KUPANG, dawainusa.com – Seorang bandar judi kupon putih (KP) bernama Paul J Gutteres berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Tersangka ditangkap pada Rabu (7/2) sekitar pukul 17.00 Wita di Kelurahan Tarus, Kabupaten Kupang.

Berdasarkan keterangan Wakil Direktur Kriminal Umum Polda NTT, AKBP Bambang Hermanto, Gutteres ialah salah seorang yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Oktober 2017. Ia mengatakan, saat penangkapan dilakukan, tersangka tidak melakukan perlawanan sama sekali.

“Paul Gutteres ditangkap setelah selama kurang lebih tiga bulan terakhir kami melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan,” jelas Hermanto di Kupang, Kamis (8/2).

Menurut Hermanto, upaya penangkapan Gutteres sebenarnya pernah dilakukan ketika kasus KP mulai mencuat pada 26 Oktober 2017.

Baca juga: Dana Beasiswa Program Indonesia Pintar Bukan untuk Judi

Akan tetapi, saat itu, tersangka berhasil meloloskan diri. Mereka hanya berhasil menangkap seorang pengecer KP bernama Dance K yang adalah anak buah dari Gutteres. Pihak kepolisian juga telah menggeledah rumah Gutteres untuk pemeriksaan terkait.

Dari penggeledahan tersebut, mereka berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.170.000, hanphone, tiga buah kertas berisikan 144 catatan kupon putih, dua lembar kertas berisi ramalan angka dan shio KP serta satu bundel kertas rekapan KP.

Berdasarkan pengakuan Gutteres, ia telah melakoni pekerjaan itu selama lima tahun dengan pendapatan harian hasil judi KP itu sebesar Rp3 jutaan. Atas tindakannya itu, ia kemudian dijerat dengan pasal 303 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e KUHP dan pasal 303 ayat (1) KUHP.

Setelah berhasil menangkap bandar KP tersebut, pihak kepolisian juga telah melakukan berbagai penyelidikan lebih jauh. Dari penyelidikan, mereka berhasil mengungkapkan tersangka baru bernama Ovia AO dan Maxdiel AO. Kedua tersangka tersebut berperan sebagai pengecer KP.

Kasus Kupon Putih di NTT Juga Menjerat Oknum PNS

Judi kupon putih memang telah menjadi salah satu masalah yang belakangan ini kembali ramai dibicarakan. Beberapa hari lalu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT juga berhasil menangkap seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) berinisial YDBM karena menjadi bandar judi KP.

YDBM yang diketahui sebagai PNS di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT itu ditangkap bersama dua orang tukang ojek berinisial JDH dan PB.

“YDBM kami amankan karena diduga dia sebagai bandar dalam kasus judi kupon putih ini, dan ia merupakan seorang PNS di Disnakertrans Provinsi,” ujar Kepala Sub Diretorat III Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Kriminal Umum Polda NTT AKBP Joshua Tampubolon, Jumat (2/2).

Penangkapan terhadap YDBM dilakukan setelah sebelumnya pihak kepolisian setempat menangkap JDH dan PB yang juga menjadi pengedar KP di daerah Kuanino, kota Kupang.

Baca juga: Di Kupang, Polisi Tangkap PNS Bandar Judi Kupon Putih

Menurut Joshua, polisi menangkap JDH yang kemudian diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, pihak kepolisian berhasil mengungkap tersangka baru berinisial PB yang bertugas sebagai koordinator atau pengepul kupon putih.

“Awalnya kita tangkap dua tukang ojek, yakni JDH alias Joel dan PB di Pangkalan Ojek Jalan Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kamis (1/2/2018) sekitar pukul 16.00 Wita, kemarin,” ungkapnya.

Sementara, dari hasil pemeriksaan, PB menyatakan bahwa sejumlah uang kupon putih yang diperoleh dari JDH dan PB diserahkan kepada YDBM yang memang bertugas sebagai bandar.

“Selama empat jam kami berusaha menangkap YDBM. Dan akhirnya kami langsung ke rumahnya dan menangkap yang bersangkutan di rumahnya, serta ditemukan sejumlah barang bukti di rumahnya,” tambah Joshua.

Selain menangkap tiga orang pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yakni handphone, uang tunai jutaan rupiah, kalkulator, laptop, modem, buku tabungan, slip pengiriman uang dan paspor.

Jadi Tersangka Judi, PNS Langsung Diberhentikan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai pemerintah bisa langsung diberhentikan sementara jika berstatus tersangka dan langsung menjalani penahanan dalam kasus tindak pidana.

Hal ini disampaikan Staf Khusus Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Supardiana, sesaat setelah UU ini diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 lalu. “Kalau PNS menjadi tersangka dan ditahan, status PNS nya diberhentikan sementara,” ujar Supardiana.

Baca juga: Lakukan Hal ini, Oknum PNS di Sumba Bersama Istrinya Dipenjara

Menurut dia, seorang PNS baru diberhentikan sementara jika sudah terbukti bersalah di pengadilan dan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. “Kalau nanti terbukti tidak bersalah, nama baik dan statusnya akan dipulihkan,” pungkasnya.

Ia menambahkan, pemulihan status yang dimaksud itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) UU ASN yang berbunyi: “Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.”*