqil, upaya untuk menciptakan ketahanan pangan nasional bukan hanya pekerjaan pemerintah semata. Masyarakat juga mesti memberikan kontribusi secara nyata melalui upaya pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat umum.

Upaya Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Dalam acara deklrasi Rumah Pangan Santri ini, Said Aqil menegaskan, gerakan ini merupakan bentuk upaya untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Melalui pemberdayaan seperti ini, masyarakat akan mendapatkan energi baru dalam mengelola sumber-sumber pangan. Dengan demikian, ketahanan pangan secara nasional tetap terjaga dengan baik.

Said Aqil menegaskan, Rumah Pangan Santri memilih pesantren sebagai titik fokus untuk menggerakan ekonomi rakyat di daerah. Harapannya adalah program ini dapat membantu ekonomi umat.

Namun, ia menegaskan, program ini tidak hanya diperuntukan untuk kelompok sendiri tetapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga: Komentar Ketum PBNU Soal Pengunduran Diri Yudi Latif

Menurut Said Aqil, selama ini, masyarakat memiliki keterbatasan terkait dengan akses penyedian kebutuhan bahan pangan yang layak untuk dikonsumsi.

Selain itu, masyarakat juga sangat terbatas dalam hal modal untuk melakukan usaha. Karena, PBNU hadir untuk memberikan solusi konkret terhadap masalah ini.

Adapun upaya PBNU untuk menyediakan kebutuhan penyedian modal dalam gerakan ini adalah bekerja dengan pihak yang memiliki visi dan misi yang sama.

Hingga saat ini, ada beberapa lembaga perbankan yang telah bersedia di antaranya ialah Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah.

Program ini, demikian Said Aqil, menggunakan jaringan yang dimiliki oleh PBNU di seluruh pelosok tanah air. Ia pun berharap, pihak Badan Urusan Logistik Nasional (Bulog) dapat menggunakan jaringan tersebut agar upaya pemerintah terkait penyediaan pangan tidak mengalami kendala berarti.

Wujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia

Sementara itu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyambut baik gerakan yang direncanakan oleh PBNU. Pihak Bulog, demikian Budi, siap untuk melakukan kerja sama. Kerja sama seperti ini penting untuk dilakukan agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan.

Menurut Budi, Indonesia sebenarnya bisa mencapai swasembada pangan secara nasional mengingat potensi-pontensi pangan lokal Indonesia sangat mungkin untuk dikembangkan. Namun, pemerintah belum melakukan upaya secara maksimal sehingga kedaulatan pangan sulit terwujud.

“Kita tidak bisa menguasai dan mengendalikan pangan kita. Bahkan bagaimana mungkin kita bangga bahwa kita ini ketergantungan pada impor. Hampir seluruh pangan kita ini, kita impor,” kata Budi.

Baca juga: Perkara Meiliana, Antara Penistaan Agama dan Catatan Kritis PBNU

Indonesia, jelas Budi, merupakan negara agraris yang kaya dengan sumber pangan. Masyarakat Indonesia juga secara keseluruhan adalah petani. Namun, program pemerintah belum menunjukkan keberpihakan terhadap petani.

Hal ini, kata Budi, terlihat jelas dalam kebijakan pemerintah yang tetap melakukan kebijakan impor pangan. Kebijakan ini membuat masyarakat Indonesia memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap pangan dari luar negeri.

Padahal, menurut Budi, potensi pangan lokal Indonesia sangat mungkin untuk dikembangkan agar kedaulatan pangan nasional terwujud.

“Sistem semua itu memang dirusak. Saya melihatnya seperti itu. Pangan dibikinnya abu-abu supaya ada celah untuk masuk impor. Apa tujuan impor itu? Ketergantungan kita sehingga kita terlena dengan posisi yang ada di kita,” tegas Budi.

Karena itu, Budi mengajak semua pihak untuk melawan mafia pangan yang masih bergerak bebas di Indonesia. Dengan melawan mafia pangan, perlahan cita-cita untuk mewujudkan kedaulatan pangan akan segera tercapai.*